Mulai pekan ini, pengemudi di Malaysia mengisi tangki dengan biaya sedikit lebih ringan. Kuala Lumpur memangkas harga eceran BBM nonsubsidi sebesar 10 sen per liter untuk periode 1-8 Juli 2026, seiring melemahnya harga minyak dunia yang sebelumnya sempat dihajar lonjakan akibat konflik di Timur Tengah.
Kementerian Keuangan Malaysia menetapkan RON97 di RM4 per liter (sekitar Rp17.527), turun dari pekan lalu. RON95 tanpa subsidi dipangkas ke RM3,37 per liter (Rp14.766), solar nonsubsidi kini RM3,97 per liter (Rp17.395). Semua mengacu pada formula Automatic Pricing Mechanism (APM) yang menghitung rata-rata harga pasar internasional pekan sebelumnya.
Tapi penyesuaian mingguan itu bukan yang paling ditunggu pasar. Yang lebih besar: pengembalian subsidi diesel secara nasional, berlaku bersamaan mulai 1 Juli. Solar bersubsidi dipatok RM2,10 per liter (Rp9.258), eksklusif bagi warga negara Malaysia dengan kuota 200 liter per bulan. Skema ini identik dengan mekanisme subsidi RON95 yang diterapkan sejak September 2025.
Selisihnya nganga. Harga diesel pasar di Semenanjung Malaysia saat ini RM4,07 (Rp17.919) per liter, setelah pemerintah federal mencabut subsidi di sana pada Juni 2024. Bahkan sempat mencapai puncak RM6,72 per liter pada April lalu ketika minyak dunia melonjak di tengah ketegangan Iran, sebelum berangsur turun setelah Amerika Serikat mengonfirmasi pelayaran melalui Selat Hormuz kembali normal.
Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan memproyeksikan kebijakan baru ini menghemat hingga RM2 miliar per tahun, terutama dari pemangkasan kebocoran. Angka itu tidak mengada-ada kalau melihat data konsumsi diesel di Sabah dan Sarawak: sekitar 2 miliar liter per tahun, dua kali lipat dari kebutuhan riil yang diperkirakan hanya 1 miliar liter. Selundupan merebak, dipicu jurang harga antara Malaysia dan negara tetangga yang terlalu menggiurkan untuk diabaikan.
Kepala ekonom Bank Muamalat Malaysia Mohd Afzanizam Abdul Rashid menyebut kondisi itu sebagai "kebutuhan mendesak" untuk menutup kebocoran. "Karena itu, sudah tepat apabila pemerintah menerapkan pendekatan serupa untuk diesel," katanya kepada CNA, merujuk pada keberhasilan skema RON95. Mekanisme MyKad plus kuota 200 liter agaknya memberi pihak berwenang cukup data untuk melacak pola konsumsi yang tidak wajar.
Di sisi lain, sisi risikonya tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Ekonom Shankaran Nambiar mengakui dampak fiskal kali ini lebih terbatas karena ada pembatasan kuota dan penerima, "namun kenaikan harga minyak tetap akan menekan posisi keuangan pemerintah." Konteksnya perlu diingat: sebelum konflik Timur Tengah memanas, subsidi bensin dan diesel Malaysia sekitar RM800 juta per bulan pada Januari-Februari tahun ini. Ketika perang meledak, angka itu melonjak jadi hampir RM5 miliar per bulan pada Maret-April. Bukan angka main-main.
Dimensi politik di balik kebijakan ini pun terang benderang. Johor menggelar pemilihan negara bagian 11 Juli, Negeri Sembilan menyusul 1 Agustus. Pertanyaannya, kebetulan atau tidak? Analis politik Adib Zalkapli dari Viewfinder Global Affairs terus terang: "Realitas politik di Malaysia adalah saat ini bukan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk terlalu fokus pada disiplin fiskal." Presiden MCA Wee Ka Siong, dari koalisi Barisan Nasional, bahkan menyebut kebijakan ini sebagai "permen pemilu", klaim yang langsung dibantah Pakatan Harapan.
Ekonom Firdausi Suffian dari UiTM Sabah merangkumnya dengan cukup pedas. "Pada akhirnya, subsidi memang bukan instrumen yang benar-benar produktif, baik untuk politik, tetapi buruk bagi ekonomi," katanya kepada CNA. Afzanizam menambahkan bahwa langkah ideal berikutnya adalah menargetkan subsidi berdasarkan tingkat pendapatan, yang bisa menghasilkan penghematan jauh lebih besar. Tapi itu masalah lain: untuk RON95 saja, pemerintah Malaysia belum juga berhasil menyelesaikannya.
Bagi investor yang mencermati Malaysia sebagai cermin kebijakan energi kawasan, sinyal dari Jakarta cukup jelas: tekanan harga minyak domestik belum mereda, hanya dikemas ulang dalam bentuk yang lebih bisa dijual ke publik.