Hanya dalam hitungan bulan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berpindah arena dari meja perancang anggaran ke jalanan, membawa serta pertanyaan yang lebih besar dari sekadar soal gizi anak sekolah.
Di Kabupaten Bojonegoro, penutupan sementara 147 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah memantik reaksi yang tidak kecil. Ribuan relawan turun ke jalan. Mitra pemasok bahan makanan mengeluhkan kerugian, para aktivis mempertanyakan arah program ini dari akarnya. Bukan cuma protes jalanan biasa.
Kritik yang datang dari kalangan lebih kritis justru menyasar lebih dalam: bahwa MBG berpotensi menjadi cek kosong negara yang ujungnya mengalir ke tangan segelintir kelompok usaha besar. Tuduhan yang belum sepenuhnya bisa dibantah, dan agaknya juga belum sepenuhnya terbukti.
Yang jelas, apa yang terjadi di lapangan cukup untuk membuat orang mengernyitkan dahi. Sejumlah laporan menunjukkan masalah distribusi yang belum beres, kualitas makanan yang dipersoalkan, hingga fakta bahwa banyak makanan tidak dikonsumsi siswa. Guru pun ikut terbebani karena harus mengurus distribusi makan di luar tugas pokoknya. Itu baru soal teknis.
Persoalan yang lebih struktural: MBG ternyata bukan cuma program distribusi pangan. Program ini telah menciptakan rantai ekonomi tersendiri. Relawan dapur, pemasok bahan makanan lokal, pelaku UMKM, tenaga distribusi, semuanya kini menggantungkan sebagian penghidupannya pada keberlanjutan program ini. Ketika operasional berhenti sementara, rantai itu putus mendadak. Banyak pekerja harian kehilangan penghasilan dalam semalam.
Pedang bermata dua, meminjam klise yang kali ini betul-betul pas. Program pemerintah berhasil menciptakan basis ekonomi baru di tingkat bawah, tapi dependensi semacam ini membuat evaluasi jadi jauh lebih politis dari yang seharusnya. Siapa berani potong anggaran MBG kalau di baliknya ada jutaan orang yang hidupnya sudah terlanjur tersambung ke program itu? Pertanyaan yang tidak ada jawaban gampangnya.
Soal ketepatan sasaran pun patut dicermati. Jika MBG diberikan merata ke seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, logika efisiensi anggaran langsung goyah. Banyak kalangan mengusulkan agar program ini diprioritaskan ke daerah 3T atau wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, bukan dijalankan seragam dari Sabang sampai Merauke. Pendekatan seragam untuk negara semajemuk Indonesia, jujur saja, terdengar kurang masuk akal.
Program ini lahir dari niat yang tidak bisa disalahkan: memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat, menekan angka stunting yang selama ini menjadi PR besar pembangunan manusia. Konsepnya ideal. Negara hadir bukan hanya menjamin pendidikan, tetapi juga memastikan anak-anak punya bekal fisik untuk bersaing. Masalahnya, niat yang baik tidak otomatis menghasilkan eksekusi yang baik, apalagi ketika berhadapan dengan kompleksitas sosial-ekonomi Indonesia yang sangat beragam.
Demokrasi bukan urusan suka atau tidak suka terhadap sebuah program, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran dipakai dengan bertanggung jawab. Dukungan publik terhadap MBG tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup ruang evaluasi. Sebaliknya, kritik terhadap program ini juga tidak harus dibaca sebagai penolakan terhadap cita-cita mulia di baliknya.
Yang perlu ditagih sekarang adalah transparansi. Siapa yang benar-benar diuntungkan dari ekosistem besar ini? Dan apakah anak-anak di daerah yang paling membutuhkan sudah benar-benar merasakan manfaatnya, bukan cuma yang kebetulan tinggal di kota dengan dapur SPPG yang sudah jalan?