Pekanbaru mencatat pertumbuhan ekonomi 8 persen di triwulan pertama 2026, di atas rata-rata nasional dan provinsi, termasuk yang tertinggi di Sumatera. Sebagian besar kredit itu disematkan pada sektor UMKM, dan angka ini jadi salah satu argumen terkuat yang dibawa ke UMKM Summit 2026 yang digelar Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Rabu (19/8).
Forum tujuh jam itu diinisiasi Bidang Pemberdayaan UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Korporasi (Boemkraf) DPP PKS. Hadir pelaku usaha, anggota legislatif, hingga kepala daerah dalam satu ruang diskusi. Agenda besarnya jelas: merumuskan ekosistem UMKM yang tersambung langsung ke rantai pasokan korporasi, bukan lagi berdiri sendiri di pinggir.
Sekjen PKS Muhammad Kholid membuka acara lewat keynote speech. Blak-blakan. "Kalau kita bicara tentang UMKM, kita itu berbicara tentang bagaimana kita menumbuhkan ekonomi kita. Apakah ekonomi kita bisa naik kelas itu tergantung bagaimana kita menumbuhkan UMKM, karena kontributor terbesar ekonomi kita adalah sektor UMKM," tegasnya. Kholid mengusulkan grand design yang memaksa korporasi besar menyerap supply dari usaha-usaha kecil domestik. "Menurut saya perlu ada sebuah Grand Design yang lebih komprehensif terkait ekosistem, salah satu yang saya usulkan adalah harus ada integrasi korporasi dengan UMKM, supply harus terintegrasi," ujarnya. Ia mengambil pelajaran dari Tiongkok dan Korea Selatan yang melompat justru karena berhasil membangun ekosistem terintegrasi, bukan sekadar regulasi bagus di atas kertas.
Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar datang dengan data konkret. Pendapatan Asli Daerah Pekanbaru melonjak dari Rp900 miliar di 2024 ke Rp1,3 triliun di 2025. Industri kuliner berbasis UMKM jadi salah satu penyumbang terbesarnya. Tapi Markarius jujur soal tiga persoalan klasik yang selalu muncul di lapangan: kualitas SDM lemah dari sisi manajemen, keterbatasan akses permodalan, dan daya saing yang terseok. Solusinya di Pekanbaru? Tidak spektakuler, tapi konsisten. Pelatihan mindset bisnis secara berkala per komunitas, standardisasi produk, penguatan kapasitas kelembagaan UMKM.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Ramzi Akbar Yusuf mengingatkan bahwa regulasi yang berpihak pada UMKM bukan kemewahan, melainkan prasyarat. "Kita sebagai dewan harus memikirkan bagaimana cara UMKM terus naik, jangan sampai turun. UMKM ini menopang perekonomian Indonesia," katanya. DPRD, menurut Ramzi, punya peran strategis membaca potensi ekonomi daerah dan memastikan perda benar-benar turun ke masyarakat, bukan menguap di tingkat kebijakan.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menutup forum dengan nada yang berbeda. Bukan soal angka. Ia bicara niat dan tanggung jawab sosial pengusaha. Bagi AMY, aktivitas wirausaha bukan semata urusan keuntungan pribadi, tapi kegiatan sosial yang berdampak pada orang-orang di sekitar. Ia mengutip nasihat Imam Al-Ghazali soal meluaskan niat: para pelaku UMKM diajak meniatkan usahanya sebagai kontribusi yang lebih luas dari sekadar kepentingan keluarga inti.
Yang menarik dari forum ini bukan hanya substansinya. Formatnya. PKS mempertemukan kepala daerah yang punya data lapangan, legislator yang punya akses regulasi, dan pengusaha yang butuh keduanya, dalam satu panggung. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif turut hadir sebagai pembicara, mewakili sisi pemda yang sadar tak bisa kerja sendirian. Pertanyaan berikutnya, apakah rekomendasi summit ini akan berujung pada kebijakan nyata, atau cukup jadi dokumen rapi yang numpuk di laci.