Sektor manufaktur Indonesia resmi masuk zona merah. Purchasing Managers' Index (PMI) Juni 2026 yang dirilis S&P Global mencatat angka 46,9, amblas dari posisi tepat di garis ekspansi, 50,0, pada Mei lalu.
Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada pelemahan permintaan dari pasar domestik maupun ekspor, penurunan aktivitas produksi, berkurangnya pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja yang ikut tergerus. Yang memperparah, inflasi harga input melonjak ke level tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011, dipicu kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dua tekanan sekaligus, dari sisi permintaan dan biaya. Bak mengayuh perahu berlubang.
Kementerian Perindustrian tidak menampik keparahan situasi ini. Jubir Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyebut tekanan pada Juni bersumber dari dua arah: permintaan yang lesu dan biaya produksi yang merangkak naik. "Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional," kata Febri.
Langkah paling konkret yang sudah diputuskan pemerintah pada 29 Juni lalu: pemangkasan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri, dari kisaran 20-23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU. Agaknya ini sinyal bahwa pemerintah sadar betul beban energi selama ini menggerus margin industri. Febri menyebutnya sebagai "angin segar" yang diharapkan bisa mengembalikan PMI ke jalur ekspansi dalam beberapa bulan ke depan. Program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pun terus diperkuat implementasinya sebagai instrumen penekan biaya energi jangka menengah.
Bagi kalangan industri hilir, stimulus energi saja belum cukup. Gabungan Industri Mesin dan Logam Indonesia (GAMMA) justru menyoroti sisi permintaan yang selama ini menjadi biang kerok stagnannya utilisasi kapasitas produksi. Ketua Umum GAMMA Dadang Asikin menegaskan bahwa industri mesin dan logam, tulang punggung rantai pasok nasional, akan merasakan dampak langsung bila permintaan dari sektor manufaktur terus melemah. Sektor ini memasok kebutuhan industri strategis mulai dari infrastruktur, energi, pertambangan, minyak dan gas, hingga transportasi.
Resep versi GAMMA: percepatan realisasi proyek. Bukan proyek sembarangan. Yang dibiayai APBN, Proyek Strategis Nasional (PSN), program BUMN, dan investasi yang dikelola Danantara. Logikanya sederhana: percepatan belanja modal pemerintah akan mengerek permintaan terhadap baja, permesinan, peralatan industri, fabrikasi logam, pressure vessel, boiler, dan komponen manufaktur lainnya. "Dampaknya menggenjot utilisasi kapasitas industri, menjaga penyerapan tenaga kerja, memperkuat rantai pasok domestik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," sebut Dadang.
GAMMA juga mendorong penguatan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di seluruh lini proyek pemerintah dan BUMN, pengawasan ketat terhadap impor yang tidak adil, serta insentif bagi industri yang berinvestasi di teknologi dan peningkatan produktivitas. Pesannya cukup keras. "Setiap rupiah APBN, setiap proyek strategis nasional, setiap program BUMN, dan setiap investasi yang dikelola Danantara harus mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat industri dalam negeri, serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia," tegas Dadang.
Satu hal yang sedikit meredakan: survei S&P Global mencatat tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek 12 bulan ke depan justru menguat dibanding Mei, didorong ekspektasi meredanya tekanan harga dan membaiknya permintaan. Pertanyaannya, berapa lama optimisme itu bertahan kalau kebijakan yang menopangnya tak kunjung konkret di lapangan?