Tiga orang tewas setelah serangan menghantam Bandara Internasional Riyadh pada 8 Oktober 2026. Kelompok Houthi mengklaim bertanggung jawab, dan ancaman untuk melancarkan serangan lanjutan belum dicabut.
Pakistan bergerak cepat. Islamabad mengonfirmasi pengerahan personel militer dalam jumlah besar ke Arab Saudi, langkah yang secara resmi dibingkai sebagai penguatan pertahanan kerajaan, bukan operasi ofensif ke wilayah Yaman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Sajjad Haider Khan, menegaskan perbedaan itu: pasukan Pakistan ada di sana untuk melindungi, bukan menyerang.
Pembedaan ini terdengar sederhana. Konsekuensinya tidak.
Pada 7 Agustus 2026, Arab Saudi, Pakistan, dan Turkiye menandatangani Pakta Pertahanan Mekkah, sebuah perjanjian trilateral yang prinsip utamanya cukup tegas: serangan terhadap satu anggota dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya. Pakta ini baru berumur sekitar dua bulan ketika serangan Houthi di Riyadh memaksanya menghadapi ujian pertama yang sesungguhnya.
Islmabad dan Riyadh, jujur saja, bukan pasangan baru dalam urusan pertahanan. Personel militer Pakistan sudah hadir di Arab Saudi sejak dekade 1980-an, sehingga pengerahan Oktober 2026 ini lebih tepat dibaca sebagai eskalasi dari hubungan yang sudah lama terjalin, bukan respons panik terhadap satu insiden. Yang berbeda kini adalah konteksnya: ada perjanjian multilateral, ada kewajiban bersama, dan ada mata dunia yang mengawasi seberapa jauh komitmen itu akan diuji.
Kelompok Houthi bukan aktor baru. Mereka menguasai sebagian wilayah Yaman, memiliki hubungan dukungan dengan Iran, dan telah terlibat konflik berkepanjangan dengan pemerintah Yaman yang didukung Riyadh. Serangan ke Bandara Riyadh memperlihatkan bahwa jangkauan mereka sudah melampaui batas domestik Yaman. Ancaman lanjutan yang mereka sampaikan menunjukkan situasi belum akan mereda.
Pertanyaan yang agaknya belum terjawab adalah soal batas. Di mana garis antara pertahanan dan serangan balasan? Sistem pertahanan udara yang mencegat rudal jelas masuk kategori defensif. Tapi bagaimana jika operasi berikutnya mencakup penghancuran lokasi peluncur di wilayah yang dikuasai Houthi? Proporsionalitas langsung jadi perdebatan, terutama bila ada korban sipil ikut berjatuhan.
Niat untuk bertahan, dalam konflik bersenjata, tidak pernah jadi jaminan bahwa tindakan turunannya menghasilkan de-eskalasi. Bisa jadi sebaliknya.
Ankara belum banyak bicara soal bentuk kontribusinya dalam pakta ini. Tapi keterlibatan Turkiye di perjanjian multilateral semacam ini selalu membawa implikasi geopolitik tersendiri, mengingat postur kebijakan luar negeri Erdogan yang kian asertif dalam beberapa tahun terakhir.
Kawasan Timur Tengah sudah cukup penuh dengan konflik yang bermula dari niat bertahan, lalu bergeser menjadi perang terbuka karena mekanisme pengawasannya lemah. Pola klasik yang terlalu sering terulang. Pakistan tampaknya sadar risiko itu. Pertanyaannya: apakah pakta yang baru dua bulan ini sudah punya aturan operasional yang cukup kuat untuk mencegah skenario serupa?