Lima peserta meninggal. Bukan dalam latihan tempur, melainkan dalam program pembekalan calon manajer koperasi desa.
Sejak 17 Juni 2026, Kementerian Pertahanan menggelar Latihan Dasar Kemiliteran bagi 35.476 calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih, sebagian digembleng langsung di Brigif 1 Marinir Cilandak. Materi pelatihannya mencakup baris-berbaris, hormat militer, hingga taktik regu bersenjata. Lima peserta tidak sempat menyelesaikannya: ada yang henti jantung, ada yang heat stroke, satu orang meninggal karena tuberkulosis.
TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga Mayor Jenderal TNI purnawirawan, mengungkap kalkulasi yang cukup menggelitik. Dari total biaya pelatihan sekitar Rp45 juta per peserta selama 45 hari, sekitar Rp30 juta habis untuk komponen kemiliteran yang tidak ada hubungannya dengan tugas mengelola koperasi. Tugas utama seorang manajer koperasi, ingatnya, adalah mengelola pembukuan dan mendistribusikan sembako, bukan merayap di medan latihan.
Tidak kalah keras, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai latihan dasar militer itu sama sekali tidak relevan. Pigai menegaskan pendidikan yang semestinya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimaksud adalah disiplin serta etos kerja, bukan intensitas fisik ala barak. Ia mendesak Kemhan mengevaluasi kurikulum secara menyeluruh dan meminta investigasi transparan atas kelima kematian itu, hasilnya disampaikan terbuka ke publik.
Setelah tekanan bertubi dari DPR dan Kementerian HAM, Kemhan akhirnya mengubah format pelatihan menjadi "Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial" mulai Juli 2026, dengan materi menembak dan taktik militer dihapus. Perubahan itu datang terlambat. Nyawa sudah melayang lebih dulu.
Polemik pelatihan ini berjalan bersamaan dengan kontroversi lain yang lebih dulu ramai di media sosial, yakni soal lokasi pembangunan gedung koperasi. Sepanjang Juni dan Juli 2026, gelombang video pendek beredar memperlihatkan bangunan bercat merah putih berdiri sendirian di kawasan hutan, di tepi bertebing curam, bahkan menghadap langsung ke area pemakaman. Di Wonogiri, sebuah bangunan koperasi sempat disangka kandang ternak yang kebetulan dicat warna bendera. Di Kendal, koperasi dibangun di dataran tinggi yang aksesnya dijuluki warganet "lebih mirip trekking daripada belanja kebutuhan pokok." Di Kabupaten Lamongan, pintu utama koperasi mengarah ke kompleks makam, suasana yang oleh warga sendiri disebut cukup menyeramkan menjelang petang.
Desa Girimukti, Kabupaten Lebak, Banten jadi salah satu yang paling disorot. Gerai koperasinya berdiri di perbukitan berhutan, aksesnya jalan tanah merah menanjak yang licin kala hujan, berjarak sekitar satu kilometer dari jalan utama Rangkasbitung-Leuwidamar dan terpisah 600 meter dari rumah warga terdekat. Jauh.
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, memilih membela keputusan itu. Menurutnya, "strategis" tidak harus berarti tepi jalan raya. Yang penting, kata dia, lokasi bisa diakses masyarakat dan bisa dimasuki kendaraan logistik untuk distribusi beras Bulog, elpiji Pertamina, hingga pupuk. "Kalau ada pengiriman barang, mobil boks atau truk harus bisa masuk ke koperasi," ujarnya. Ia optimistis koperasi tetap akan ramai dikunjungi selama harga dan pelayanannya kompetitif, lalu beranalogi: "Kami ingin koperasi ini menjadi seperti gula. Kalau gulanya ada, semut akan datang."
Pemerintah desa mengaku tidak punya banyak pilihan. Ketua LPM Desa Girimukti, Hendi, menyebut desa hanya diminta menyediakan tanah bengkok sesuai ketentuan program, tanpa regulasi yang mengharuskan lokasi berada di titik tertentu. Imam pun mengakui kondisi di lapangan tidak seragam: ada desa yang tidak punya tanah pemerintah sama sekali, ada yang lahannya kurang dari 1.000 meter persegi, ada yang berada di kawasan sawah yang dilindungi. Bagi yang benar-benar tanpa opsi, pemerintah daerah memfasilitasi penggunaan lahan BUMN seperti Perhutani atau PTPN.
Namun ada sisi lain yang jarang disebut dalam pembelaan resmi. Di Langgenharjo, Pati, warga bernama Didik Mulyono mengungkap bahwa lokasi awal yang diusulkan adalah lapangan voli, satu-satunya ruang publik milik warga desa. Ketika ditolak sebagian warga yang tidak rela kehilangan ruang olahraga mereka, koperasi dipindah ke kawasan tambak, jauh dari siapa pun. Pemerintah desa tetap menyebut ini hasil musyawarah.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespons dengan data yang terdengar meyakinkan di atas kertas: dari sekitar 30.000 unit yang sedang dibangun, tidak sampai 10 titik yang lokasinya bermasalah. Entah kebetulan atau tidak, framing "tidak sampai 10 titik" itu persis jenis kalkulasi yang membuat warga di lokasi-lokasi tersebut merasa nasib mereka hanyalah angka pembulatan dalam laporan kinerja.
Pertanyaannya, sebenarnya untuk siapa koperasi ini dibangun?
Lokasi yang ganjil dan pelatihan yang militeristik bertaut pada akar yang sama: program yang dikejar target angka raksasa, 30.000 unit koperasi dan puluhan ribu manajer dalam hitungan bulan, tanpa kesiapan yang cukup untuk menjamin kualitas lahan maupun keselamatan orang-orang yang disiapkan mengelolanya. Kecepatan jauh lebih mudah dilaporkan ke atas ketimbang kualitas.
Selama pertanyaan itu belum dijawab dengan perubahan cara menentukan lokasi dan cara menyiapkan pengelolanya, Merah Putih hanya akan berkibar gagah di depan bangunan yang sepi, jauh dari tangan-tangan yang seharusnya paling berhak memilikinya.