Satu pasal dalam rancangan anggaran pertahanan tahunan Amerika Serikat senilai $1,15 triliun memantik perdebatan yang tidak biasa di Capitol Hill: dua legislator yang nyaris berseberangan secara ideologi kini berdiri di barisan yang sama.
Pasal 224 dalam National Defense Authorization Act (NDAA) tahun fiskal 2026 mewajibkan Menteri Pertahanan AS menunjuk seorang "agen eksekutif" khusus yang bertugas mensinkronkan kerja sama militer Amerika dan Israel secara permanen. Ruang lingkupnya lebar: penelitian teknologi pertahanan bilateral, pengembangan sistem anti-drone, kecerdasan buatan untuk aplikasi militer, hingga teknologi pengawasan canggih, semuanya masuk mandat koordinasi yang diusulkan.
Kongresman Demokrat Ro Khanna dari California dan rekannya dari Partai Republik, Thomas Massie dari Kentucky, mengumumkan Minggu (31/5) bahwa mereka akan menggunakan segala mekanisme parlemen yang tersedia untuk menggugurkan ketentuan itu. Khanna, yang duduk di House Armed Services Committee, berjanji mengajukan amandemen penghapusan. Massie memperingatkan akan melawan RUU itu langsung di pleno jika lolos dari komite.
"Kita adalah negara yang berdaulat," tulis Massie di platform X. Pernyataan itu langsung disambar Khanna: "Trump tidak bisa membunuh kemitraan Massie-Khanna, seberapapun banyak dia posting di Truth Social."
Bukan kali pertama keduanya satu front. Sebelumnya, Massie dan Khanna bersama-sama mendesak pembebasan dokumen pemerintah terkait kasus Jeffrey Epstein dan menentang sejumlah usulan kenaikan anggaran militer. Koalisi libertarian-progresif semacam ini agaknya semakin relevan di Washington yang makin terpolarisasi.
Kritik terhadap Pasal 224 punya akar yang konkret. Mekanisme "agen eksekutif" dinilai berpotensi menyelubungi transparansi bantuan militer AS ke Israel: transfer teknologi dan dukungan operasional bisa dikemas sebagai "kerja sama" sehingga terlepas dari pengawasan anggaran konvensional. Parlemen yang biasanya memonitor bantuan luar negeri secara terpisah akan sulit melacak aliran tersebut.
Serangan balik dari kubu pro-Israel di Kongres tidak lama datang. Kongresman Republik Derrick Van Orden menuding Massie bersikap anti-Semit karena mempertanyakan pasal itu, sambil berargumen bahwa perjanjian keamanan ini justru membuka akses AS ke teknologi pertahanan canggih Israel. Massie merespons dengan sarkasme yang menusuk: ia mengingatkan insiden 2024 ketika Israel memasang bom pada pager yang dibawa anggota Hizbullah, serangan yang menewaskan serta melukai ratusan orang termasuk anak-anak. "Apakah kesepakatan ini membuat kita berhak mendapat pager-pager canggih Israel itu?" sindir Massie.
Konteks geopolitik yang melatarbelakangi perdebatan ini tidak bisa dianggap enteng. Perang Israel di Gaza yang dimulai Oktober 2023 dilaporkan telah menelan lebih dari 75.000 korban jiwa, memicu kecaman global dan tekanan publik yang kian menguat di dalam negeri AS sendiri. Jajak pendapat The New York Times dan Siena College bulan ini menunjukkan 57 persen pemilih AS menolak memberikan dukungan ekonomi dan militer tambahan kepada Israel, sementara 62 persen menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Israel terhadap Palestina. Angka yang tidak main-main.
Ketegangan semakin pelik karena Pasal 224 juga mencakup integrasi sistem kecerdasan buatan militer, termasuk jenis yang serupa dengan sistem "Lavender" dan "Gospel" yang terungkap dalam sejumlah investigasi jurnalistik. Sistem-sistem itu digunakan Israel untuk identifikasi target dengan otomasi tinggi, yang oleh para pengkritik dikaitkan dengan korban sipil massal di Gaza. Kalau integrasi ini terwujud, AS bukan sekadar berbagi teknologi dengan Israel, tapi berpotensi mengadopsi doktrin penggunaan AI tempur yang selama ini menjadi sasaran kecaman internasional.
Massie sendiri tengah dihajar secara politik. Trump terang-terangan menyerangnya menjelang pemilihan pendahuluan Partai Republik bulan ini, serangan yang disebut berkontribusi pada kekalahan Massie. Entah kebetulan atau tidak, tekanan dari Gedung Putih justru tampak mempererat solidaritas Massie dengan Khanna. Pertanyaannya, berapa lama koalisi paling tidak terduga di Washington ini bisa bertahan?