Tiga pemimpin, satu kota suci, dan satu teks perjanjian yang berpotensi mengubah geometri keamanan Timur Tengah untuk bertahun-tahun ke depan.
Pada 7 Agustus 2026, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani Mecca Joint Defence Agreement di Mekkah, sebuah pakta pertahanan trilateral yang menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya. Klausul itu terdengar sangat familiar bagi siapapun yang pernah membaca Pasal 5 Traktat Atlantik Utara.
Konfigurasinya bukan pilihan sembarangan. Arab Saudi membawa kekuatan finansial dan posisi energi global. Turki hadir sebagai satu-satunya anggota NATO dalam pakta ini, dengan industri pertahanan yang berkembang pesat, dari drone Bayraktar hingga kendaraan lapis baja. Pakistan, agaknya menjadi elemen paling sensitif secara strategis, adalah satu-satunya negara Muslim bersenjata nuklir di muka bumi. Gabungkan ketiganya, dan kalkulasi biaya bagi siapapun yang berniat menyerang salah satu anggota berubah drastis.
Narasi resmi dari Ankara bekerja keras meredam kecemasan Teheran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan bahwa Iran tidak dicantumkan sebagai ancaman bersama dalam teks perjanjian dan tidak ada negara tertentu yang dijadikan sasaran. Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz menyebut pakta ini dimaksudkan memperkuat keamanan kawasan dan kemampuan penangkalan, bukan membentuk aliansi ofensif. Fidan bahkan menyebut Mesir sebagai kandidat perluasan potensial setelah persoalan teknis diselesaikan.
Tapi justru di sini cerita jadi menarik. Tiga sumber Saudi yang dikutip Middle East Eye menyatakan bahwa Riyadh sendiri yang menentang keikutsertaan Mesir, setidaknya untuk saat ini. Ankara memang sudah mengajukan Kairo, tapi Riyadh menolak. Alasannya: rasa frustrasi yang mengakar terhadap pemerintahan Presiden Abdel Fattah el-Sisi, dengan keyakinan bahwa Mesir tak lagi menawarkan nilai strategis dan militer seperti sebelumnya. Klaim yang patut dicermati, mengingat Mesir secara historis adalah tulang punggung militer dunia Arab.
Di Teheran, narasi defensif Ankara belum cukup menenangkan. Ebrahim Rezaei dari Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menyebut perjanjian tersebut tidak akan memberikan keamanan jangka panjang kepada Arab Saudi, dan menyamakannya dengan ketergantungan Riyadh sebelumnya terhadap Washington. Bagi Iran, kehadiran militer Turki dan Pakistan dalam satu mekanisme bersama dengan Saudi bisa dibaca hanya dengan satu cara: bertambahnya kemampuan kolektif pihak yang berpotensi mempersempit ruang gerak strategis Teheran di Teluk.
Ada satu dimensi yang sering luput dari perdebatan militer ini. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melihat pakta tersebut sebagai momentum memperkuat kerja sama OKI secara lebih luas, termasuk ekonomi dan pendidikan. "Inisiatif ini merupakan hal yang sangat baik untuk menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia," ungkapnya. Ia bahkan membayangkan konsep mirip Masyarakat Ekonomi ASEAN yang bisa dikembangkan bersama negara-negara OKI. Qatar, Oman, Kuwait, Somalia, dan Bahrain disebut sudah menyambut baik kerangka kerja sama ini.
Bagi Riyadh, manfaat terbesar bukan tambahan batalyon, melainkan efek penangkalan melalui ketidakpastian. Sebelum pakta ini, serangan terhadap Arab Saudi adalah konflik bilateral. Kini kalkulasinya berubah karena Ankara dan Islamabad secara politik telah mengikatkan diri. Bukan main.
Jarak antara prinsip di atas kertas dan komitmen nyata di lapangan bisa sangat jauh. Fidan sendiri mengakui bahwa respons kolektif tidak otomatis berarti pengerahan pasukan besar, bentuknya bergantung situasi, mulai dari pertukaran intelijen, dukungan logistik, pasokan amunisi, hingga pengerahan militer penuh. Fleksibilitas itu memang membuka ruang diplomasi bagi anggota, tapi sekaligus membuat tingkat kepastian komitmen pertahanannya belum setara dengan NATO yang sudah membangun struktur komando selama lebih dari tujuh dekade.
Pakta Mekkah belum memiliki mekanisme operasional yang konkret, pemicu spesifik yang disepakati, atau prosedur respons yang telah diuji. Sekretariat permanen direncanakan di Arab Saudi, dengan komite politik dan militer yang melibatkan menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan pimpinan militer ketiga negara. Tapi itu peta jalan, bukan realitas hari ini. Masih jauh.
Pertanyaan sebenarnya bukan apakah pakta ini "NATO versi dunia Islam" atau bukan. Yang lebih penting: apakah ketiga negara mampu menerjemahkan prinsip pertahanan kolektif menjadi kapasitas operasional nyata, sembari menjaga cukup ruang diplomatik dengan Teheran agar pakta yang dimaksudkan sebagai penangkal tidak justru mempercepat spiral eskalasi yang, entah kebetulan atau tidak, semua pihak mengaku ingin dihindari?