Arab Saudi kehilangan sebuah jet tempur F-15. Houthi bukan sekadar mengklaimnya, mereka sekaligus bergerak maju ke Provinsi Marib, wilayah yang menyimpan cadangan minyak dan gas terbesar Yaman. Riyadh pun segera mengetuk pintu Washington, meminta Trump mengambil tindakan militer. Jawabannya datang tegas: tidak.
"Tidak ada serangan ofensif," kata seorang pejabat AS kepada CNN. Trump sendiri disebut berulang kali menegaskan posisi yang sama, bahwa Washington tidak akan masuk langsung ke konflik di Yaman demi kepentingan Riyadh. Ansar Allah, nama resmi kelompok yang lebih dikenal sebagai Houthi itu, tidak akan jadi sasaran militer Amerika.
Tapi di balik penolakan terbuka itu, internal Pentagon tidak satu suara. Dua pejabat AS mengungkap kepada NBC News bahwa para pemimpin militer terpecah soal sejauh mana Amerika harus merespons eskalasi ini. Kubu yang menolak intervensi punya alasan yang cukup konkret: stok senjata defensif dan amunisi jarak jauh AS kian menipis, dan Houthi saat ini tidak menargetkan kapal-kapal Amerika. Tidak ada urgensi langsung bagi kepentingan AS.
Kubu sebaliknya juga bersuara keras. Sejumlah pimpinan militer berargumen bahwa Washington perlu membantu Riyadh membalas serangan dan merespons jatuhnya F-15, yang mereka baca sebagai tantangan terang-terangan terhadap keunggulan udara Saudi. Secara tertutup, mereka memperingatkan bahwa diam saja bisa dibaca sebagai pengkhianatan terhadap sekutu utama di kawasan. Argumen yang valid secara diplomatik, tapi berisiko secara operasional. Ibarat pedang bermata dua.
Washington akhirnya memilih jalan tengah yang tidak sepenuhnya memuaskan siapapun. AS mengaku bersedia memperluas berbagi data intelijen dan data sasaran kepada Saudi, dengan asumsi Riyadh sudah punya semua kapabilitas yang dibutuhkan untuk melawan Houthi sendiri. Bantuan tanpa peluru, singkatnya.
Jalur diplomasi pun diam-diam dijalankan paralel. Al Mayadeen, media Lebanon, melaporkan bahwa Arab Saudi tengah berupaya mencapai kesepakatan dengan Houthi melalui perantara. Kelompok itu sebelumnya mengajukan syarat yang tidak ringan: pertukaran tahanan, pencabutan blokade terhadap bandara-bandara di Yaman utara, serta kompensasi atas kerusakan infrastruktur dan korban sipil sepanjang 12 tahun konflik.
Konteksnya perlu diingat. Gencatan senjata yang dimediasi PBB sempat berjalan sejak 2022. Tahun lalu, pemerintah Trump menyepakati perjanjian penangguhan serangan, di mana AS menghentikan operasi militer dan Houthi berjanji tidak menyerang kapal-kapal Amerika. Kesepakatan itu, kalau data ini bisa dipercaya sebagai faktor penentu, agaknya masih jadi salah satu alasan Washington enggan merusak status quo yang, setidaknya untuk kepentingan AS sendiri, masih berjalan.
Bagi investor yang memantau kawasan Teluk, dinamika ini patut dicermati lebih seksama. Marib bukan sekadar nama provinsi. Ladang minyak di sana adalah salah satu aset energi paling strategis di Semenanjung Arab, dan kalau Houthi benar-benar berhasil mengkonsolidasikan kontrol di wilayah itu, peta energi kawasan bisa bergeser jauh lebih dramatis dari yang diperhitungkan pasar saat ini. Pertanyaannya, berapa lama Washington bisa terus memilih diam?