Selat Hormuz kembali jadi titik panas. Kali ini bukan soal militer, tapi soal tarif.
Iran dilaporkan tengah mematangkan mekanisme pungutan biaya transit bagi kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz, jalur yang setiap harinya mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Ebrahim Azizi, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, mengonfirmasi rencana itu lewat unggahan di platform X. Skema tersebut disebut sebagai layanan "pengelolaan cerdas" atas rute khusus di selat itu. "Dalam proses ini, hanya kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat darinya," tulis Azizi. Kapal dari operator yang masuk daftar hitam Teheran, khususnya yang terkait dengan apa yang ia sebut "Project Freedom", dipastikan tidak kebagian.
Azizi menambahkan, proposal tersebut sudah memasuki tahap akhir pembahasan. Posisi geografis Iran di Selat Hormuz, katanya, bisa dimanfaatkan sebagai "pengungkit kekuatan" bagi Teheran dalam peta geopolitik kawasan. Pengumuman resmi, ia janjikan, tinggal menunggu waktu.
Seoul tidak menunggu lama. Dalam konferensi pers di Busan, Menteri Kelautan Hwang Jong-woo menegaskan rencana Iran bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi yang dijamin hukum laut internasional. "Mengenakan biaya tol pelayaran di selat tersebut praktis sama dengan memblokir jalur air," tegas Hwang, dikutip dari Anadolu.
Hwang juga menepis perbandingan dengan Terusan Suez. Analogi itu tidak tepat, menurutnya. Terusan Suez dibangun oleh manusia dan berada di bawah kedaulatan penuh Mesir, sedangkan Selat Hormuz tergolong perairan internasional yang secara hukum terbuka bagi pelayaran semua negara. Dua hal yang berbeda.
Bukan angka kecil yang dipertaruhkan. Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, dan gangguan sekecil apapun di sana bisa langsung menekan harga minyak mentah global. Korea Selatan, yang nyaris sepenuhnya bergantung pada impor energi dari kawasan Teluk, termasuk yang paling rentan kena tampar kalau jalur ini benar-benar terganggu.
Pertanyaannya: seberapa serius Teheran soal ini? Agaknya bukan gertakan biasa. Iran belakangan kerap menerjemahkan wacana strategis menjadi kebijakan konkret, meski penerapannya di lapangan sering kali tidak semulus klaimnya. Kalau proposal ini benar-benar disahkan, respons Seoul bisa jadi baru pembuka dari rangkaian protes panjang komunitas maritim internasional.