Setiap tahun, Indonesia mengimpor 23,83 juta kiloliter bensin, lebih dari separuh kebutuhan nasional yang mencapai 38,1 juta KL. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cerminan betapa rentannya ketahanan energi nasional terhadap gejolak geopolitik dan fluktuasi kurs dolar AS.
Konflik yang melibatkan Iran meledak pada Februari 2026 menjadi pengingat yang keras. Harga BBM di Eropa melonjak tak terkendali. Prancis kini membayar solar 2,30 euro atau sekitar Rp46.800 per liter, naik 30 persen dibanding sebelum krisis. Macron bahkan sampai meminta pelonggaran spesifikasi kualitas BBM agar kilang lokal bisa beroperasi lebih fleksibel dan mendongkrak volume produksi hingga 20 persen. Situasi yang, agaknya, tidak ingin dialami Jakarta.
Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, dua program jadi andalan: biosolar B50 dan campuran etanol E20.
Kabar dari sisi solar terbilang menjanjikan. Program B40 dan B50 berhasil menekan impor solar hingga tinggal 6,26 persen dari total kebutuhan. B50 sendiri telah melewati uji tambang 1.000 jam tanpa kendala berarti. Yang lumayan mengejutkan: filter mesin yang normalnya diganti setiap 250 jam ternyata mampu bertahan hingga 500 jam. Pengujian di kendaraan hingga 50 ribu kilometer, termasuk mobil-mobil keluaran lama, juga menunjukkan hasil aman. Kalau impor solar benar-benar bisa dihentikan total, pemerintah proyeksikan penghematan devisa Rp170 triliun per tahun. Bukan main.
Sisi bensin, tantangannya lebih berat. Tebu dipilih sebagai bahan baku utama etanol, dengan pertimbangan ketersediaan lahan yang paling realistis dibanding jagung atau singkong. Lahan yang dibutuhkan sekitar dua juta hektare, dan pemerintah menegaskan angka itu bukan dari ekspansi lahan baru, melainkan optimalisasi lahan yang sudah ada. Klaim yang masih perlu dibuktikan di lapangan, mengingat isu tata kelola lahan di Indonesia jarang sesederhana di atas kertas.
Peta jalannya: E10, campuran 10 persen etanol, ditarget mulai 2027-2028 dan akan memangkas impor bensin 3,9 juta KL. Naik ke E20 pada 2028-2029, penghematan melonjak menjadi 8 juta KL, setara 20 persen dari total kebutuhan impor bensin saat ini. Kalau pada era 2030-an Indonesia berhasil menggabungkan B50 dan E50 secara bersamaan, proyeksi penghematannya tembus 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp500 triliun per tahun. Angka yang tidak main-main.
Dukungan daerah pun mulai terbentuk. Sebanyak 44 kepala daerah menyatakan siap dalam konsolidasi awal pengembangan kawasan bioetanol, menawarkan potensi lahan dan komoditas masing-masing wilayah.
Tapi pertanyaan yang tidak bisa diabaikan: lahan dua juta hektare untuk tebu itu dari mana, tepatnya? Indonesia masih dalam sorotan internasional soal deforestasi dan kebakaran hutan. Meluaskan kebun tebu tanpa kehati-hatian bisa membuka luka lama. Pemerintah berkomitmen tidak memperburuk kondisi lingkungan, dan itu butuh koordinasi ketat antara pusat, daerah, BUMN, dan swasta.
Ada preseden yang layak dicermati. Dua tahun terakhir Indonesia tidak menyentuh impor beras sama sekali, dengan cadangan Bulog kini mencapai 4,7 juta ton per pertengahan September 2026. Bak gayung bersambut, keberhasilan itu setidaknya membuktikan kemandirian bukan sekadar retorika. Pertanyaannya: bisakah jalur yang sama ditempuh untuk energi?