Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang pecah hampir dua bulan lalu ternyata memaksa Berlin bergerak lebih cepat dari yang banyak orang perkirakan. Dalam sepekan saja, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menjadi tuan rumah bagi Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed, Putra Mahkota Yordania Hussein bin Abdallah, hingga Sultan Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Agenda itu oleh Kementerian Luar Negeri sendiri disebut sebagai pekan "padat" dan "luar biasa", bukan basa-basi diplomatik biasa.
Kanselir Friedrich Merz sudah memberi sinyal lebih awal. Pada akhir April, hampir dua bulan setelah konflik meletus, ia secara terbuka menyatakan kecewa terhadap pendekatan Washington dan Tel Aviv yang berharap konflik bisa selesai cepat. Kenyataannya tidak demikian. "Karena itu kami, sebagai bagian dari Eropa, ingin terus mendorong solusi diplomatik. Kami tetap berkoordinasi erat dengan pihak Amerika, tetapi juga memiliki gagasan Eropa sendiri mengenai bagaimana konflik ini harus diselesaikan," kata Merz. Kalimat itu singkat, tapi berbobot. Cukup untuk menandai pergeseran nyata dalam haluan Berlin.
Fokus Wadephul ke negara-negara Teluk bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Bahkan sebelum perang Iran pecah, Merz dan Menteri Ekonomi Katherina Reiche sudah lebih dulu mengunjungi kawasan itu untuk menjajaki kerja sama strategis jangka panjang. Philipp Dienstbier dari Konrad-Adenauer-Stiftung di Amman menyebut kawasan Teluk memang sudah berada di posisi penting dalam agenda Berlin jauh sebelum krisis ini. Perang hanya mempercepat prosesnya.
Lantas mengapa Teluk? Max Hofmann, kepala biro DW di Berlin, memetakan persoalannya dengan ringkas: soal kepercayaan. Amerika Serikat kini dipandang gagal menjalankan peran tradisionalnya sebagai pelindung kawasan, sementara strategi negara-negara Teluk untuk menjadi mediator antara Iran dan Barat ikut kandas. "Dalam situasi seperti ini, Jerman kembali terlihat menarik karena tetap berpegang pada tatanan internasional berbasis aturan," kata Hofmann. Belum lagi soal Selat Hormuz yang ditutup Iran, yang dampaknya langsung terasa bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk anggota ASEAN yang kini dipimpin Brunei. Pembukaan kembali jalur pelayaran itu menjadi perhatian utama Berlin. Dalam jangka panjang, kawasan Teluk juga masuk kalkulasi Jerman sebagai calon pemasok hidrogen hijau.
Di balik semua manuver itu ada kepentingan lain yang tidak bisa diabaikan: kursi tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Majelis Umum PBB akan memungut suara pada 3 Juni mendatang, dan untuk slot Eropa, Berlin harus bersaing dengan Austria dan Portugal. Hasilnya masih terlalu awal untuk ditebak. Setiap pertemuan dengan perwakilan negara anggota PBB, entah kebetulan atau tidak, menjadi modal diplomatik yang nyata.
Sementara Wadephul sibuk membangun jaringan di luar negeri, perdebatan di dalam negeri justru kian memanas. Pemerintah Jerman kini mempertimbangkan langkah yang selama ini dianggap tabu: menghidupkan kembali wajib militer. Markus Söder, pemimpin CSU dari Bavaria, menjadi salah satu suara paling keras yang mendorong kebijakan ini. "Bagi kami jelas: jika Bundeswehr ingin menjadi tentara terbesar di Eropa, maka wajib militer tidak bisa dihindari. Dengan sukarelawan saja, kita tidak akan mencapai tingkat keamanan yang dibutuhkan negara ini," ujar Söder.
Wajib militer Jerman dihapus pada 2011 di era Angela Merkel. Sejak Januari lalu, pemerintah menerapkan sistem dinas sukarela sebagai langkah awal. Hasilnya? Jauh dari antusias. Bagi banyak warga Jerman yang tumbuh dalam era perdamaian panjang pascaperang, diskusi soal wajib militer, bunker, dan cadangan darurat terasa asing, bahkan mengkhawatirkan. Protes belum membesar, tapi sentimen penolakan terhadap militerisasi cukup mengakar di masyarakat.
Kritik dari Dienstbier patut dicatat: dukungan politik kepada negara-negara Teluk harus diikuti langkah konkret, khususnya kerja sama di bidang pertahanan udara dan penanggulangan drone. Kata-kata saja tidak cukup. Strategi pertahanan modern Jerman kini bukan hanya soal senjata, melainkan juga ketahanan rumah sakit, jaringan listrik, sistem komunikasi, keamanan siber, hingga cadangan pangan dan obat-obatan. Pemerintah bahkan sedang meninjau ulang bunker era Perang Dingin yang selama puluhan tahun terabaikan.
Angka yang digelontorkan tidak kecil. Ratusan miliar euro, atau sekitar Rp1,8 kuadriliun lebih, dialokasikan untuk modernisasi Bundeswehr. Titik baliknya adalah invasi Rusia ke Ukraina, yang oleh kanselir sebelumnya Olaf Scholz disebut sebagai Zeitenwende, titik perubahan besar. Warisan kebijakan itu kini dilanjutkan Merz dengan pendekatan yang, kalau boleh jujur, jauh lebih agresif.
Jerman hari ini berjalan di dua tali sekaligus: membangun reputasi sebagai kekuatan diplomasi yang bisa dipercaya di Timur Tengah, sambil di dalam negeri mendorong transformasi militer paling ambisius dalam beberapa dekade terakhir. Apakah dua jalur ini bisa berjalan beriringan tanpa mengoyak tatanan sosial yang sudah terbangun lama? Pertanyaan yang belum ada jawabnya.