Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dipuja-puja di forum internasional. Tapi di lantai pabrik tekstil Jawa Barat, di dapur restoran hotel bintang tiga, dan di gerai UMKM pinggir jalan, ceritanya lain: buruh dirumahkan, kontrak tidak diperpanjang, usaha ditutup.
Prof. Tadjuddin Noer Effendi, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, menyebut paradoks ini bukan kebetulan. Baginya, gelombang PHK yang terus terjadi adalah akumulasi dari kebijakan ekonomi yang berjejalan sejak pandemi Covid-19, diperburuk tekanan eksternal yang datang bertubi-tubi.
Biang kerok pertama yang ia tunjuk: kebijakan relaksasi impor 2024. Meski sudah dicabut dan digantikan paket kebijakan baru, dampaknya agaknya masih terasa. Banjir produk impor yang masuk kala itu membuat industri padat karya dalam negeri, mulai dari tekstil, garmen, elektronik, sampai keramik, kalah sebelum bertanding. "Industri padat karya dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar," kata Tadjuddin, Minggu (5/7/2026). Ujungnya seragam: produksi turun, buruh dipangkas.
Tekanan dari luar negeri ikut menumpuk di atas tekanan domestik. Perang Rusia-Ukraina yang meletus sejak Februari 2022 menekan ekspor Indonesia di sejumlah segmen. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran pada akhir Februari 2026 mendongkrak harga minyak dan gas, yang langsung menghantam industri-industri berbahan bakar gas seperti keramik. Biaya produksi naik, margin tergerus. Pilihan yang tersisa hanya satu: kurangi tenaga kerja.
Efek kebijakan dalam negeri sendiri tidak kalah brutal. Efisiensi anggaran pemerintah di penghujung 2024 memangkas aliran dana ke daerah, dan pemerintah daerah pun ikut berhemat, termasuk memotong anggaran rapat dan penginapan. Bagi industri perhotelan yang mengandalkan segmen bisnis korporat dan pemerintahan, ini lumayan menyakitkan. PHK di sektor hospitality pun menyusul.
UMKM, yang selama ini disebut-sebut sebagai penyangga ketenagakerjaan nasional, juga tidak lolos. Kenaikan pajak menjadi 0,5% dinilai Tadjuddin sebagai pukulan yang salah sasaran. "Sudah kondisinya seperti ini, dinaikkan pajak 0,5%. Itu sangat berpengaruh bagi UMKM, padahal UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar kelas bawah," tegasnya. Di saat yang sama, biaya bahan baku impor melonjak akibat tekanan kurs dan disrupsi rantai pasok global.
Di sisi konsumsi, situasinya tidak lebih baik. Sekitar 50-60% PDB Indonesia bertumpu pada konsumsi rumah tangga, tapi indeks harga konsumen amblas dari 1,7 menjadi 0,76. Angka yang tidak main-main. Itu cermin nyata dari daya beli kelas menengah yang terus tergerus, dan permintaan domestik yang makin lesu.
Sementara akar masalahnya masih diperdebatkan di tataran akademis, pemerintah mulai bergerak dari sisi mitigasi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengonfirmasi bahwa Satgas Mitigasi PHK bentukan Presiden Prabowo Subianto, yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sudah aktif beroperasi. Satgas ini mengumpulkan data kondisi industri secara berkala dan menangani setiap potensi PHK sesuai skalanya, mulai dari verifikasi rumor, pendekatan bipartit antara pekerja dan pengusaha, hingga mediasi formal. "Tahapan PHK itu panjang," ujar Yassierli usai Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (6/7/2026). Satgas ini, tambahnya, juga langsung turun tangan ketika ada isu kelangkaan atau lonjakan harga gas yang mengancam keberlangsungan operasi industri.
Pertanyaannya, apakah pendekatan mitigasi saja cukup untuk membalikkan tren? Tadjuddin skeptis. Selama mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada belanja pemerintah dan konsumsi, bukan investasi industri padat karya yang nyata, angka PHK akan terus membayangi klaim positif pertumbuhan nasional. Dua perusahaan manufaktur Jepang yang memilih relokasi ke Vietnam, bukan Indonesia, ia jadikan sinyal yang patut direnungkan. Entah kebetulan atau tidak, keduanya memilih negara yang menawarkan kepastian regulasi lebih terprediksi.