RABU, 21 OKTOBER 2026

Home  ›  Internasional  ›  Oman di Persimpangan: Ketika Diplomasi Senyap Diuj...

Internasional

Oman di Persimpangan: Ketika Diplomasi Senyap Diuji Washington

Selama puluhan tahun Oman menjadi jembatan diam antara Iran dan AS. Kini Washington meminta Muscat memilih kubu, dan ancamannya tidak main-main.

Negara Oman dan Diplomasi Senyap Timur Tengah

Selama lebih dari empat dekade, ketika Washington dan Teheran tidak bisa duduk satu meja, ada satu pintu yang selalu terbuka di Muscat. Kini pintu itu digetok keras dari arah yang tidak terduga: Amerika Serikat sendiri.

Pemerintahan Donald Trump dilaporkan meningkatkan tekanan terhadap Oman agar memutus hubungan diplomatik dengan Iran. Bukan desakan biasa. Dalam beberapa hari terakhir, ancaman yang beredar mencakup sanksi ekonomi hingga serangan militer, setelah penilaian intelijen AS menyimpulkan bahwa Muscat berencana bergabung dengan Teheran untuk mengenakan pungutan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Oman membantah keras rencana itu.

Trump, dalam rapat kabinet pekan lalu, secara terbuka menyebut kemungkinan memerintahkan serangan udara terhadap Oman jika negara itu mendukung skema pungutan Iran di Hormuz. Menteri Keuangan Scott Bessent menebar ancaman sanksi melalui media sosial. Sehari kemudian, ia mengaku sudah diyakinkan oleh Duta Besar Oman Talal Alrahbi bahwa negaranya "tidak memiliki rencana untuk mengenakan pungutan" apapun.

Para pejabat Oman, menurut sumber-sumber Arab yang mengetahui situasi ini, terkejut dengan eskalasi sikap permusuhan dari Washington. Negara yang selama ini bangga dengan tradisi non-intervensinya tiba-tiba harus merespons tekanan dari sekutu lama yang justru berkali-kali pernah memanfaatkan jasanya.

Menteri Informasi Oman Abdulla Al-Harrasi menolak berkomentar langsung soal tuntutan AS agar Muscat memutus hubungan dengan Teheran. Ia memilih framing yang hati-hati: "Oman siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dan seluruh mitra yang bertanggung jawab untuk mempromosikan stabilitas, mencegah gangguan, dan melindungi kepentingan strategis bersama kita." Kooperatif di permukaan, tapi Iran tak disebut sepatah kata pun.

Yang ironis, justru selama perang AS-Iran berlangsung, Oman tercatat aktif menjaga kelancaran lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Termasuk memandu kapal-kapal AS melalui navigasi, operasi pencarian dan penyelamatan, serta bantuan medis bagi awak. Muscat juga bekerja sama dengan PBB membujuk Iran agar mengizinkan kapal pembawa bahan baku pupuk melintas, demi mendukung negara-negara Afrika yang dihajar krisis pangan. Itu sisi yang agaknya tidak ingin diakui narasi Washington.

Kepercayaan yang dibangun Oman selama puluhan tahun bukan kebetulan. Muscat pernah menjadi tuan rumah perundingan untuk mengakhiri perang Iran-Irak di era 1980-an. Sejak 2012, Oman memfasilitasi serangkaian pertemuan tertutup antara pejabat AS dan Iran yang kemudian menjadi fondasi lahirnya JCPOA pada 2015, kesepakatan nuklir paling ambisius dalam sejarah modern Timur Tengah. Dalam beberapa bulan terakhir pun, Muscat memediasi dua putaran perundingan nuklir sebelum terganggu oleh serangan militer AS dan Israel terhadap Iran.

Apa yang membuat Oman bisa menjalankan peran itu? Posisi geografisnya di bibir Selat Hormuz jelas bukan faktor kecil. Sekitar seperlima perdagangan minyak global melewati selat sempit ini setiap hari, dan Oman berbagi kendali atas jalur tersebut bersama Iran. Setiap guncangan di Hormuz langsung terasa di pasar energi dunia. Oman punya insentif nyata untuk menjaga kawasan tetap tenang, bukan sekadar idealisme.

Tapi lebih dari geografi, Oman memiliki modal yang langka dalam hubungan internasional: dipercaya sekaligus oleh Iran dan AS. Bagi Teheran, Oman bukan ancaman ideologis maupun militer. Bagi Washington, Oman adalah mitra keamanan Teluk yang kooperatif selama puluhan tahun. Kombinasi itulah yang membuat Muscat bisa berfungsi sebagai ruang aman komunikasi ketika kedua pihak tidak mau berhadapan langsung. Modal semacam itu tidak bisa diimpor.

Ketidakpercayaan Trump terhadap Muscat, menurut pejabat AS, mulai tumbuh tepat sehari sebelum gelombang pertama serangan udara AS-Israel. Saat itu, Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi muncul di televisi AS dan menyatakan bahwa kesepakatan nuklir untuk mencegah konflik "sudah berada dalam jangkauan kita, jika kita memberi diplomasi ruang yang dibutuhkannya." Kalimat yang jelas tidak ingin didengar oleh Washington yang sudah mengunci keputusan. Pejabat AS bahkan balik membantah: kesepakatan belum hampir tercapai, dan Iran belum mengajukan tawaran serius.

Sikap Oman yang konsisten menolak ikut menandatangani pernyataan bersama negara-negara Teluk yang mengecam Iran memperkeruh persepsi itu. Pada Mei, Oman menjadi satu-satunya negara Teluk yang menolak meneken pernyataan PBB yang dipimpin UAE untuk mengecam langkah Iran. Bahkan ketika drone Iran menghantam pelabuhan Oman sendiri, Muscat mengakui insiden itu tanpa menuding Teheran secara langsung. Bagi UAE dan Arab Saudi, sudah cukup untuk jengkel. Bagi Washington versi Trump, itu bisa jadi bukti simpati.

"Oman telah membuka pintu bagi kritik dan sorotan yang tidak diinginkan terhadap negara yang selama ini bangga dengan kebijakan luar negerinya yang tidak memihak," kata Sanam Vakil, Direktur Timur Tengah di Chatham House. Ancaman dari pemerintahan Trump, tambahnya, "menyoroti persepsi di sebagian kalangan Amerika bahwa Oman bersimpati kepada Iran."

Al-Harrasi merespons dengan nada lebih keras dari biasanya. "Setiap ancaman terhadap kebebasan navigasi di perairan ini akan merugikan kepentingan seluruh komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat," tegasnya. Peringatan balik. Halus, tapi jelas arahnya.

Pertanyaan yang kini menggantung bukan sekadar apakah Oman akan bertahan pada posisi netralnya. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Washington sadar bahwa dengan menyingkirkan Oman dari proses diplomatik, mereka juga menutup salah satu jalur komunikasi terakhir yang tersisa dengan Teheran. Muscat bukan negara kecil yang kebetulan ada di peta. Ia adalah infrastruktur diplomasi yang dibangun selama empat dekade. Dan infrastruktur semacam itu, kalau sudah dirobohkan, tidak mudah dibangun ulang dari nol.