Lleida sudah pernah mencoba ini sebelumnya, dan kalah di pengadilan. Kini kota berpenduduk 150.000 jiwa di Catalonia itu mencobanya lagi.
Dewan kota Lleida pada Jumat (25/9) mengesahkan amandemen peraturan daerah yang melarang siapa pun "berada atau bergerak di tempat-tempat umum dengan mengenakan benda atau elemen yang menutupi wajah sepenuhnya." Voting berakhir 16 berbanding 11. Secara teknis, aturan itu tidak menyebut burqa maupun niqab sepatah kata pun, tapi tidak ada yang meragukan ke mana arahnya. Bukan pertama kali kota ini berjalan di jalur ini, dan bukan pertama kali jalur itu penuh lubang.
Pada 2010, Lleida menjadi kota pertama di Spanyol yang melarang cadar penutup wajah penuh di ruang publik. Tiga tahun berselang, Mahkamah Agung Spanyol membatalkan larangan itu setelah asosiasi Muslim setempat mengajukan gugatan. Putusannya tegas: larangan tersebut melanggar kebebasan beragama dan melampaui kewenangan pemerintah daerah. Larangan serupa di kota-kota lain ikut runtuh.
Kali ini redaksinya dibuat lebih hati-hati. Otoritas Lleida menyisipkan klausul pengecualian untuk pelaksanaan hak-hak dasar, tempat ibadah, serta situasi atau ruang di mana penutup wajah "dapat diterima secara sosial." Apakah klausul itu cukup kokoh untuk lolos uji judicial review? Agaknya baru terjawab di meja hakim.
Yang tidak kalah mencolok adalah koalisi di balik pengesahannya. Partai Sosialis Catalonia, yang selama ini lekat dengan kubu progresif, bersekutu dengan Vox, kelompok sayap kanan jauh, dan Junts, faksi separatis Catalonia. Aliansi yang tidak lazim, bahkan buat standar politik Eropa.
"Hidup berdampingan berarti saling menghormati, dan saling menghormati juga berarti mematuhi aturan," ujar Wali Kota Felix Larrosa dari Partai Sosialis di hadapan dewan kota.
Spanyol tidak punya undang-undang nasional yang mengatur pakaian keagamaan perempuan Muslim. Berbeda dari Prancis, Belgia, atau Portugal yang sudah memiliki regulasi serupa di tingkat nasional. Artinya, Lleida bergerak di ruang abu-abu hukum, mengandalkan peraturan daerah untuk mengisi kekosongan yang memang dibiarkan kosong oleh pemerintah pusat.
Besaran denda bagi pelanggar belum diumumkan. Tapi angkanya, kalau jujur, kalah penting dibanding pertanyaan yang lebih besar: seberapa jauh pemerintah kota bisa mengatur penampilan warganya atas nama ketertiban umum, dan di mana batas itu bersinggungan dengan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.