Tanggal 30 September sudah di depan mata. Tapi pertanyaan sesungguhnya bukan soal apakah pasukan Amerika benar-benar pergi dari Irak. Pertanyaannya: apa yang Washington tinggalkan, dan apa yang justru ia perkuat?
Dua perkembangan berlangsung hampir bersamaan dalam beberapa hari terakhir. Pentagon mengonfirmasi tidak akan memperpanjang nota kesepahaman keamanan dengan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG), yang juga habis masa berlakunya tepat pada 30 September. Hampir serentak, Washington mengganti Kepala Interim Kedutaan Besar di Baghdad, dari Joshua Harris ke Steven Fagin, diplomat yang sebelumnya menjabat Duta Besar Amerika untuk Yaman.
Dilihat secara terpisah, dua langkah itu terasa seperti urusan administratif biasa. Tapi ketika digabungkan dengan konteks penarikan militer dan aktivitas utusan presiden Tom Barrack yang semakin dalam masuk ke urusan politik domestik Irak, polanya agaknya lebih dari sekadar transisi rutin.
Soal pasukan Kurdi, imbasnya konkret. Peshmerga, yang memiliki sekitar 180.000 prajurit dan selama ini menjadi garda terdepan melawan ISIS, akan kehilangan kucuran dana sebesar 61 juta dolar AS per tahun. Dana itu selama ini dipakai untuk persenjataan, pelatihan, dan tunjangan personel melalui program kontraterorisme Pentagon. Dalam pengajuan anggaran fiskal 2027, Pentagon mengusulkan pemotongan total dengan dalih ISIS telah dikalahkan. Usulan itu masih digodok Kongres, tapi sinyal ke Kurdistan sudah jelas.
Yang membuat keputusan ini terasa lebih menggigit adalah konteks lapangannya. Sejak ketegangan AS-Iran memanas, Foundation for Defense of Democracies mencatat setidaknya 158 serangan rudal dan drone dari Iran serta milisi binaannya ke wilayah Kurdistan hingga akhir Mei lalu. Di tengah hujan serangan itu, Washington memilih tidak memperpanjang MoU.
"AS akan memutus hubungan dengan warga Kurdi, yang telah mengorbankan begitu banyak darah untuk membantu Amerika mencapai tujuannya di Irak," kata Yerevan Saeed, Direktur Global Kurdish Initiative for Peace di American University. Ini, lanjutnya, bisa menjadi kemenangan besar bagi Iran, China, dan Rusia jika Kurdi dibiarkan tanpa perlindungan.
Mantan pejabat pertahanan AS Jason Campbell berbicara lebih lugas: jika Washington benar-benar mencabut dukungannya, Peshmerga berpotensi menjadi target paling rentan bagi Iran. Bukan kekhawatiran baru. Mantan Duta Besar AS untuk Irak dan Turkiye, James Jeffrey, sudah mengingatkan bahaya mengulangi kesalahan 2011, ketika penarikan pasukan menciptakan kekosongan yang akhirnya melahirkan ISIS pada 2014.
Pertanyaannya, apakah Washington benar-benar siap menanggung risiko itu?
Di Baghdad, pertanyaan berbeda bergulir. Analis politik Ibrahim al-Sarraj memperingatkan bahwa fase pasca-penarikan militer justru bisa diwarnai upaya Washington memengaruhi keputusan politik dan kedaulatan Irak melalui jalur lain. Kebijakan baru yang dibawa Fagin, katanya, perlu dicermati mengingat kompleksitas politik Irak dan kawasan. Hubungan dengan Amerika, menurutnya, tidak boleh berubah menjadi saluran pemaksaan agenda asing.
Analis Athir al-Sharaa menyoroti hal berbeda. Sudah lebih dari setengah tahun Washington tidak mengangkat duta besar penuh di Baghdad, sejak Alina Romanowski mengakhiri tugasnya pada Desember 2024. Bagi al-Sharaa, kekosongan itu bukan sekadar urusan administratif. Bisa jadi cerminan pendekatan tertentu pemerintahan Trump terhadap Baghdad. Dan pergantian kepala interim tepat menjelang deadline 30 September, menurutnya, perkembangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Dari sisi resmi, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi menyambut penarikan ini sebagai momen bersejarah. "Tanggal 1 Oktober akan menandai hari baru dalam perjalanan negara Irak, karena Irak akan bebas dari keberadaan militer asing mana pun," demikian pernyataan resmi kantornya. Washington pun menegaskan bahwa Pasukan Keamanan Irak, termasuk Peshmerga, sudah mampu memimpin operasi keamanan secara mandiri.
Klaim yang masih perlu dibuktikan, kalau data serangan drone Iran ke Kurdistan bisa dijadikan patokan.
Pangkalan militer AS terakhir di Irak, berlokasi di Irbil, ibu kota Kurdistan, dijadwalkan tutup bulan depan. Jumlah personel AS di Irak kini tersisa di bawah 1.000 prajurit, amblas dari puncaknya 170.000 pada era Perang Irak. Penarikan ini secara resmi menutup babak misi militer internasional melawan ISIS yang berlangsung lebih dari satu dekade.
Tapi Washington, rupanya, belum benar-benar pergi. Pejabat pertahanan AS dilaporkan masih mengkaji skema kerja sama keamanan bilateral baru dengan Baghdad pasca-1 Oktober. Bentuknya belum jelas. Peran Kurdistan di dalamnya pun belum terdefinisi. Satu sumber di Pentagon menyebut opsi mempertahankan beberapa bentuk dukungan keamanan masih terus dikaji.
Entah kebetulan atau tidak, semua ketidakjelasan ini justru menjaga pintu tetap terbuka bagi Washington untuk bermain di Irak, dengan atau tanpa seragam militer.