Angka 5,61 persen seharusnya jadi kabar baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2026 bukan hanya melampaui ekspektasi, tapi juga jadi laju tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, investasi mekar 5,96 persen, konsumsi pemerintah meledak 21,81 persen didorong belanja negara yang mencapai Rp 815 triliun sepanjang Januari-Maret 2026, naik lebih dari 31 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Tapi coba buka platform X atau Threads antara 2-7 Mei lalu. Dari 12.352 percakapan yang dianalisis Continuum Data bersama Indef, sekitar 94 persen bermuatan sentimen negatif dan netral terhadap capaian itu. Bukan pujian. Bukan antusias. Sinisme.
Reaksi semacam ini bukan kebetulan. Selama beberapa kuartal terakhir ada jurang yang kian lebar antara apa yang dicatat statistik dan apa yang dirasakan jutaan rumah tangga. Ibu-ibu di pasar tradisional masih menghitung ulang sebelum memasukkan bahan pokok ke keranjang. Kelas menengah perkotaan menunda beli rumah, mengerem makan di luar, menggeser percakapan dari rencana liburan ke kalkulasi cicilan. Mereka bukan tidak mau konsumsi. Mereka sedang tidak cukup optimistis untuk melakukannya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Akhmad Syakir Kurnia menyebut "wajah ekonomi yang jujur" justru terlihat bukan dari angka PDB, melainkan dari indikator ketenagakerjaan. Pertumbuhan memang ada, tapi kualitas dan keberlanjutannya perlu dicermati jauh lebih dalam.
Mesin pertumbuhan triwulan ini sebenarnya terbaca jelas. Momentum Ramadhan dan Lebaran mendongkrak belanja masyarakat, pemerintah menggelontorkan stimulus besar-besaran lewat THR aparatur sipil negara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga bantuan sosial. Strategi itu berhasil menjaga denyut ekonomi jangka pendek, terutama ketika investasi swasta belum benar-benar agresif. Persoalannya, belanja pemerintah yang sifatnya siklikal tidak bisa selamanya jadi tulang punggung pertumbuhan.
Ada temuan dari LPEM FEB UI yang agaknya luput dari perhatian publik. Peneliti Teuku Riefky mencatat sekitar 35 persen pengeluaran program MBG sesungguhnya bersifat substitutif, artinya menggantikan belanja makanan yang sebelumnya sudah dilakukan rumah tangga secara mandiri. Ada pula potensi pergeseran omzet dari pedagang kantin sekolah dan warung lokal ke penyedia layanan resmi program tersebut. Tidak semua tambahan belanja pemerintah, dengan kata lain, menghasilkan efek berganda yang sama terhadap ekonomi riil.
Lalu soal lapangan kerja. Ini yang paling menyengat. Secara statistik kondisi ketenagakerjaan membaik: jumlah penduduk bekerja bertambah 1,896 juta orang sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026, dan tingkat pengangguran terbuka turun tipis dari 4,76 persen ke 4,68 persen. Kelihatannya bagus. Tapi angka pengangguran dalam definisi BPS punya satu lubang besar: seseorang dianggap bekerja jika melakukan aktivitas ekonomi minimal satu jam dalam seminggu. Pengemudi ojek daring yang sehari cuma dapat dua orderan pun masuk hitungan.
Dari sekitar 1,9 juta tambahan pekerja sepanjang setahun terakhir, yang terserap ke sektor formal hanya sekitar 740.000 orang. Sisanya, sekitar 1,16 juta, mengalir ke informal. Total, hampir 60 persen dari seluruh penduduk bekerja, atau 87,74 juta jiwa, masih bergelut di sektor yang menawarkan pendapatan tidak pasti, minus perlindungan sosial, dan sangat rentan terhadap guncangan.
Setiap tahun kampus-kampus di Indonesia memproduksi sekitar 1,9 juta lulusan baru. Kapasitas pasar kerja formal menyerap mereka? Berdasarkan data Sakernas, hanya sekitar 1 juta orang per tahun. Kesenjangan itu nyata dan terus melebar. Fenomena sarjana yang jadi pengemudi ojek daring, kurir, atau kreator konten bukan lagi anomali. Itu sudah jadi lanskapnya.
Dari sisi investasi, ada sedikit kabar baik. Realisasi penanaman modal triwulan I-2026 menyentuh Rp 2.041,3 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja 706.569 orang atau naik 18,9 persen dari tahun sebelumnya. Rasio investasi per tenaga kerja pun membaik: dari sekitar Rp 3,21 miliar per kepala menjadi Rp 2,89 miliar. Menteri Investasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar akan mendapat insentif fiskal lebih besar.
Yusuf Rendy Manilet, Strategic Research Manager Core Indonesia, mengingatkan bahwa lonjakan serapan tenaga kerja dari investasi bisa jadi sebatas efek konstruksi. Banyak proyek sedang dalam tahap pembangunan, kebutuhan tenaga kerjanya memang tinggi, tapi begitu proyek rampung angka itu berpotensi menyusut. Kepala Pusat Makroekonomi Indef M. Rizal Taufikurahman lebih jauh menegaskan, "Tantangan Indonesia bukan hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, melainkan juga memastikan investasi masuk ke sektor bernilai tambah tinggi yang mampu meningkatkan produktivitas, upah, dan daya saing tenaga kerja dalam jangka panjang."
Pertanyaannya, berapa lama tren serapan ini bertahan kalau pondasinya masih konstruksi dan jasa padat karya?
Pada level yang lebih luas, lembaga-lembaga internasional sudah memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia untuk sisa 2026. World Bank memperkirakan di kisaran 5,0 persen, OECD bahkan lebih rendah di 4,7 persen, dengan alasan ketidakpastian global yang meningkat, biaya energi yang lebih tinggi, dan pelemahan konsumsi. Bantalan fiskal yang mendongkrak angka triwulan pertama, kalau dibaca dari sini, belum tentu bisa diulang.
Ini bukan sekadar persoalan statistik. Ketika pertumbuhan ekonomi gagal diterjemahkan menjadi pekerjaan layak dan daya beli yang nyata, yang tergerus bukan hanya konsumsi. Yang tergerus adalah kepercayaan bahwa bekerja lebih keras akan membawa hidup yang lebih baik. Kalau harapan itu sudah mulai menipis, entah kebetulan atau tidak, pertanyaannya sudah bukan lagi soal berapa persen PDB triwulan berikutnya.