Kuala Lumpur sudah transfer 95 persen. Oslo malah cabut izin ekspor. Kini Malaysia menghitung tagihan.
Itulah inti dari sengketa pertahanan yang mengguncang hubungan diplomatik dua negara ini. Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin menegaskan pemerintahannya tengah menyiapkan kalkulasi tuntutan, bukan cuma untuk nilai pembayaran yang sudah ditransfer, tapi juga ganti rugi atas pelanggaran kontrak. "Kami sedang melakukan perhitungan sekarang, kami akan menuntut jumlah yang sudah kami bayarkan, plus kerugian akibat pelanggaran kontrak," tegasnya, Kamis (14/5/2026).
Sistem senjata yang jadi pangkal masalah ini adalah Naval Strike Missile (NSM), produksi divisi pertahanan Kongsberg asal Norwegia. Pada 2018, Kongsberg menandatangani kontrak senilai 124 juta euro, sekitar Rp 25 triliun, untuk memasok rudal NSM ke enam kapal Littoral Combat Ship (LCS) Angkatan Laut Malaysia. Ada pula kesepakatan kedua untuk dua kapal tambahan. Selama delapan tahun, Malaysia mengklaim setiap kewajiban kontraktual dijalankan dengan patuh, sampai Oslo tiba-tiba mencabut izin ekspor.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak menyembunyikan kemarahannya. Ia menyebut langkah Norwegia sebagai tindakan "sepihak dan tidak dapat diterima," dan mengaku sudah menyampaikan protes langsung kepada PM Norwegia Jonas Gahr Stoere lewat telepon. Di Facebook, nada Anwar lebih tajam lagi: "Malaysia telah memenuhi setiap kewajiban dalam kontrak ini sejak 2018 dengan cermat, setia, dan tanpa keraguan. Namun tampaknya Norwegia tidak merasa perlu memberikan kepada kami sikap yang sama serta itikad baik yang serupa."
Anwar juga melontarkan peringatan yang agaknya ditujukan lebih luas dari sekadar Oslo. "Kontrak yang telah ditandatangani adalah instrumen yang sakral. Itu bukan konfeti yang bisa disebarkan secara semena-mena," tulisnya. Kalau pemasok pertahanan Eropa merasa bisa ingkar kontrak tanpa konsekuensi, katanya, nilai mereka sebagai mitra strategis akan lenyap. Klaim yang masih perlu dibuktikan lewat jalur hukum, tapi nadanya jelas: Malaysia tidak akan diam.
Norwegia punya alasannya sendiri. Kementerian Luar Negeri Oslo menyatakan pencabutan izin dilakukan karena perubahan aturan pengendalian ekspor pertahanan, menyusul perubahan situasi keamanan di Eropa dan dunia dalam beberapa tahun terakhir. "Ekspor beberapa teknologi pertahanan paling sensitif yang dikembangkan Norwegia akan dibatasi hanya untuk sekutu dan mitra terdekat kami," demikian pernyataan kementerian. Oslo menambahkan masih menghargai hubungan dengan Malaysia dan berharap dialog bisa berlanjut secara konstruktif. Kongsberg sendiri berlepas tangan, menyebut keputusan lisensi ekspor sepenuhnya ada di tangan pemerintah.
Situasi makin pelik karena program LCS Malaysia memang sudah bermasalah jauh sebelum soal rudal ini meledak. Proyek yang dimulai 2011 itu semula menargetkan lima dari enam kapal siap pada 2022, dengan anggaran awal 6 miliar ringgit, sekitar Rp 26 triliun. Galangan kapal lokal yang ditunjuk gagal menyelesaikan pekerjaan, tuduhan salah urus dan korupsi bermunculan, dan program harus diluncurkan ulang pada 2023. Pengiriman kapal pertama yang dijadwalkan Agustus tahun ini pun mundur ke Desember karena keterlambatan peralatan dan pekerjaan perbaikan yang belum rampung.
Rudal NSM kini ikut raib dari daftar. Mohamed Khaled bilang program LCS tetap jalan, tapi untuk sementara tanpa sistem persenjataan utama itu terpasang. Malaysia sedang mengevaluasi alternatif pengganti, dengan syarat sistem baru harus kompatibel dengan peralatan kapal yang sudah ada. Bukan perkara gampang, dan waktunya sama sekali tidak ideal.
Pertanyaannya, berapa lama Malaysia bersabar sebelum gugatan benar-benar mendarat di meja arbitrase? Bagi investor yang memantau sektor pertahanan atau emiten yang bermitra dengan kontraktor Eropa, preseden ini patut dicermati: risiko geopolitik ternyata bisa memutus kontrak yang hampir selesai dieksekusi sekalipun. Entah kebetulan atau tidak, ini juga jadi cermin retak dari kepercayaan Asia Tenggara terhadap pemasok senjata Barat.