Belum genap sepekan rencana itu diumumkan, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sudah angkat suara keras. Sekretariat Jenderal OKI menyebut niat pemerintah Kolombia yang baru untuk memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem sebagai "kemunduran yang disesalkan" dari posisi historis negara itu yang selama ini mendukung hak-hak rakyat Palestina.
Rencana tersebut lahir dari pertemuan di Washington pada 14 Juli antara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar dan Omar Bula, calon menteri luar negeri di bawah presiden terpilih Abelardo de la Espriella. Keduanya menyepakati "peta jalan terperinci" untuk normalisasi penuh hubungan bilateral, efektif begitu De la Espriella dilantik pada 7 Agustus. Bukan sekadar soal pengibaran kembali bendera diplomatik, agenda ini juga mencakup pembebasan visa timbal balik dan pemulihan kerja sama ekonomi yang sudah membeku lebih dari setahun.
"Kami menguraikan peta jalan terperinci untuk pemulihan penuh dan segera hubungan diplomatik dan ekonomi segera setelah pelantikan Presiden De la Espriella," tulis Sa'ar di platform X tak lama setelah pertemuan tersebut.
Justru poin soal Yerusalem itulah yang memantik reaksi paling keras. OKI menegaskan langkah itu melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 476 dan 478, yang secara eksplisit menyatakan segala tindakan Israel yang mengubah karakter, status hukum, atau komposisi demografis Yerusalem tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum. Resolusi itu juga menyerukan seluruh negara memindahkan misi diplomatik mereka dari kota tersebut, bukan justru sebaliknya. OKI ikut memperingatkan bahwa langkah Kolombia berpotensi merugikan hubungan bilateral Bogota dengan negara-negara anggota OKI.
Konteks di balik perubahan kebijakan ini cukup dramatis. Hampir dua tahun terakhir, Kolombia di bawah Presiden Gustavo Petro berubah jadi salah satu kritikus paling vokal Israel di Amerika Latin. Petro menarik duta besarnya dari Tel Aviv tak lama setelah konflik Gaza meletus Oktober 2023, lalu memutus seluruh hubungan diplomatik pada Mei 2024 dengan tuduhan "genosida" yang berulang kali ia lontarkan ke pemerintahan Netanyahu. Bogota bahkan membuka kedutaan di Ramallah sebagai gestur solidaritas, sebelum kemudian mengusir seluruh staf konsuler dan komersial Israel menyusul penangkapan aktivis Kolombia dalam konvoi bantuan kemanusiaan menuju Gaza.
Sebelum era Petro, Kolombia adalah salah satu mitra geopolitik terdekat Israel di Amerika Latin. Bukan hubungan yang remeh. Israel memasok senapan serbu Galil, sistem komunikasi, jet tempur, hingga peralatan militer lain ke angkatan bersenjata Kolombia selama beberapa dekade. Kerja sama pertahanan ini agaknya jadi salah satu pertimbangan praktis di balik kecepatan pemerintahan baru membangun kembali jembatan diplomatik.
Pertanyaannya, berapa mahal harga yang harus dibayar Bogota? Pemulihan hubungan dengan Israel membuka kembali jalur perdagangan, investasi, dan kerja sama pertahanan yang beku lebih dari setahun. Tapi Bogota kini berhadapan langsung dengan 57 negara anggota OKI yang secara kolektif mewakili pasar dan mitra dagang yang tidak bisa dianggap enteng. Bagi investor yang mengikuti dinamika geopolitik kawasan, manuver ini patut dicermati.