Enam bulan setelah Marsinah resmi menyandang gelar Pahlawan Nasional, negara kembali mengukuhkan pengakuannya lewat sebuah museum. Sabtu pagi (16/5/2026), Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, lengkap dengan penandatanganan prasasti di hadapan keluarga almarhumah, petinggi serikat pekerja, dan jajaran Kabinet Merah Putih.
Peresmian ini bukan agenda tunggal. Prabowo juga menghadiri panen raya jagung kuartal II secara serentak di seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia, pengoperasionalan 166 SPPG di 18 provinsi, serta peletakan batu pertama pembangunan 10 gudang ketahanan pangan nasional. Semuanya dalam satu hari kunjungan ke Jawa Timur. Padat, bisa jadi terlalu padat, tapi museum Marsinah yang paling menyedot perhatian.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mendampingi Prabowo berkeliling museum, menunjukkan satu per satu benda milik mendiang, termasuk sepeda ontel yang dulu dipakai Marsinah bolak-balik dari kos-kosan di Sidoarjo ke pabrik tempatnya bekerja. "Ini ada sepeda beliau, pak, yang mengantarkan dari kos-kosan di Sidoarjo ke pabrik. Beliau naik sepeda ontel," kata Andi Gani. Prabowo tampak menyimak.
Museum ini menyimpan rekam jejak hidup Marsinah dari masa kecil hingga kematiannya yang tragis: kisah perjuangannya membela hak-hak pekerja, hingga diorama penobatannya sebagai Pahlawan Nasional pada 2025. Prabowo menyebut keberadaan museum semacam ini sebagai peristiwa langka secara global. "Saya kira mungkin peristiwa yang langka, mungkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh," ungkapnya.
Dalam pidato peresmian, Prabowo menegaskan bahwa tragedi pembunuhan Marsinah seharusnya tidak pernah terjadi. Ia mengaitkan kasus itu langsung dengan kegagalan menjalankan nilai Pancasila. "Sesungguhnya peristiwa Marsinah yang dibunuh secara keji karena memperjuangkan kaum buruh pabrik suatu perusahaan sesungguhnya sama sekali tidak perlu terjadi karena negara kita dirikan dengan falsafah dasar Pancasila," ucapnya. Khusus sila kelima, keadilan sosial, Prabowo menyebutnya sebagai landasan yang semestinya tak bisa ditawar. Pernyataan yang cukup berani, mengingat kasus ini hingga kini belum tuntas secara hukum.
Prabowo juga menceritakan kembali momen ketika kelompok buruh mendesak pemerintah memberi gelar pahlawan nasional dari kalangan pekerja. Ia meminta mereka mengusulkan nama. Hasilnya bulat. "Mereka satu suara, semua organisasi buruh sepakat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional," tutur Prabowo, yang mengaku merasa terhormat bisa menetapkan nama itu.
Di luar simbolisme, agenda hari itu sarat dimensi ekonomi. Pengoperasionalan 166 SPPG di 18 provinsi dan peletakan batu pertama 10 gudang ketahanan pangan nasional bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem distribusi pangan. Agaknya bukan kebetulan semua ini digelar satu hari, satu provinsi. Panen raya jagung kuartal II yang digelar serentak di seluruh Indonesia turut memperkuat narasi ketahanan pangan yang konsisten digaungkan pemerintahan Prabowo sejak awal.
Bagi kalangan buruh, museum ini bisa jadi lebih dari sekadar tanda mata. Ini pengakuan resmi bahwa perjuangan di lantai pabrik punya tempat dalam sejarah bangsa, bukan hanya di monumen para jenderal atau negarawan. Apakah pengakuan simbolis itu cukup, atau justru membuka tuntutan yang lebih konkret soal perlindungan pekerja? Pertanyaan itu, kalau data sejarah bisa jadi pegangan, tidak akan berhenti di sini.