Sepanjang tahun ini ekonomi Indonesia diproyeksikan amblas ke kisaran 4,7-5 persen, dihajar kombinasi gejolak geopolitik Timur Tengah dan persoalan struktural yang belum juga beres. Di Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto justru membentangkan angka yang jauh lebih jumawa untuk tahun depan: pertumbuhan 5,8-6,5 persen di 2027.
Bukan sekadar pidato seremonial. Angka itu masuk sebagai bagian resmi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), fondasi penyusunan R-APBN 2027. Artinya, pemerintah dan DPR harus mengerucutkan kisaran ini menjadi satu angka pasti dalam beberapa bulan ini, angka yang akan mengikat seluruh postur anggaran negara.
Asumsi makro lainnya dipatok cukup ketat: inflasi di rentang 1,5-3,5 persen, yield SBN tenor 10 tahun di kisaran 6,5-7,3 persen, nilai tukar rupiah antara Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia ditargetkan 70-95 dolar AS per barel dengan lifting 602.000-615.000 barel per hari. Yang terakhir ini patut dicermati, entah kebetulan atau tidak, lifting minyak nasional selama ini konsisten meleset dari target.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil percaya diri merespons skeptisisme pasar di konferensi pers seusai sidang. Ia berargumen bahwa perekonomian 2026 yang ia yakini bakal terdorong mendekati 6 persen bisa menjadi batu loncatan pada tahun berikutnya, terutama kalau mesin investasi swasta mulai benar-benar menyala. "Kalau saya diam saja, bertahan di level sekarang, kita sudah masuk ke bond market. Namun ada langkah-langkah pemerintah yang akan membuat rupiah menguat signifikan," ujar Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa proyeksi tersebut belum memperhitungkan potensi pajak baru, karena pemerintah berkomitmen tidak akan menyentuh instrumen perpajakan sebelum daya beli masyarakat dinilai cukup sehat. "Itu asumsi belum ada kenaikan pajak baru. Kalau nanti ekonomi masyarakat cukup sehat, ya, kita pikirkan secara bertahap. Jadi, kita tidak akan menerapkan pajak yang bisa mengganggu daya beli masyarakat dan arah ekonomi," katanya.
Dari podium yang sama, Prabowo membangun narasi lebih besar. Ekspor kelapa sawit, batubara, dan feronikel menghasilkan devisa sekitar 65 miliar dolar AS atau setara Rp 1.100 triliun per tahun, tapi rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia masih yang terendah di antara negara-negara G20. Kesenjangan itulah yang ingin ia tutup lewat agenda hilirisasi dan industrialisasi. Tidak cukup jual bahan mentah.
Beberapa capaian konkret memang ia sodorkan sebagai bukti fondasi yang sedang dibangun. Cadangan beras nasional disebut melonjak dari 3,25 juta ton pada Desember 2025 menjadi 5,3 juta ton per 10 Mei 2026, produksi tertinggi sepanjang sejarah republik, setidaknya itu klaim pemerintah. Harga pupuk subsidi dipangkas 20 persen, pertama kali dalam sejarah RI. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjangkau 62,4 juta penerima per hari, termasuk 6,3 juta balita dan 868 ribu ibu hamil. Dari sisi investasi, laporan Menteri Investasi yang dikutip Prabowo menyebut realisasi investasi 2025 telah membuka 2,7 juta lapangan kerja baru.
Tapi konteks globalnya berat. IMF memproyeksikan pertumbuhan dunia hanya 3,1 persen di 2026 dan 3,2 persen di 2027, tergerus konflik Timur Tengah yang mendongkrak harga energi 19 persen. "Kami mengasumsikan konflik akan berlangsung singkat dengan kenaikan harga energi mencapai 19 persen pada 2026. Namun, dampak negatif tetap tidak dapat dihindari," kata Pierre-Olivier Gourinchas, Chief Economist IMF, dalam konferensi pers Spring Meetings di Washington DC, Selasa (14/4/2026). Dalam skenario buruk, pertumbuhan global bisa terjun ke 2,5 persen dengan inflasi mendekati 5,4 persen.
Lompatan dari sekitar 5 persen ke 6,5 persen dalam setahun. Bukan angka kecil.
Pertanyaannya, mesin pertumbuhan mana yang konkret bisa mengangkat ekonomi sebesar itu, sementara konsumsi rumah tangga masih tertekan dan sektor manufaktur belum menunjukkan tanda-tanda akselerasi yang berarti?