Realisasi investasi China di Indonesia tahun lalu menyentuh sekitar 8,1 miliar dolar AS. Angka yang cukup besar untuk membuat pemerintah perlu duduk dan benar-benar mendengar ketika China Chamber of Commerce in Indonesia, atau Kadin China, secara terbuka menyurati Presiden Prabowo Subianto.
Surat itu beredar luas sejak Selasa (12/5/2026) sore dan telah dikonfirmasi keasliannya. Isinya bukan sekadar keluh kesah biasa.
Ada enam isu utama yang diangkat. Pertama, kenaikan pajak dan pungutan yang dianggap substansial, termasuk tingginya royalti minerba, makin seringnya pemeriksaan pajak, dan denda yang menurut Kadin China sudah mencapai puluhan juta dolar AS. Kedua, rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank milik negara, yang dinilai bakal mencekik likuiditas perusahaan. Ketiga, pemotongan kuota bijih nikel sebesar 70%, sebuah angka yang cukup drastis.
Itu baru tiga dari enam.
Kadin China juga menyoroti penegakan hukum oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dianggap berlebihan, termasuk denda senilai US$180 juta yang dikenakan kepada perusahaan China atas tuduhan penggunaan kawasan hutan tanpa izin. Kemudian ada penghentian paksa sejumlah proyek besar oleh pihak berwenang dengan dalih kerusakan lingkungan dan banjir. Keenam, pengetatan visa kerja yang disebut makin berbelit dan mahal, sehingga menghambat masuknya personel teknis dan manajerial.
Belum cukup. Di luar keenam poin itu, Kadin China turut mengkhawatirkan rencana bea keluar atas produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, dan pemangkasan keringanan pajak di kawasan ekonomi khusus (KEK).
Ekonom Indef M. Rizal Taufikurahman tidak menganggap remeh surat ini. "Saya melihat surat dari Kamar Dagang Tiongkok ini sebagai warning serius bahwa sebagian investor mulai melihat adanya peningkatan risiko berusaha di Indonesia," kata Rizal, Rabu (13/5/2026). Posisi China, ia tegaskan, bukan sembarangan: investor terbesar di sektor smelter nikel, hilirisasi, dan kendaraan listrik.
Yang membuat keluhan ini terasa lebih berat: ini bukan pertama kalinya. Tahun lalu, konsorsium Korea Selatan yang dipimpin LG Energy Solution mundur dari proyek baterai EV di Indonesia. Pada Desember tahun yang sama, otoritas pajak Korea Selatan, National Tax Service, secara khusus menyampaikan kepada Dirjen Pajak Bimo Wijayanto soal lambatnya restitusi PPN bagi perusahaan Korea di sini.
Polanya mulai terbaca.
Rizal menilai investor global sebenarnya masih bisa menerima pajak yang tinggi atau aturan lingkungan yang ketat, asalkan regulasinya konsisten dan bisa diprediksi. "Risiko terbesar justru muncul ketika biaya usaha meningkat akibat ketidakpastian regulasi dan mahalnya biaya nonformal," katanya. Dalam persaingan langsung dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia untuk merebut relokasi industri global, Indonesia dinilai tidak punya banyak ruang untuk terlihat tidak ramah investasi.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu memilih membaca surat Kadin China dari sisi konstruktif. "Kita anggap itu adalah sesuatu hal yang positif yang memberikan masukan kepada pemerintah," ujar Todotua di Jakarta, Rabu. Bagi BKPM, dialog dengan investor China akan terus dibuka. Indonesia, kata Todotua, tetap punya keunggulan yang solid: sumber daya alam melimpah, pasar domestik jumbo, dan posisi geografis yang strategis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjuk Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 sebagai bukti keseriusan pemerintah. Keppres itu membentuk Satgas P3-MPPE, yang bertugas mempercepat debottlenecking investasi dan perizinan. "Kami juga melakukan sidang mingguan berdasarkan laporan dari pelaku usaha yang menghadapi hambatan," ujar Purbaya.
Namun bagi Rizal, risiko yang paling nyata mungkin bukan gelombang capital outflow besar-besaran dalam waktu dekat. Yang lebih berbahaya justru yang tidak terlihat: investasi baru yang melambat, cost of capital yang merayap naik, dan investor yang mulai kalkulasi ulang proyeknya. Industri smelter dan hilirisasi, ia ingatkan, butuh horizon 10 hingga 20 tahun. Kalau risk premium naik karena ketidakpastian, angka-angka kelayakan proyek ikut berubah. "Dalam persaingan global saat ini, kualitas institusi dan kepastian kebijakan menjadi faktor utama daya saing investasi," kata Rizal.
Satu surat terbuka. Tapi imbasnya bisa panjang.