Jumlah personel penjaga perdamaian internasional kini berada di titik paling rendah dalam 25 tahun terakhir, dan agaknya belum akan membaik dalam waktu dekat.
Laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang dirilis Senin (18/05) mencatat total personel yang dikerahkan dalam misi perdamaian internasional hingga akhir 2025 kurang dari 79.000 orang. Turun 49% dibanding puncaknya di 2016. Beban terberat ditanggung misi-misi yang dikelola langsung oleh PBB.
Di balik penyusutan ini ada lubang keuangan yang menganga. PBB kekurangan dana sekitar 2 miliar dolar AS, setara Rp31 triliun, setelah sejumlah negara donor utama gagal memenuhi komitmen finansial mereka. Amerika Serikat, kontributor terbesar, masih menanggung tunggakan iuran sekitar 4 miliar dolar AS dan secara aktif menarik komitmennya dari berbagai badan multilateral sejak pemerintahan Donald Trump berkuasa.
"Jika situasi ini terus berlanjut, kita bisa melihat pelemahan drastis dalam pengelolaan konflik secara multilateral dan hampir tersisihnya lembaga seperti PBB," kata Jair van der Lijn, Direktur Program Operasi Perdamaian dan Manajemen Konflik SIPRI. Ia menyebut kondisi ini sebagai "badai sempurna" dari tiga faktor yang saling memperburuk: krisis pendanaan, tekanan politik domestik di negara-negara donor, dan kebuntuan geopolitik di tingkat Dewan Keamanan.
Bukan sekadar soal duit. SIPRI juga menyoroti bagaimana "tuntutan keras serta ancaman veto dari anggota tetap" Dewan Keamanan telah mempersulit perpanjangan mandat operasi perdamaian. AS pernah menuntut penghentian UNIFIL, pasukan PBB di Lebanon, tepat ketika pelanggaran gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah terus berulang. Klaim bahwa Washington masih mendukung stabilitas kawasan, kalau data ini bisa dipercaya, patut dicermati lebih jauh.
Antonio Guterres bergelut dengan krisis internal yang tak kalah berat. Lewat agenda reformasi bertajuk "UN80", Sekretaris Jenderal PBB itu mendorong perampingan besar-besaran organisasi yang bulan ini genap berusia 80 tahun. Rencana itu mencakup pemangkasan anggaran 2026, relokasi lebih dari 2.000 posisi dari kota-kota berbiaya tinggi seperti Jenewa dan New York ke pusat operasi yang lebih hemat, serta pengurangan lapisan birokrasi dan posisi senior yang berlanjut hingga 2028.
"Reformasi yang sejati membutuhkan keputusan sulit. Ini bukan waktu untuk berpuas diri, kepentingan diri, atau menunda-nunda," tegas Guterres dalam pidatonya di Majelis Umum PBB. Dokumen anggaran, tapi, bicara lain: pemangkasan 2026 lebih banyak menyasar staf level bawah, sementara posisi senior yang selama beberapa dekade terakhir terus membengkak dan diam-diam menjadi ruang pengaruh negara-negara besar masih relatif terlindungi. Ironis, setidaknya itu yang terbaca dari angka-angkanya.
China menyatakan dukungan terhadap reformasi tersebut. Wang Yi menyerukan penyederhanaan badan-badan yang tumpang tindih dan integrasi sumber daya. Pernyataan yang menarik, mengingat Beijing justru semakin agresif memproyeksikan pengaruhnya lewat misi-misi bilateral di luar kerangka PBB.
Itulah yang dicemaskan SIPRI. Ketika PBB kesulitan bernapas, respons terhadap krisis global semakin banyak bergeser ke pendekatan sepihak atau ad hoc yang lebih sarat kepentingan nasional dan lebih mengandalkan kekuatan militer. Peneliti senior SIPRI Claudia Pfeifer Cruz mengingatkan bahwa dukungan prinsip terhadap multilateralisme tidak cukup. Negara-negara perlu menyediakan pendanaan yang dapat diprediksi dan membuka ruang politik agar respons kolektif bisa bekerja.
Masa jabatan Guterres berakhir akhir 2026. Para kandidat penggantinya berlomba menawarkan visi reformasi. Pertanyaannya bukan apakah PBB akan berubah, melainkan apakah perubahan itu datang sebelum atau sesudah krisis berikutnya meledak tanpa ada yang siap menanganinya.