Enam puluh dua suara. Bulat, tanpa satu pun penolakan. Dengan angka itu, Knesset Israel resmi membubarkan diri, membuka babak baru yang bakal jadi kontestasi paling keras bagi Benjamin Netanyahu dalam beberapa tahun terakhir.
Pemilu dijadwalkan 27 Oktober. Terhitung sejak pengesahan pembubaran, parlemen memasuki masa reses penuh, beku sampai Knesset baru terbentuk setelah pemungutan suara. Bagi Netanyahu, ini bukan sekadar soal kalender. Ini soal kelangsungan kekuasaan yang kian terjepit dari berbagai sisi.
Tapi sebelum pintu parlemen benar-benar ditutup, ada satu pekerjaan rumah yang sempat diselesaikan, dan justru itulah yang menyulut kontroversi baru. Pada hari yang sama dengan pengesahan pembubaran, Knesset menggolkan undang-undang media baru yang diusulkan Menteri Komunikasi Shlomo Karhi. Isinya, secara blak-blakan, merombak lanskap regulasi pers dan penyiaran Israel dari akarnya.
Apa yang berubah? Cukup banyak. UU baru ini menghapus sejumlah mekanisme pengawasan independen yang sudah lama berdiri, melucuti regulasi soal standar jurnalistik minimum, serta mewajibkan investasi dalam program produksi televisi lokal Israel. Kepemilikan silang antar media juga dibatasi, sebuah klausul yang tampaknya netral tapi efeknya bisa merombak peta kepemilikan media secara dramatis.
Dua poin yang paling mengganjal bagi para pengkritik: pemerintah akan punya pengaruh lebih besar dalam penilaian rating pemirsa televisi, sekaligus menentukan alokasi anggaran iklan negara. Kalau dimainkan dengan cermat, keduanya bisa jadi alat penekanan yang efektif tanpa harus ada sensor terang-terangan. Bukan main.
Reaksi datang cepat. Sejumlah organisasi pengawas pemerintah dan fraksi oposisi langsung mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel, meminta penangguhan pelaksanaan UU tersebut sekaligus peninjauan ulang secara menyeluruh. Apakah gugatan itu akan dikabulkan sebelum pemilu, masih jadi tanda tanya.
Soal waktu pengesahannya, agaknya bukan kebetulan. Menggolkan UU yang memperluas kendali pemerintah atas media tepat sebelum parlemen bubar dan kampanye dimulai, langkah yang membuat sejumlah pengamat politik Israel mengernyitkan dahi. Oposisi sudah terang-terangan menyebut ini manuver politis terakhir sebelum genderang pemilu ditabuh, sebuah tuduhan yang kalau data ini bisa dipercaya, sulit dibantah sepenuhnya.
Bagi Netanyahu, pemilu Oktober bukan sekadar kontestasi biasa. Ada kasus hukum yang masih bergulir, tekanan dari kubu konservatif koalisinya, dan ketidakpuasan publik yang terukur dalam beberapa survei terakhir. Apakah pembubaran Knesset ini pembuka babak baru atau justru epilog dari sebuah era panjang, pasar politik Israel yang bergejolak akan menjawabnya pada 27 Oktober.