Di Pasar Badak, Pandeglang, seorang pedagang bernama Asep sudah tidak mau lagi menyentuh stok Minyakita. Bukan karena barangnya habis. Tapi karena harga beli dari distributor yang ia terima tembus Rp20.600 per liter, jauh dari HET Rp15.700 yang tertera di regulasi pemerintah.
"Harga dari sananya sudah tidak sesuai HET yang seharusnya Rp15.700 per liter. Saya malah harus beli dengan harga Rp20.600 per liter. Kalau dijual ke masyarakat, selisih harganya hanya terpaut seribu rupiah saja dengan minyak goreng kualitas premium," kata Asep, Minggu 10 Mei 2026.
Pedagang lain di pasar yang sama, Aas, lebih ekstrem lagi. "Saya lebih baik tidak jual Minyakita sekalian daripada harus berdebat dengan pembeli soal harga. Faktual di lapangan harganya sudah terlalu tinggi, sangat jauh dari ketetapan pemerintah. Jadi daripada pusing menjelaskan ke konsumen, mending tidak usah stok," ujarnya.
Kondisi serupa terpantau di Pekanbaru, di mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat berencana melakukan inspeksi mendadak ke distributor menyusul laporan harga yang melampaui HET. Ombudsman RI pun sudah angkat bicara, menemukan Minyakita langka dan harga pangan secara umum kerap melewati batas yang ditetapkan.
Versi berbeda datang dari Jakarta.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menepis semua laporan itu. Saat ditemui di Sarinah Thamrin, Minggu (10/5), ia menyebut harga Minyakita saat ini berada di kisaran Rp15.900 per liter dan mengklaim angka itu masih lebih baik ketimbang tahun lalu yang sempat menyentuh Rp16.800. "Sekarang (harga Minyakita) Rp15.900-an. HET (Minyakita) kan Rp15.700. Harga hari ini kalau dibandingkan setahun yang lalu malah Rp16.800. Ya, artinya sebenarnya minyak kita itu tidak naik dibanding tahun sebelumnya," ujar Budi.
Perbandingan yang agaknya kurang tepat sasaran. Bahwa harga turun dari tahun lalu tidak berarti pelanggaran HET tidak terjadi. Rp15.900 tetap di atas Rp15.700, dan itu baru versi Jakarta. Bukan versi Pandeglang yang tembus Rp20.600.
Di Jawa Tengah, Perum Bulog mencoba menunjukkan gambaran yang lebih tenang. Pimpinan Wilayah Bulog Jateng Sri Muniati menyebut rata-rata harga Minyakita di provinsi tersebut masih berkisar Rp15.650 sampai Rp15.680 per liter, masih di bawah HET. "Berdasarkan pemantauan dari Dinas Perdagangan dan instansi terkait, rata-rata harga MinyaKita di Jateng masih cukup aman, berkisar Rp15.650 sampai Rp15.680 per liter. Artinya masih sesuai dengan HET Rp15.700," katanya.
Bulog juga menggelar operasi pasar serentak di 75 pasar mitra, dengan total hampir 600 pedagang yang terlibat sebagai mitra distribusi. Sejak awal 2026, Bulog Jateng mengklaim sudah menyalurkan hampir 6 juta liter Minyakita, dengan distribusi terbesar di Tegal yang mendekati 2 juta liter. Soal kepatuhan harga, Sri Muniati tidak main-main. "Kalau ada pedagang yang tidak mematuhi aturan, kami tidak segan memberikan peringatan hingga mencabut kerja sama," tegasnya.
Masalahnya: Jawa Tengah bukan Pandeglang, bukan Pekanbaru. Distribusi yang terkelola rapi di satu wilayah tidak otomatis cermin kondisi nasional.
Akar kekacauan ini, setidaknya berdasarkan laporan dari Pasar Badak, bukan soal stok yang putus. Barang ada. Tapi harga di tingkat distributor sudah amblas sebelum produk ini menyentuh pedagang eceran. Ketika pedagang kecil dipaksa beli di Rp20.600 lalu wajib jual di Rp15.700, keputusan mereka tidak butuh waktu lama: tidak jualan sama sekali lebih masuk akal. Rugi itu pasti, perdebatan dengan pembeli sudah menanti.
Minyakita lahir dengan satu misi: menjadi penstabil harga minyak goreng untuk masyarakat bawah. Kalau pedagang pasar tradisional justru pilih mengosongkan stok produk ini, ada yang patut ditanyakan soal rantai distribusinya. Bukan soal apakah harganya lebih murah dari tahun lalu.