Ironi pertanian Indonesia sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kalimat: negara agraris yang petaninya tidak sejahtera. Fakta ini kembali mencuat dalam dua forum berbeda yang digelar Muhammadiyah, sekaligus mempertegas bahwa persoalan ini bukan sekadar isu teknis pertanian, melainkan soal keberpihakan kebijakan.
Di Wonosobo, kondisi itu terasa nyata. Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo Fata Zaki menceritakan situasi yang agaknya terdengar mustahil, namun benar-benar terjadi: petani membiarkan hasil panennya membusuk di lahan karena biaya panen lebih besar dari harga jualnya. "Kadang-kadang ada di lahan pertanian yang hasil panennya sampai enggak diambil. Itu bukan kenapa-kenapa, cuma karena petani itu untuk memetiknya tidak cukup untuk membiayai biaya petiknya," ungkap Fata dalam program Bincang Ekonomi Islam TVMu.
Data dari forum lain jauh lebih menohok. Dalam Talkshow GEGER TANI 2026 yang digelar Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Kamis (24/9), Riza Azyumarridha Azra selaku Founder & CEO Rumah Mocaf Indonesia mengutip data BPS: 98% petani singkong di Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, bahkan masuk kategori miskin ekstrem. Bukan angka main-main.
Riza mencontohkan dilema yang ia hadapi langsung dalam bisnis tepung mocaf, produk olahan singkong lokal yang kualitasnya ia klaim tak kalah dari tepung terigu impor. Masalahnya bukan di kualitas, melainkan di harga. Kebijakan pemerintah yang memberikan insentif pajak nol untuk impor tepung terigu membuat produk asing itu lebih murah di pasar domestik. "Sebenarnya kita bisa saja membuat harga mocaf lebih murah dari produk impor, tapi dilema lain yang dikorbankan adalah para petaninya yang semakin berpenghasilan rendah," katanya.
Ini yang oleh Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas disebut sebagai dilema klasik kebijakan pangan. Masyarakat butuh harga murah, tapi petani butuh harga yang bisa menutup biaya produksi. Keduanya tarik-menarik, dan selama ini petani yang selalu kalah. Anwar melihat ekor panjang soal regenerasi di balik semua ini: kalau bertani tidak menguntungkan, anak muda tidak akan melirik sektor ini. "Kalau benar-benar dihitung dengan energi yang sama, seandainya lulus kuliah 5 tahun digelutin pertanian itu sangat mungkin masih terlalu banyak tertatih," ujar Anwar.
Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Ketua MPM PP Muhammadiyah Nurul Yamin menyebut mayoritas petani Indonesia saat ini masih berasal dari kalangan usia lanjut. Tanpa regenerasi yang serius, tanpa ekosistem yang menjanjikan secara ekonomi, sektor pangan bisa kehilangan tenaga produksinya dalam satu generasi. Cukup untuk bikin siapa saja bergidik.
Fata, yang belum lama ikut dalam kunjungan Serikat Usaha Muhammadiyah ke China bersama 52 orang peserta lainnya, membawa perspektif berbeda. Dari kota Yiwu, salah satu pusat perdagangan terbesar di China, ia menyaksikan bagaimana teknologi produksi, efisiensi, dan etos kerja bisa mengangkat skala usaha UMKM ke level yang jauh berbeda. "Kalau kita mau mengejar ketertinggalan kita, saat ini harus kita akui teknologi China itu layak sekali kita tiru," katanya. Entah kebetulan atau tidak, kunjungan itu terasa seperti kontras langsung dengan kondisi pertanian Wonosobo yang sedang ia ceritakan.
Anwar menangkap pelajaran yang lebih luas dari situ. Penguatan ekonomi bukan agenda baru bagi Muhammadiyah, sudah ditegaskan sejak Muktamar Makassar 2015. SUMU hadir sebagai salah satu instrumen konkret. Tapi, kata Anwar, gerakan di level organisasi tidak cukup kalau kebijakan negara masih belum berpihak.
Pertanyaannya, berapa lama petani diminta terus bersabar? Riza dari forum GEGER TANI menarik simpulan yang tajam: forum-forum pemberdayaan petani sudah harus bergeser dari sekadar pembinaan menjadi advokasi kebijakan yang sungguh-sungguh bersuara. Selama kebijakan impor pangan lebih murah secara politis daripada melindungi petani lokal, semua program pemberdayaan hanya tambal sulam.