Dua puluh empat jam lebih mereka duduk semeja di Islamabad. Hasilnya? Buntu.
Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung Sabtu (11/4/2026) itu menjadi sesi negosiasi terpanjang tahun ini, tapi tidak menghasilkan satu pun kesepakatan konkret. Delegasi AS dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance, didampingi utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner. Iran mengutus Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.
Vance mengakui pihaknya telah menyampaikan apa yang bisa dan tidak bisa diakomodasi, tapi Iran tidak menelan tawaran Washington. Juru Bicara Kemenlu Iran, Esmail Bagaei, menyebut masih ada dua hingga tiga isu krusial yang belum menemui titik temu. Wajar? Bagaei sendiri bilang begitu, tidak realistis berharap segalanya beres hanya dalam satu hari.
Pangkalnya sederhana: kedua delegasi datang dengan proposal yang hampir bertolak belakang.
Iran mengajukan 10 poin tuntutan, penghentian total operasi militer AS, kompensasi atas kerusakan akibat konflik, pencabutan sanksi ekonomi, serta pengakuan atas hak pengayaan uranium. Poin paling sensitif: Teheran ingin mempertahankan kontrol strategis atas Selat Hormuz, jalur energi yang mengalirkan sekitar sepertiga perdagangan minyak laut global.
Washington membalas dengan 15 poin yang agaknya jauh lebih keras. AS menuntut Iran menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium, menyerahkan stok uranium yang sudah diproduksi, membongkar fasilitas produksi rudal, hingga memberikan jaminan keterbukaan Selat Hormuz. Trump bahkan sempat melontarkan wacana pengelolaan tarif jalur selat itu secara bersama. Iran menolak keras, menyebut tuntutan tersebut "tidak realistis."
Hormuz bukan sekadar soal militer. Sejak Iran membatasi pergerakan kapal di jalur itu setelah serangan AS dan Israel ke Teheran pada 28 Februari lalu, harga minyak mentah global langsung bergejolak. Arteri energi itu terlalu vital untuk dipermainkan, dan kedua pihak sama-sama tahu itu.
Perlu diingat konteks konflik ini. Israel dan AS menyerang Iran pada 28 Februari, dengan target utama Ali Khamenei. Pemimpin tertinggi Iran itu tewas, bersama lebih dari 3.000 jiwa lainnya. Teheran membalas dengan serangan drone dan rudal ke Israel, Yordania, Irak, dan instalasi militer AS di kawasan Teluk. Eskalasi bergerak cepat, sampai Pakistan berhasil menengahi gencatan senjata dua pekan yang mulai berlaku 8 April.
Rapuh sejak awal. Sehari setelah gencatan senjata disepakati, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Dahiyeh, selatan Beirut, tercatat sebagai gelombang terbesar sejak konflik Israel-Hizbullah pecah 2 Maret lalu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan bahwa serangan Israel ke Lebanon bisa membuat negosiasi dengan AS "sia-sia." Trump berdalih penghentian serangan Israel ke Lebanon tidak masuk dalam kesepakatan, dengan alasan aktivitas Hizbullah.
Lepas dari manuver verbal itu, ada kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data Defense Manpower Data Center dan U.S. Overseas Basing: Background and Issues for Congress (2024), AS memiliki setidaknya 128 pangkalan militer di 49 negara, dengan sekitar 53.000 tentara di Jepang saja. Kehadiran di Timur Tengah juga masif, dari Kuwait hingga Bahrain, belum lagi posisi strategis di Djibouti yang mengontrol Selat Bab-el-Mandeb. Ini bukan kekuatan yang mudah dipaksa mundur, dan Iran paham betul itu.
Pengamat hubungan internasional Andrea Abdul Rahman Azzqy menilai peluang kesepakatan hanya akan terbuka jika Iran mendapat jaminan keamanan dan kedaulatan yang nyata. Soal Hormuz, ia mendorong mekanisme pengawasan bersama di bawah kerangka internasional, bukan dominasi sepihak dari siapapun.
Pakistan menegaskan akan terus memainkan peran sebagai fasilitator. Trump menyebut pembicaraan di Islamabad "berjalan baik" meski nihil hasil, dan membuka kemungkinan blokade angkatan laut AS di Hormuz dalam waktu dekat.
Gencatan senjata dua pekan ini bukan akhir. Hanya jeda, dan jeda itu kini berjalan tipis di atas tali.