Empat tahun menjabat sebagai General Manager Microsoft Israel, Alon Haimovich akhirnya tersingkir. Bukan karena kinerja bisnis yang buruk, melainkan karena skandal yang jauh lebih pelik: penyalahgunaan infrastruktur cloud Azure untuk mengintai warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Pasca dicopot, manajemen Microsoft Israel untuk sementara diambil alih oleh Microsoft Prancis. Langkah tidak biasa, dan cukup mengejutkan bagi industri, yang menunjukkan betapa seriusnya Microsoft memandang situasi ini, setidaknya dari sisi manajemen krisis.
Semburat skandal ini pertama kali mencuat lewat laporan investigasi The Guardian dan +972 Magazine. Yang terungkap bukan perkara kecil. Badan intelijen militer Israel, Unit 8200, diam-diam menyimpan database rekaman panggilan telepon warga Palestina di server Azure yang berlokasi di Belanda dan Irlandia. Per Juli 2025, kapasitas yang tersimpan sudah melampaui 1.500 terabyte data militer, setara 200 juta jam audio, dengan kemampuan memproses satu juta panggilan per jam. Masif.
Akar dari semua ini bisa dilacak ke 2021, ketika CEO Microsoft Satya Nadella dan Komandan Unit 8200 Yossi Sariel meneken kesepakatan penggunaan cloud. Kerja sama itu kemudian diperluas habis-habisan setelah 7 Oktober 2023. Infrastruktur khusus yang terpisah dari sistem umum Microsoft pun dibangun, melibatkan kontraktor militer Israel bersama pegawai Microsoft, untuk memproses data algoritma bagi alat penarget serangan udara berbasis kecerdasan buatan, termasuk sistem yang dikenal sebagai Gospel dan Lavender.
Tekanan sebetulnya sudah datang lebih dulu dari dalam. Karyawan Microsoft menggelar kampanye bertajuk "No Azure for Apartheid", menyuarakan kekhawatiran soal keterlibatan perusahaan dalam potensi kejahatan perang. Awalnya gerakan itu diredam manajemen. Tapi tekanan eksternal, ditambah potensi pelanggaran regulasi penyimpanan data perang di wilayah Uni Eropa, agaknya terlalu besar untuk diabaikan terus-menerus. Pertanyaannya: berapa lama lagi bisa ditutup rapat?
Kajian internal Microsoft akhirnya mengakui adanya kegagalan manajemen dan kurangnya transparansi yang merusak kepercayaan antara kantor pusat dan cabang Israel. Pernyataan yang terasa seperti eufemisme korporat untuk sesuatu yang, kalau disebut apa adanya, jauh lebih memalukan bagi salah satu raksasa teknologi dunia.
Bagi Microsoft, ini bukan sekadar soal reputasi. Penyimpanan data intelijen militer di server Eropa berpotensi melanggar regulasi perlindungan data Uni Eropa, sebuah risiko hukum yang bisa jauh lebih mahal dari sekadar mengorbankan satu General Manager.