Selasa pekan ini, Benjamin Netanyahu turun langsung ke Lebanon selatan untuk menemui pasukannya. Pesannya tidak bisa lebih jelas: Israel tidak kemana-mana.
Perdana Menteri Israel itu menegaskan kehadiran militer negaranya akan dipertahankan selama Hizbullah yang didukung Iran masih punya kemampuan mengancam. Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz sudah lebih dulu mempertegas posisi serupa, bahwa tidak ada satu langkah mundur pun sebelum Hizbullah dilucuti senjatanya. Dua pernyataan dalam dua hari berturut-turut. Bukan kebetulan.
Saat ini Israel masih menguasai kawasan strategis Beaufort Ridge di Lebanon Selatan dan terus menjalankan operasi di sepanjang Sungai Litani. Bagi Netanyahu, keberadaan pasukan di titik-titik itu bukan sekadar postur militer. Zona penyangga, ia sebut, yang krusial untuk melindungi warga Israel di wilayah utara. "Israel akan tetap berada di sana selama diperlukan untuk melindungi penduduk wilayah utara dan seluruh warga Israel," tegasnya.
Pernyataan itu membentur salah satu poin inti dari Nota Kesepahaman antara AS dan Iran yang mengatur penghentian permanen pertempuran di kawasan, termasuk Lebanon. Implementasinya, agaknya, tidak sesederhana teks perjanjian. Perjanjian kerangka kerja terpisah yang dimediasi Washington antara Israel dan pemerintah Lebanon tidak secara tegas mewajibkan Israel menarik pasukan, dan celah itulah yang kini dimanfaatkan Tel Aviv.
Cyrus Schayegh, Profesor Sejarah dan Politik Internasional dari Geneva Graduate Institute, menilai keras-kepalanya Netanyahu tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik domestik. Pemilu Israel diperkirakan jatuh sekitar Oktober mendatang, dan Netanyahu tidak ingin dicap sebagai pemimpin yang luntur di hadapan Hizbullah, apalagi menyerah pada tekanan Donald Trump. Netanyahu juga harus mempertimbangkan kepentingan Washington. Pemerintahan Trump disebut menginginkan agar gesekan Israel-Hizbullah tidak merusak proses negosiasi yang lebih besar dengan Iran, khususnya soal program nuklir Teheran. Israel yang terlalu agresif bisa menjadi batu sandungan bagi agenda diplomatik sekutunya itu.
Hizbullah, di sisi lain, secara terbuka menolak perjanjian kerangka kerja antara Israel dan pemerintah Lebanon. Pemimpin Hizbullah Naim Qassem menyebut kesepakatan itu memalukan, tercela, dan bentuk penyerahan kedaulatan, karena kelompoknya tidak dilibatkan dalam perundingan sama sekali. Schayegh menilai pengaruh Hizbullah secara mandiri kini melemah sejak operasi militer Israel pada 2024 menggerus struktur kepemimpinan mereka. Ironisnya, justru itulah yang membuat Iran makin mencengkeram kelompok tersebut.
Komentator politik Lebanon Ronnie Chatah menyebut Hizbullah tetap investasi strategis terbesar Tehran di kawasan, dan kecil kemungkinan Iran melepasnya begitu saja. Bukan tanpa alasan: Tehran punya kartu tekanan lain, termasuk ancaman terhadap Selat Hormuz, urat nadi perdagangan energi dunia. Posisi tawar Tehran, menurut Schayegh, justru saat ini relatif lebih kuat dibanding sebelum konflik Gaza pecah.
Di tengah semua manuver itu, Netanyahu kembali mengirim peringatan keras ke arah Tehran soal nuklir. Bagi yang mengikuti retorikanya selama bertahun-tahun, bunyinya familier: "Sesuai kesepakatan ataupun tanpa kesepakatan, kami tidak akan mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir." Klaim yang patut dicermati, mengingat negosiasi nuklir AS-Iran sedang berjalan dan Washington punya kepentingan besar agar proses itu tidak ambruk.
Pertanyaannya, berapa lama keseimbangan rapuh ini bertahan?
Analis geopolitik Joe Macaron mengingatkan bahwa implementasi MoU AS-Iran akan sangat sulit kalau persoalan mendasar seperti penarikan pasukan Israel dan masa depan Hizbullah tidak diselesaikan secara komprehensif. Mayoritas analis sepakat MoU masih bisa bertahan. Tapi taruhannya makin besar tiap kali Netanyahu membuka mulut dari Lebanon selatan.