Angka itu keluar pada 5 Agustus 2026. BPS mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan di kuartal II-2026, dengan PDB atas dasar harga berlaku menembus Rp3.576,2 triliun. Jauh di atas proyeksi pertumbuhan global yang UNCTAD perkirakan hanya sekitar 2,6 persen. Sekilas, ini simfoni yang nyaris sempurna.
Tapi ada yang ganjil. Di warung kopi pinggir jalan, di meja makan keluarga, di percakapan orang tua yang menghitung ulang anggaran bulanan, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya pertanyaan yang sama, terus berulang: kenapa ekonomi yang katanya tumbuh ini justru terasa semakin berat?
Fenomena ini punya nama akademis. Immiserizing growth, atau pertumbuhan yang memiskinkan, sebuah konsep yang ekonom Jagdish Bhagwati perkenalkan pada 1958. Argumennya sederhana tapi menohok: pertumbuhan produksi tidak selalu identik dengan kenaikan kesejahteraan. Dalam konteks domestik, maknanya bisa lebih luas, yakni situasi ketika pertumbuhan agregat terjadi bersamaan dengan penurunan kualitas hidup sebagian besar penduduk karena ketimpangan, pengangguran terselubung, dan terkikisnya akses terhadap sumber daya produktif.
Apakah Indonesia sedang berada di jalur itu?
Data tabungan bicara keras. Kelompok simpanan di bawah Rp100 juta rata-ratanya amblas dari Rp4,2 juta menjadi hanya Rp1,7 juta. Kelompok dengan saldo di atas Rp5 miliar justru mendekati Rp30 miliar, makin gemuk. Masyarakat Indonesia, kata satu pengamat, kini tidak lagi sekadar "mantap" alias makan tabungan, tapi sudah "matang", makan utang, terbukti dari angka paylater OJK yang terus membengkak dua tahun terakhir.
Teuku Riefky dari LPEM UI menyebut ada masalah struktural yang terlalu lama diabaikan. "Ekonomi tumbuh 4-5%, tapi upah riil tidak pernah menyentuh 1%," ungkapnya. Artinya, kue ekonomi membesar, tapi irisan yang jatuh ke mayoritas pekerja justru menyusut secara proporsional. Kemandekan upah riil ini bukan fenomena baru. Ia sudah berjalan sejak 2017, diam-diam, tanpa alarm berbunyi.
Lesunya daya beli bahkan menarik perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengaku akan menginvestigasi laporan soal penurunan omzet di warteg-warteg Jakarta. Konsumen disebut mulai menghindari lauk mahal, beralih ke tempe, tahu, dan telur. Transaksi Rp10.000 kini mendominasi. Indeks Keyakinan Konsumen awal 2026 juga mencatat level terendah dalam 3,5 tahun terakhir, dipukul oleh beratnya biaya hidup dan sempitnya lapangan kerja. Bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja.
Di sisi korporasi, gambarannya berbeda 180 derajat. Sektor perbankan, pertambangan, telekomunikasi, dan barang konsumsi membukukan pertumbuhan laba yang cemerlang kuartal demi kuartal. Rasio profitabilitas korporasi terhadap PDB terus menanjak, sementara labor share, porsi pendapatan yang mengalir ke pekerja, justru tergerus. Data kepemilikan saham dari KSEI pun memperjelas siapa pemenang sesungguhnya: kurang dari 2 persen populasi punya akun saham, dan dari jumlah itu, 90 persen aset dikuasai oleh kurang dari 1 persen investor.
Jadi ketika IHSG mencatat rekor dan kapitalisasi pasar membengkak, perayaan itu sejatinya hanya pesta bagi segelintir elite. Pesta yang tidak semua orang diundang.
Survei Kadin Indonesia Institute kuartal I-2026 mencatat 40,5 persen pelaku usaha menilai kondisi bisnis memburuk, naik dari periode sebelumnya, sementara yang optimistis anjlok drastis. Hampir 39 persen responden menyatakan tidak berencana berinvestasi dalam enam bulan ke depan. Mereka lebih memilih efisiensi atau sekadar wait and see, terjepit antara daya beli yang lesu di dalam negeri dan guncangan eksternal berupa lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah.
Konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan, juga mulai goyah. Angka pertumbuhannya melambat ke 5,06 persen di kuartal II dari 5,52 persen di kuartal I. Agaknya ini bukan sekadar fluktuasi musiman.
Industri manufaktur, yang seharusnya menjadi mesin penyerap tenaga kerja massal, justru mengalami deindustrialisasi dini. Kontribusinya terhadap PDB menyusut sementara angkatan kerja baru terus bermunculan. Proyek-proyek infrastruktur berdiri megah, tapi pertanyaan jujurnya adalah apakah infrastruktur itu benar-benar membuka pusat ekonomi baru bagi rakyat sekitar, atau sekadar koridor bagi distribusi komoditas ekspor?
Pertumbuhan melesat, ketimpangan melebar, dan rakyat di rantai bawah terus bergulat. Elastisitas pengurangan kemiskinan terhadap pertumbuhan PDB semakin tidak responsif, artinya setiap satu persen pertumbuhan kini menghasilkan lebih sedikit pengurangan kemiskinan dibanding dua dekade lalu. Trickle-down economics, bisa jadi, hanyalah tetes yang menguap sebelum menyentuh tanah.
Pertanyaan yang paling relevan bukan soal seberapa besar PDB, melainkan untuk siapa angka itu tumbuh. Kalau data ini bisa dipercaya, ada pola yang tidak bisa dibiarkan: ekonomi tumbuh 5,29 persen sementara kelas menengah ngos-ngosan mengatur kebutuhan hidup, upah riil stagnan, dan utang negara menyentuh Rp10.000 triliun. Ada sesuatu yang mendasar sedang tidak beres dalam cara kita mengelola republik ini.