Enam puluh satu juta porsi makanan setiap hari. Bukan produksi pabrik makanan terbesar di Asia Tenggara, angka itu output harian program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia saat ini, menempatkan negeri ini di urutan kedua dunia setelah India yang mencetak 118 juta porsi per hari.
Pemerintah tidak berhenti di sana. Target akhir 2026 dipasang di angka 82,9 juta porsi, dengan alokasi anggaran tahun ini sebesar Rp268 triliun. Untuk konteks, angka itu kira-kira setengah dari total belanja bantuan sosial pemerintah dalam setahun. Bukan main.
Presiden Prabowo Subianto memang telah lama menyimpan gagasan ini. Sebagian kalangan menghubungkannya dengan konsep "Revolusi Putih" yang pernah ia gaungkan di pertengahan 1990-an saat masih menjabat Komandan Jenderal Kopassus: bahwa bangsa besar dibangun dari generasi yang sehat, dan kesehatan generasi dimulai dari kecukupan gizi anak-anaknya. Jika dibaca dengan kerangka itu, MBG bukan sekadar program sosial. Ia adalah akumulasi ide selama hampir tiga dekade yang akhirnya menemukan momentumnya.
Datanya memang menyodorkan urgensi nyata. Survei menunjukkan angka wasting pada anak TK dan SD menembus 78,6% untuk laki-laki dan 78,5% untuk perempuan. Paradoks gizi juga terjadi bersamaan: obesitas pada kelompok anak TK/SD tercatat 19,7% berdasarkan survei 2023, hampir dua kali lipat dibanding data 2007. Akses junk food yang makin mudah plus gaya hidup digital. Kombinasi yang tidak menguntungkan.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman dengan lantang menepis tuduhan bahwa program ini bernuansa elektoral. "Kalau mau segi politik, Bapak Presiden ini tidak ada segi politis. Anak SD, anak dalam kandungan, yang kita beri. Pemilu 2029 nggak ada hubungannya," tegasnya saat menerima 100 Badan Eksekutif Mahasiswa di kediamannya, Rabu (6/5/2026). Argumentasinya sederhana: penerima manfaat MBG mayoritas belum punya hak pilih di 2029.
Amran juga menekankan dimensi ekonomi yang kerap luput dari sorotan. MBG, klaimnya, berfungsi sebagai offtaker bagi 165 juta petani Indonesia. Bukan retorika kosong jika melihat angka sektoral terkini: pertanian tumbuh 4,97% dengan tanaman pangan melonjak 7,58% seiring panen raya, subsektor peternakan melesat 11,84% didorong lonjakan permintaan daging ayam dan telur, dan sektor penyediaan makan-minum terdongkrak 13,14%. Sebagian dari angka-angka ini memang terdorong faktor musiman seperti Idulfitri, tapi MBG jelas berkontribusi.
Ekonom CSIS Riandy Laksono menyebut program ini "sangat atraktif" dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar tradisional. Ia mencatat progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah mencapai 90% dari target 30 ribu unit, dengan 27 ribu dapur yang sudah siap beroperasi. Sinyal positif bagi penyerapan tenaga kerja.
Namun Riandy juga menyuarakan catatan yang perlu didengar: agar MBG berjalan beriringan dengan stabilitas fiskal, pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan penyesuaian frekuensi pemberian makan sebagai opsi menjaga kredibilitas anggaran, bukan memangkas jangkauan wilayah atau menyaring penerima berdasarkan strata ekonomi.
Catatan yang lebih mendasar datang dari kalangan akademisi kebijakan publik. Desain dapur sentral yang melayani hingga 30 sekolah sekaligus dipandang berpotensi menciptakan eksklusi ekonomi. Logikanya keras: untuk memenuhi skala sebesar itu, operator butuh modal besar, bangunan luas, armada distribusi, rantai pasok yang kompleks. Artinya, yang bisa masuk bukan koperasi desa, bukan ibu-ibu PKK, bukan kelompok perempuan perdesaan. Yang masuk justru pelaku usaha menengah-besar berbasis kota. Program yang digadang menggerakkan ekonomi akar rumput berpotensi malah mengkonsentrasi manfaat ke segmen yang sudah mapan.
Belum lagi soal logistik. Makanan bukan transfer tunai yang bisa dikirim dalam hitungan milidetik. Ia punya umur konsumsi, standar higienitas, sensitivitas suhu. Dapur yang harus melayani 30 sekolah kemungkinan mulai memasak pukul dua atau empat dini hari. Setelah melewati pengemasan, pemuatan, distribusi, dan perjalanan di medan Indonesia yang tidak selalu ramah, makanan itu bisa sampai ke tangan siswa dua hingga tiga jam kemudian. Kualitas menurun seiring waktu, bukan seiring optimisme.
Soal targeting pun tak kalah pelik. Program berjiwa universalisme memang terkesan adil, tapi di sekolah-sekolah perkotaan kelas menengah atas, tidak sedikit orang tua yang lebih memilih bekal dari rumah karena preferensi nutrisi keluarga masing-masing. Kalau data ini bisa dipercaya, maka sebagian porsi yang sudah diproduksi, didistribusikan, dan dibiayai APBN itu berakhir tidak dikonsumsi. Negara sedang membiayai apa yang dalam bahasa ekonomi disebut deadweight loss.
Agaknya solusinya bukan pilihan biner antara universal atau targeted. Sebagian pakar kebijakan menyebutnya targeted universalism: tujuan universal, intervensi disesuaikan kebutuhan riil. Fokus lebih tajam ke wilayah stunting tinggi, daerah tertinggal, kuintil pendapatan bawah.
MBG terlalu penting untuk gagal. Angkanya terlalu besar, taruhannya terlalu tinggi, dan anak-anak yang menunggunya terlalu banyak. Pertanyaannya bukan lagi apakah gagasan ini mulia. Pertanyaannya: apakah desain implementasinya sekuat gagasannya?