Gunawan, warga Bandung berusia 50 tahun yang tinggal di gang sempit, membuka tautan pengecekan DTSEN dari HP-nya beberapa hari lalu. Hasilnya bikin ia geleng-geleng kepala: desil 10. "Udah kayak CEO aja atuh ini mah," katanya kepada detikJabar, Jumat (14/8/2026), setengah bercanda setengah serius.
Gunawan bukan satu-satunya. Di platform media sosial, warga dari Bandung hingga Cilegon ramai mempertanyakan hasil pengecekan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bisa diakses mandiri lewat dtsen-form.bps.go.id menggunakan NIK. Banyak yang mengaku masih ngontrak, penghasilan keluarga sekitar Rp3 juta per bulan, tapi keluar angka desil 9 atau 10. Pertanyaannya langsung meletup: apakah pemerintah benar-benar menganggap mereka golongan kaya?
Jawabannya tidak sesederhana itu.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil bukan cerminan langsung dari nominal penghasilan. Desil adalah peringkat relatif kondisi sosial ekonomi keluarga, dihitung berdasarkan puluhan variabel: kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sumber listrik, hingga kondisi demografi keluarga. Penghasilan bulanan hanyalah satu variabel di antara banyak. Karena itulah dua keluarga dengan gaji berbeda bisa masuk desil yang sama, dan sebaliknya.
Angka yang dirilis ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, cukup membuka mata. Berdasarkan data 2024, desil 10 dimulai dari pengeluaran sekitar Rp3,03 juta per kapita per bulan, tapi batas atasnya bisa menyentuh Rp133 juta per kapita per bulan. Rentangnya: 44 kali lipat. Bukan main. Dari sekitar 22,06 juta orang yang masuk desil 10, hanya 1,19 juta orang atau sekitar 5,4% yang benar-benar tergolong kelas atas dengan pengeluaran di atas Rp9,91 juta per kapita per bulan. "Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah," kata Yusuf kepada Kontan, Kamis (13/8/2026).
Desil 10, dengan kata lain, bukan label eksklusif orang tajir. Lebih tepat dibaca sebagai "40 juta teratas dari distribusi" yang di dalamnya bercampur antara kelas menengah dan konglomerat, ibarat satu kantong besar yang isinya campur aduk.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menilai desil tetap berguna untuk pemetaan umum, tapi tidak cukup presisi kalau dipakai sendirian untuk memutus hak subsidi seseorang. "Untuk pemetaan umum, 10 desil cukup berguna. Tetapi untuk mencabut subsidi seseorang secara individual, 10 desil saja terlalu kasar," tegasnya. Ronny menyarankan data desil dikombinasikan dengan indikator lain: pendapatan, kepemilikan kendaraan, aset, hingga lokasi tempat tinggal.
Polemik ini makin terasa urgen karena satu alasan konkret: rencana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi Pertalite berbasis data desil. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah membahas skema ini. Masyarakat desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite dan harus beralih ke BBM nonsubsidi. Bahlil menyebut implementasinya kemungkinan sebelum akhir 2026, meski sistem teknis antara pemerintah dan Pertamina masih disiapkan. Artinya, kebijakan ini belum berlaku hari ini. Tapi arahnya sudah jelas.
Di sinilah kekhawatiran Gunawan jadi relevan. Bukan soal bansos, karena memang tidak menerimanya. Yang ia risaukan adalah efek berganda dari label desil 10: UKT kuliah anaknya yang bisa melonjak, cicilan yang dinilai dari asumsi "orang mampu", hingga potensi kehilangan akses BBM bersubsidi. "Takutnya kan nanti ngaruh ke mana-mana. Kalau cuma pelabelan doang sih enggak apa-apa, tapi kalau sampe berdampak panjang mah siapa yang mau tanggung jawab," keluhnya.
Pertanyaannya, berapa banyak warga yang nasibnya serupa Gunawan?
Bagi yang merasa hasil desilnya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, pemerintah menyediakan jalur koreksi resmi lewat aplikasi Cek Bansos di cekbansos.kemensos.go.id, atau datang langsung ke kantor desa, kelurahan, maupun Dinas Sosial setempat. BPS mengingatkan agar tidak percaya jasa-jasa tidak resmi yang menawarkan perubahan desil dengan bayaran. Perubahan data hanya sah lewat mekanisme verifikasi pemerintah.
Ketepatan data desil kini bukan sekadar urusan statistik. Dengan subsidi BBM yang akan disalurkan berbasis DTSEN, salah penempatan desil artinya salah alokasi triliunan rupiah anggaran negara. Dan untuk warga yang tercantum di desil yang tidak sesuai kenyataan, entah kebetulan atau tidak, konsekuensinya bisa langsung terasa di dompet.