Tepat 63 tahun setelah Martin Luther King Jr berdiri di tangga Lincoln Memorial dan menitipkan mimpinya kepada dunia, National Mall kembali penuh sesak, kali ini oleh amarah yang sudah lama menumpuk.
Ribuan warga dari penjuru Amerika Serikat turun ke Washington pada Jumat (28/8/2026), menamakan aksi mereka March on Washington 2026: Defend the Vote. Bukan sekadar nostalgia. Ini respons nyata terhadap serangkaian pukulan terhadap hak pilih yang datang bertubi-tubi dalam beberapa bulan terakhir.
Pemicunya jelas: Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan tahun ini yang merobohkan ketentuan kunci dalam Voting Rights Act. Parlemen negara bagian yang dikuasai Partai Republik bergerak cepat, bahkan dalam hitungan hari, merombak peta daerah pemilihan sebelum pemilu sela November. Bukan kebetulan, agaknya, bahwa redistricting paling agresif terjadi di wilayah Selatan, tempat di mana sejarah panjang diskriminasi pemilu baru saja menemukan preseden hukum baru yang memberinya ruang bernapas.
Di atas itu semua, kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang membatasi mail-in voting dan melemahkan perlindungan anti-diskriminasi federal semakin memperkeruh suasana, cukup untuk membuat para penyelenggara aksi menyimpulkan bahwa situasi ini bukan lagi darurat biasa.
"Membela hak pilih berarti membela fondasi demokrasi kita," tegas Martin Luther King III dalam pernyataan resminya. "63 tahun setelah ayah saya berdiri di Lincoln Memorial, kita dipanggil untuk berbaris kembali, bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk bertindak."
Senada, pendiri National Action Network Al Sharpton menyuarakan hal serupa lewat surat kepada para pendukungnya. Hak pilih, tulisnya, terus digerus gedung demi gedung parlemen negara bagian. "Kita berdiri di atas tanah yang sama karena perjuangan ini belum selesai. Hak untuk memilih, yang merupakan fondasi utama dari kekuatan kita, terus digerus di gedung-gedung parlemen negara bagian demi negara bagian. Ketika hak pilih dilemahkan, setiap hak lainnya ikut menjadi rentan," tulis Sharpton.
Ketua Minoritas DPR AS Hakeem Jeffries tidak memilih kata-kata yang lembut. Ia menyebut kondisi saat ini cerminan era Jim Crow, sistem segregasi rasial yang baru benar-benar runtuh di era 1960-an. "Pengangguran warga kulit hitam meningkat, kepemilikan rumah warga kulit hitam menurun, dan keterwakilan politik warga kulit hitam diserang dengan taktik mirip era Jim Crow di seluruh wilayah Selatan. Ini adalah masa-masa yang penuh tantangan," kata Jeffries.
Presiden National Urban League Marc Morial menekankan bahwa perlawanan kali ini tidak bisa berjalan di jalur tunggal. Ia menyerukan persatuan lintas ras, lintas generasi, lintas wilayah. "Kita tahu dalam perjuangan ini kita sedang melawan kekuatan yang besar, tetapi itulah alasan kita berkumpul hari ini. Inilah mengapa kita berupaya menyatukan warga AS berniat baik dari semua ras, dari seluruh penjuru negeri, untuk melawan sekuat tenaga," ungkap Morial.
Massa yang hadir memang beragam latar dan usia. Lebih dari 90 organisasi mitra terlibat, mencakup NAACP, National Urban League, anggota serikat buruh, mahasiswa, anggota organisasi mahasiswa kulit hitam, hingga warga biasa lintas generasi yang agaknya sudah lama menunggu momen seperti ini. Aksi diorganisasi bersama oleh National Action Network pimpinan Sharpton serta Drum Major Institute yang dipimpin pasangan Martin Luther King III dan Arndrea Waters King.
Pertanyaannya sekarang: apakah demonstrasi sebesar ini cukup untuk membalik arah kebijakan sebelum November tiba? Sejarah mencatat bahwa March on Washington 1963 butuh dua tahun lagi sebelum Voting Rights Act akhirnya ditandatangani. Kalau data sejarah ini bisa jadi pegangan, waktunya kali ini jauh lebih sempit.