Angka 80.000 itu bukan main-main. Sebanyak itulah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan pemerintah, tersebar dari kampung nelayan di pesisir hingga lereng pegunungan di pelosok Indonesia. Dan Menko Pangan Zulkifli Hasan paham betul bahwa membangun semuanya lewat jalur tender konvensional bukan pilihan yang realistis.
Zulhas gamblang soal ini. Kalau tender dijalankan satu per satu, bisa-bisa proyek raksasa ini baru kelar 100 tahun lagi. Bukan hiperbola, kata dia, melainkan kalkulasi logis dari skala yang belum pernah ada presedennya di Indonesia. Untuk memotong birokrasi itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden yang menugaskan Agrinas Pangan bekerja sama langsung dengan TNI.
"Oleh karena itu dikeluarkan Inpres, ditugaskan kepada Agrinas Pangan agar Agrinas bekerja sama dengan TNI," ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Pelibatan TNI sempat memicu pertanyaan soal tata kelola. Zulhas tidak mengelak. Ia mengakui gaya komando militer kadang mengabaikan aspek administrasi, tapi justru di situlah efisiensinya. "Saya jamin yang dikerjakan itu lebih murah daripada di tender bebas," katanya, menambahkan bahwa hasilnya pun lebih seragam di seluruh Indonesia. Klaim yang, kalau data ini bisa dipercaya penuh, masih perlu dibuktikan di lapangan.
Yang menarik justru klarifikasi Zulhas soal miskonsepsi publik. Banyak yang membayangkan Kopdes Merah Putih sebagai minimarket atau supermarket desa, semacam Alfamart versi pemerintah. Zulhas memotong anggapan itu. "Dia bukan supermarket," tegasnya.
Singkat. Tapi cukup.
Fungsinya, menurut Zulhas, berlapis dua. Pertama, sebagai off-taker produk lokal: menyerap hasil tangkapan nelayan, panen petani, dan produksi warga desa sebelum masuk rantai distribusi lebih luas. Kedua, sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), beras 10 kilogram, hingga alat pertanian dan traktor yang bisa dipakai bersama. "Supaya semua orang bisa pakai, tidak hanya satu kelompok," kata Zulhas.
Ini yang membedakan Kopdes dari koperasi konvensional. Selama ini, bantuan pemerintah kerap bocor atau hanya dinikmati kelompok tertentu. Zulhas jujur soal bolong-bolong distribusi lama: minyak subsidi dioplos, bantuan dikangkangi elit desa. Kopdes didesain untuk menambal celah itu, sekaligus menjadi instrumen operasi pasar saat harga komoditas di suatu daerah melonjak tak wajar. Pertanyaannya, seberapa tahan desain ini terhadap pola lama yang sudah berakar puluhan tahun?
Adapun pertanyaan publik soal lokasi koperasi yang ada "di gunung" atau "di pantai" dijawab Zulhas dengan nada sedikit geli. Ya, di sanalah masyarakat yang perlu dilayani berada. Penempatan Kopdes mengikuti kebutuhan desa, bukan logika bisnis ritel yang mengincar kepadatan konsumen.
Sebagai agenda besar Presiden Prabowo, program ini jelas bukan sekadar proyek fisik. Ada ambisi transformasi struktural di baliknya: mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah, dari desa, bukan dari pusat kota. Apakah 80.000 koperasi benar-benar bisa menjadi fondasi itu, atau hanya bangunan baru yang menganggur, agaknya baru akan terlihat dua atau tiga tahun lagi.