Sejak perang dengan Iran pecah pada akhir Februari 2026, militer Amerika Serikat menghadapi persoalan yang tidak bisa sekadar diselesaikan dengan anggaran besar: rudal pencegat habis lebih cepat dari yang bisa diproduksi.
Dalam waktu sekitar lima bulan, persediaan Patriot dan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) milik AS diperkirakan menyusut hingga 1.700 unit. Mengacu pada estimasi Center for Strategic and International Studies (CSIS), stok Patriot rontok hampir dua pertiga, dari 2.330 unit menjadi 759-827 unit per 27 Juli 2026. THAAD bernasib serupa, turun dari 452 menjadi 234-278 unit. Total kerugian dari sisi nilai: sekitar US$10 miliar atau setara Rp180 triliun, kalkulasi yang membuat sejumlah anggota Kongres angkat suara.
Bukan angka kecil, bukan pula masalah yang bisa ditunda. Yang memperumit situasi adalah soal waktu. AS memang telah memesan 3.203 unit Patriot tambahan dan 857 THAAD, tetapi pengiriman baru diperkirakan dimulai pada 2029. CSIS memproyeksikan butuh setidaknya tiga tahun untuk mengembalikan persediaan ke level sebelum perang. Artinya, kalau konflik besar lain meletus di kawasan berbeda sebelum stok pulih, Washington terpaksa lebih selektif, posisi yang tidak nyaman bagi negara yang selama ini mengklaim keunggulan pertahanan udara paling komprehensif di dunia.
Presiden Donald Trump sempat menepis kekhawatiran soal menipisnya stok amunisi ini. Tapi di saat bersamaan, Pentagon sudah bergerak lain, meminta Kongres menyiapkan pendanaan darurat untuk pengisian kembali persenjataan. Sinyal yang agak kontradiktif, entah kebetulan atau tidak.
Di sinilah persoalan strukturalnya mencuat. Puluhan tahun terakhir, industri pertahanan AS berlomba menumpuk teknologi ke dalam setiap rudal: sensor canggih, propulsi generasi terbaru, kemampuan presisi tinggi. Hasilnya adalah sistem yang sangat efektif sekaligus sangat mahal dan sangat lambat diproduksi. Satu unit PAC-3 MSE dihargai sekitar US$4 juta (Rp72 miliar), sementara satu THAAD tembus hampir US$12 juta (Rp216 miliar). Rudal-rudal itu lalu digunakan untuk mencegat drone Shahed Iran yang harga per unitnya sekitar US$30.000 (Rp540 juta). Kesenjangan biaya ini ibarat pedang bermata dua bagi AS.
Industri pertahanan AS agaknya sudah sampai pada kesimpulan yang sama. Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, dan Raytheon milik RTX memaparkan arah baru strategi masing-masing dalam Space and Missile Defense Symposium di Huntsville, Alabama. "Kami ingin mengubah pendekatan terhadap sejumlah produk," ungkap Jim Bryan, Executive Director for Integrated Air and Missile Defense Boeing. Produk canggih memang berkemampuan tinggi, tapi konsekuensinya adalah biaya yang mencekik.
Boeing tengah mengembangkan komponen pencari target berbiaya rendah yang biasanya menyumbang hampir 30% dari total harga rudal. Target mereka: menekan kontribusi komponen itu menjadi sekitar 10% dengan menggunakan standar komponen komersial. Uji pencegatan dijadwalkan tahun depan.
Lockheed Martin meluncurkan varian lebih terjangkau bernama PAC-3 ACE dengan harga sekitar US$2 juta per unit, kurang dari separuh PAC-3 MSE versi tercanggih. Kemampuannya sekitar dua pertiga versi premium, tergantung jenis ancaman. Masalahnya, penerbangan perdana PAC-3 ACE baru dijadwalkan awal 2028, dan produksi massal agaknya baru siap 18 bulan setelahnya. Northrop Grumman memilih jalur berbeda dengan memperkenalkan Raid Hunter, sistem berbasis meriam berpemandu kaliber 50 mm untuk menghadapi drone dan rudal jelajah dengan biaya jauh lebih rendah.
Pentagon tidak menunggu raksasa-raksasa itu saja. Departemen Pertahanan dalam beberapa bulan terakhir memberikan kontrak kepada perusahaan kecil seperti Castelion, Anduril Industries, CoAspire, dan Zone 5, membuka ruang bagi pendatang baru yang lebih gesit. Brigjen RJ Mikesh dari Angkatan Darat AS menegaskan tidak semua target membutuhkan sistem pertahanan paling canggih. "Ini mungkin menjadi salah satu masalah yang menentukan dalam perang modern," sebut Mikesh.
Pertanyaannya sederhana tapi beratnya luar biasa: bukan siapa yang punya senjata paling canggih, tapi siapa yang mampu memproduksi senjata cukup murah dan cukup banyak untuk bertahan dalam konflik yang panjang. Jawaban atas pertanyaan itu belum tersedia sebelum 2029.