Tepat di peringatan ke-81 Hari Kemerdekaan Korea, Presiden Lee Jae Myung memilih momen yang tidak kebetulan untuk melontarkan seruan damai paling lantang sejak ia menjabat: mengakhiri gencatan senjata yang menggantung di Semenanjung Korea sejak 1953 dan menggantinya dengan tatanan perdamaian yang sesungguhnya.
Lee mendesak kedua belah pihak berhenti saling lempar ancaman dan segera membuka dialog antar-Korea. Ia bahkan membuka ruang untuk membahas penghentian pengembangan senjata nuklir Korut dalam proses tersebut, framing yang agaknya sengaja dipilih agar tidak terdengar sebagai ultimatum. "Mari kita tinggalkan niat untuk saling mengancam dan mulai melakukan dialog antar-Korea untuk mengakhiri perang yang sangat berlarut-larut ini," kata Lee dalam pidatonya. "Dalam proses tersebut, cara-cara efektif untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir Korea Utara juga dapat dibahas."
Masalahnya, Pyongyang sudah tidak bermain di frekuensi yang sama.
Kim Jong Un pada September 2025 secara eksplisit menyatakan bahwa wacana denuklirisasi sudah "berakhir", tidak ambigu, tidak bersyarat, dan disertai jaminan bahwa Korut tidak akan pernah menyerahkan persenjataan nuklirnya. Lalu pada Maret 2026, Kim kembali menegaskan bahwa Korea Utara akan terus memperkuat statusnya sebagai negara nuklir yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Status itu sudah dikunci dalam regulasi: September 2023, Pyongyang mencantumkan pasal percepatan pengembangan kekuatan militer nuklir ke dalam konstitusinya, menyusul pengesahan kebijakan nuklir pada September 2022.
Apa yang Seoul tawarkan sebagai agenda dialog, sudah lebih dulu ditutup Pyongyang lewat jalur legislasi.
Lee jelas sadar dengan konteks ini. Retorika pidatonya tidak menjanjikan terobosan instan. Lebih terasa seperti pembangunan posisi diplomatik jangka panjang, sekaligus sinyal ke Washington, Beijing, dan Tokyo bahwa Seoul tidak mau jadi penonton di papan catur kawasan. Korsel, tegasnya, akan aktif menjalankan peran sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses perdamaian, bukan sekadar objek negosiasi kekuatan besar.
Konteks geopolitiknya juga tidak sederhana. Hubungan Seoul-Washington tengah penuh gesekan. Beijing mengamati setiap pergeseran kebijakan di Semenanjung Korea dengan kepentingan yang sudah jamak diketahui. Dinamika segitiga ini membuat setiap gestur diplomasi dari Seoul punya makna berlapis, bak cermin retak yang memantulkan lebih dari satu bayangan sekaligus.
Bagi investor yang memantau aset Korea, stabilitas kawasan ini bukan variabel kecil. Tujuh dekade lebih status "tidak perang tidak damai" sudah jadi risiko laten yang dipricing-in pasar. Tapi kalau Lee benar-benar berhasil membuka saluran dialog, itu bisa menjadi katalis yang selama ini diabaikan. Kalau data geopolitik ini bisa dipercaya, setiap milimeter pergerakan menuju deeskalasi akan dibaca pasar lebih cepat dari perkiraan.
Pertanyaan yang lebih jujur: apakah Kim Jong Un akan merespons, atau seruan Lee hanya akan menguap seperti puluhan inisiatif serupa sebelumnya?