Upaya diplomasi Trump dengan Kim Jong Un kembali membentur tembok keras. Korea Utara, lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri yang tidak disebutkan namanya, menegaskan bahwa Pyongyang tidak akan pernah melakukan denuklirisasi dan justru berkomitmen untuk terus memperkuat kemampuan nuklirnya.
Pernyataan itu dirilis lewat Korean Central News Agency (KCNA) pada Senin (31/8/2026), dan langsung menjadi respons paling blak-blakan Pyongyang terhadap serangkaian gestur diplomatis Washington belakangan ini. Bukannya melunak, Korut malah mengecam tuntutan denuklirisasi menyeluruh dari AS sebagai bukti bahwa kebijakan bermusuhan Washington tidak pernah benar-benar berubah.
"Pemerintahan Trump telah sepenuhnya menegaskan kembali kebijakan permusuhannya yang tak berubah untuk secara sembarangan melanggar kedaulatan, sistem politik, dan kepentingan keamanan DPRK," kata juru bicara tersebut, seperti dikutip KCNA dan CNN.
Bagi Korut, nuklir bukan sekadar alutsista. Persenjataan itu disebut sebagai "jaminan mutlak untuk mempertahankan kedaulatan" dan tidak akan dilucuti hanya karena desakan berulang dari Washington. Entah kebetulan atau tidak, pernyataan ini keluar tak lama setelah Trump memangkas skala latihan militer gabungan Ulchi Freedom Shield antara AS dan Korea Selatan, dengan alasan latihan itu mahal dan mengirimkan sinyal permusuhan yang tidak perlu ke Pyongyang.
Tidak cukup sampai di situ. Trump bahkan menyinggung soal "hubungan yang sangat baik" antara dirinya dan Kim Jong Un sebagai salah satu pertimbangan di balik keputusan itu. Dia juga tengah mengupayakan pertemuan puncak terbaru dengan Kim, setelah keduanya sudah tiga kali bertemu pada 2018 dan 2019 selama periode pertama masa jabatannya.
Sinyal baik dari Washington agaknya tidak cukup untuk menggeser Pyongyang. Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un, lebih dulu memberikan respons dingin terhadap pemangkasan latihan itu. Tetap provokatif dan agresif, begitu penilaiannya, meski skalanya sudah diperkecil.
Korut juga menyoroti rencana latihan militer trilateral AS, Korea Selatan, dan Jepang yang dijadwalkan berlangsung 7 hingga 11 September mendatang. Bukan manuver rutin di mata Pyongyang. Ancaman nyata bagi stabilitas kawasan, itu framing yang mereka pakai.
Kritik Washington atas catatan hak asasi manusia Pyongyang pun tidak luput dari kecaman. Tidak ada ruang negosiasi yang ditawarkan. Harapan bahwa ketegangan regional akan mereda disebut "sia-sia" oleh juru bicara yang sama.
Bagi investor yang melirik aset kawasan Asia Timur Laut, eskalasi retorik ini patut dicermati. Bukan karena perang akan meletus besok, tapi setiap kali Pyongyang mengeraskan suara, sentimen terhadap won Korea Selatan dan pasar Seoul biasanya ikut bergetar. Pola klasik yang sudah berulang berkali-kali.