Belum dua hari setelah KTT NATO di Turki resmi ditutup, Pyongyang sudah menghunus respons. Melalui pernyataan Kementerian Luar Negerinya yang disiarkan KCNA pada Sabtu (11/7/2026), Korea Utara menuding aliansi Barat itu sebagai organisasi yang berorientasi perang, sekaligus menuduh para pemimpin NATO menggambarkan hak kedaulatan Korea Utara sebagai ancaman.
KTT yang berlangsung di Antalya pada 7 Juli lalu bukan pertemuan kecil. Para anggota aliansi mengumumkan kesepakatan pengadaan alat pertahanan dan kerja sama industri militer senilai lebih dari US$ 50 miliar. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung hadir di sana, menyatakan Seoul ingin memperluas kerja sama dengan NATO, termasuk di bidang riset teknologi mutakhir dan produksi sistem persenjataan. Bagi Pyongyang, deretan kesepakatan itu cukup untuk membuktikan tuduhan mereka: NATO bukan aliansi defensif, melainkan mesin konfrontasi yang kini mulai merambah Indo-Pasifik.
Peningkatan anggaran pertahanan dan eratnya kerja sama militer NATO dengan mitra-mitra di kawasan Asia-Pasifik disebut Pyongyang sebagai konfrontasi antarkelompok yang dibungkus narasi keamanan kolektif. Framing klasik dari Pyongyang, tapi kali ini bunyinya lebih keras.
Yang paling menggelegar adalah soal nuklir. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menegaskan Pyongyang tidak lagi mempertimbangkan tuntutan negara-negara Barat untuk menghentikan program senjata nuklirnya. Lebih jauh, mereka menyatakan tujuan denuklirisasi Semenanjung Korea sudah "tidak lagi layak" dalam konteks geopolitik saat ini. Pernyataan yang, kalau dibaca pelan-pelan, bukan sekadar retorika defensif.
Masif. Dan sengaja.
Logika yang dibangun Pyongyang agaknya sederhana tapi provokatif: denuklirisasi seharusnya dimulai dari Korea Selatan dan Jepang yang berada di bawah payung nuklir AS, serta negara-negara NATO yang terlibat dalam skema nuclear sharing. Selama Amerika masih punya tombol nuklir yang melindungi sekutu-sekutunya di kawasan, Korea Utara tidak punya alasan untuk melucuti senjatanya sendiri. Ibarat pedang bermata dua yang ujungnya mereka arahkan balik ke Washington.
Sebelumnya, Kim Jong Un sudah menginstruksikan penguatan kemampuan nuklir Korea Utara secara kualitas maupun kuantitas, sebagai bagian dari program modernisasi militer. Pernyataan Kementerian Luar Negeri kali ini bisa dibaca sebagai penegasan ulang, sekaligus sinyal bahwa pintu negosiasi nuklir semakin rapat ditutup dari sisi Pyongyang, kalau data ini bisa dipercaya sebagai gambaran posisi resmi mereka.
Pertanyaannya sekarang: apakah eskalasi verbal ini berhenti di sana, atau ini pembuka babak baru ketegangan di Semenanjung Korea setelah NATO resmi memperkuat jejaknya di Indo-Pasifik?