Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen di kuartal II 2026, melambat dari 5,61 persen pada periode yang sama tahun lalu. Solid di atas kertas, memang. Tapi ada celah yang mulai mengkhawatirkan: kelas menengah, kelompok yang selama ini jadi tulang punggung konsumsi domestik, kondisinya jauh lebih rapuh dari yang kerap diklaim.
Abdul Manap Pulungan, peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, terang-terangan mengkritisi narasi soal kuatnya kelas menengah Indonesia. Konsumsi rumah tangga dan investasi bersama-sama menyumbang 80 hingga 85 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga saja berkontribusi 53,32 persen terhadap PDB di kuartal II 2026, dengan pertumbuhan 5,06 persen. Tapi kontribusi terbesar itu datang dari kelas menengah atas, bukan dari seluruh lapisan kelas menengah.
"Seringkali kita terlena dengan narasi bahwa kelas menengah kita itu kuat. Kelas menengah kita itu tidak kuat, rapuh karena kelas menengah kita itu baru dipahami sebagai kontribusi konsumsi, belum pada bagaimana kelas menengah kita itu bisa digerakkan untuk produksi," kata Abdul dalam forum Tanggapan atas Pidato Presiden dan Pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027, Sabtu (15/8/2026).
Yang lebih menggelitik: temuan soal arah stimulus. Abdul menyebut kebijakan pemerintah selama ini cenderung menguntungkan kelompok atas. "Stimulus yang dilakukan pemerintah itu justru bias kepada kelas atas, bukan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kelas menengah untuk tetap mampu menahan atau menjaga konsumsi rumah tangganya," ujarnya. Kalau lapangan kerja yang tercipta pun didominasi sektor informal, dan pengangguran justru meningkat di kelompok lulusan S1 ke atas, kualitas pertumbuhan itu patut dipertanyakan.
Masalahnya bukan hanya di sisi konsumsi. Abdul mengingatkan bahwa ketergantungan pada konsumsi tanpa penguatan produksi domestik bisa jadi bumerang, apalagi sebagian kebutuhan barang dalam negeri masih dipasok lewat impor. Tiga sektor yang seharusnya jadi andalan, yakni pertanian, industri manufaktur, dan pertambangan, belum digarap optimal. Investasi di manufaktur padat karya seperti makanan dan minuman serta tekstil justru cenderung melambat. Tanpa perbaikan di sana, target pertumbuhan 6 sampai 7 persen yang kerap disebut pemerintah bukan sekadar tantangan berat, agaknya sudah masuk kategori utopia.
Dari sisi fiskal, pembahasan RAPBN 2027 di DPR membawa nada serupa. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengkritik pendekatan penagihan pajak yang dinilai intimidatif terhadap masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Berburu di kebun binatang, begitu ia menyebutnya. Ia mencontohkan kasus warga daerah yang menerima surat pajak bernilai Rp 700 juta dan mengalami tekanan berat karenanya.
Said mendorong optimalisasi penerimaan diarahkan ke sasaran yang lebih strategis: penagihan kewajiban bernilai besar yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan penindakan pengusaha tambang yang selama ini melenggang bebas. Dengan dukungan operasi intelijen, potensi penerimaan bisa ditingkatkan tanpa harus menggerus iklim investasi atau menekan kelompok yang memang sudah kepepet.
Banggar DPR memproyeksikan kisaran defisit APBN 2027 yang ideal di angka 1,8 persen hingga 2,4 persen dari PDB, atau sekitar Rp 669 triliun. Said menekankan pentingnya mengambil batas atas agar pemerintah punya ruang gerak fiskal yang cukup, daripada memaksakan penerimaan melampaui kapasitas riil ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, berapa lama pemerintah bisa terus bermain di tepi batas itu sebelum ruangnya benar-benar habis?
Dua suara, dua institusi berbeda, satu pesan yang sama. Kebijakan ekonomi perlu lebih jujur soal siapa yang benar-benar dilindungi. Kalau kelas menengah terus dibiarkan menanggung beban tanpa perlindungan memadai, konsumsi domestik yang selama ini jadi penopang utama pertumbuhan bisa lebih cepat goyah dari yang diperkirakan siapapun.