Angka Rp40 triliun terdengar besar, tapi tidak jika diletakkan di sebelah pagu awal program Makan Bergizi Gratis yang mencapai sekitar Rp355 triliun. Pemangkasan itu hanya setara 11% dari total anggaran. Bagi sebagian kalangan, angka itu belum mencerminkan urgensi konsolidasi fiskal yang sesungguhnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan efisiensi anggaran MBG senilai Rp40 triliun atau bahkan lebih. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut usulan ini berasal dari BGN dan masih akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto sebelum diputuskan. Kemenkeu, kata Purbaya, akan ikut turun mengawasi penggunaan anggaran MBG hingga ke level kabupaten dan kota, lewat jaringan kantor vertikal yang tersebar di seluruh daerah, dengan evaluasi setiap dua bulan sekali.
"Nanti kita bentuk tim untuk memonitor di seluruh kabupaten dan kota. Kalau jelek ya kita bilang jelek. Kepala BGN juga bilang, kalau jelek laporkan jelek. Kalau rekomendasinya tutup, ya tutup," kata Purbaya. Model pengawasan ini, tegasnya, dirancang supaya evaluasi tidak dilakukan oleh BGN sendiri sehingga potensi konflik kepentingan bisa dipangkas.
Pengamat kebijakan fiskal Badiul menilai efisiensi Rp40 triliun masih terlalu jinak. Idealnya, kata dia, pemerintah perlu mendorong pemangkasan jauh lebih dalam, mendekati Rp150 triliun, setelah terlebih dulu mengukur kapasitas implementasi, tingkat serapan, dan dampak nyata program terhadap perbaikan gizi. APBN, menurutnya, harus dibangun dari kebutuhan riil dan kinerja yang terukur, bukan semata ambisi ekspansi program.
Serapan memang terus naik. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran MBG tercatat Rp88,15 triliun, naik 17,53% dibanding posisi April yang sebesar Rp75 triliun. Dari total 63,13 juta penerima manfaat, sebanyak 48,9 juta adalah kelompok siswa, sementara 14,3 juta sisanya mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jangkauannya? Tidak main-main.
Badiul justru mengarahkan perhatian ke sisi yang agaknya lebih krusial: tata kelola pengadaan. Polemik soal ompreng, kendaraan operasional, hingga belanja televisi menunjukkan ada lapisan biaya dalam program ini yang tak langsung nyambung ke kualitas gizi penerima manfaat. "Fokus utama APBN seharusnya adalah kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan dampak terhadap penurunan stunting, bukan akumulasi belanja aset," ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah menghentikan penambahan SPPG atau dapur MBG baru, sambil menata ulang sebaran yang sudah ada. Bukan moratorium sesaat, tapi kebijakan jangka panjang.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal apakah MBG perlu diefisienkan. Sudah jelas iya. Yang lebih menentukan: seberapa berani pemerintah mendefinisikan ulang ukuran keberhasilan program ini, bukan dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa nyata dampaknya terhadap angka stunting nasional.