Mulai 1 Juli 2026, biaya visa masuk ke Jepang resmi melonjak. Visa sekali masuk yang sebelumnya hanya 3.000 yen kini dipatok 15.000 yen, sementara visa multi-entry naik dari 6.000 yen menjadi 30.000 yen. Ini kenaikan pertama dalam 48 tahun, sejak 1978, dan Tokyo menyebutnya sebagai penyesuaian yang sudah lama tertunda akibat depresiasi yen yang berkepanjangan dan lonjakan biaya operasional.
Tapi kebijakan Juli baru permulaan. Yang lebih besar sedang menunggu. Pada akhir Mei 2026, parlemen Jepang mengesahkan undang-undang yang menaikkan batas atas biaya perpanjangan izin tinggal dari 10.000 yen menjadi 100.000 yen, berlaku paling lambat Maret 2027. Untuk izin tinggal permanen, angkanya bahkan naik menjadi 300.000 yen, dari sebelumnya 10.000 yen. Tiga puluh kali lipat.
"Saya kaget. Terlalu mahal jika harus membayar 100.000 yen untuk memperpanjang visa setiap tiga tahun," ujar Srijana Sunar, perempuan Nepal berusia 29 tahun yang sudah bekerja di pabrik-pabrik Jepang sejak 2018, dengan gaji bulanan 145.000 yen. Suaminya, Spandan Sunar, yang sudah bekerja di Jepang sejak 2016 dan fasih berbahasa Jepang, merasa kerja kerasnya bertahun-tahun tidak mendapat penghargaan sepadan. "Kami memiliki status visa yang sah, mematuhi aturan, dan membayar pajak. Namun, kebebasan kami untuk memilih pekerjaan maupun kondisi kerja sangat terbatas," katanya.
Kontradiksi di balik kebijakan ini sulit disembunyikan. Per April 2025, jumlah warga negara Jepang tercatat sekitar 119,7 juta jiwa, turun 941.000 orang dibanding tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu, jumlah warga asing justru tembus 4,125 juta pada akhir 2025, bertambah lebih dari 356.000 orang dibanding tahun sebelumnya. Sekitar 40% dari penurunan populasi lokal itu, secara demografis, ditambal oleh kedatangan warga asing.
Toshihiro Menju, pakar kebijakan imigrasi sekaligus profesor tamu di Kansai University of International Studies, tidak ragu menyebut realitasnya: tanpa pekerja asing, infrastruktur dasar masyarakat Jepang tidak akan berfungsi normal. Robot tidak cukup, partisipasi perempuan tidak cukup. "Jumlah orang yang menopang infrastruktur dasar masyarakat justru terus menurun," tegasnya.
Lantas mengapa kebijakan yang ada justru mempersulit mereka yang dibutuhkan itu?
Jawaban sebagiannya bersifat fiskal. Jepang mencatat rekor kunjungan wisatawan 36,8 juta pada 2024, lalu melampaui angka itu dengan 42,6 juta pada 2025. Tekanan pada infrastruktur dan layanan publik sudah di titik yang membuat pemerintah perlu menaikkan pula pajak keberangkatan, dari 1.000 yen menjadi 3.000 yen. Turis asing kini menyumbang 74% dari total keberangkatan, jauh dari kisaran 20-30% sebelum era Abenomics. "Mengingat depresiasi yen yang berkepanjangan, mempertahankan struktur tarif dari kondisi ekonomi masa lalu sudah tidak berkelanjutan," kata Zilmiyah Kamble, dosen senior manajemen perhotelan dan pariwisata di James Cook University.
Ada dimensi yang lebih dalam dari sekadar hitungan anggaran. Jesper Koll dari Monex Group menyebut dua agenda sekaligus: menutup biaya administrasi imigrasi yang membengkak, dan menyaring tenaga asing berkualitas lebih tinggi. Di sisi lain, survei Nikkei periode Oktober-Desember 2025 mencatat 37% responden menyatakan tidak nyaman dengan meningkatnya jumlah warga asing di lingkungan mereka, naik 10 poin persentase dibanding survei tahun sebelumnya. Partai sayap kanan Sanseito, yang mengusung slogan "Japanese First", meraih suara yang cukup lumayan dalam pemilu Majelis Tinggi Juli 2025 dengan mengkapitalisasi sentimen ini.
Pemerintahan PM Sanae Takaichi merespons dengan paket kebijakan komprehensif yang disahkan Januari 2026: masa tinggal wajib untuk naturalisasi digandakan menjadi 10 tahun berturut-turut, dan kemampuan bahasa Jepang kini menjadi syarat izin tinggal permanen. Takashi Yamashita, anggota parlemen dari LDP yang mengetuai salah satu tim di bawah Markas Besar Kebijakan Warga Negara Asing, membingkainya sebagai soal keadilan. "Kami akan memberikan dukungan penuh kepada mereka yang menggunakan sistem dengan benar, tetapi akan bersikap tegas terhadap penyalahgunaan," ujarnya.
Klaim yang masih perlu dibuktikan. Sachi Takaya, profesor madya di Universitas Tokyo, tidak segan menyebut bahwa pemerintahan Takaichi "dalam praktiknya menerapkan kebijakan yang bersifat xenofobik", meski secara retorika selalu menarik garis dari xenofobia. Para profesional asing berpendidikan tinggi pun mulai goyah. Yanika Roongpairoj, peneliti farmasi klinis asal Thailand berusia 35 tahun di Rumah Sakit Universitas Chiba yang berhasil meraih gelar Ph.D. di Jepang pada 2024, mengakui perubahan kebijakan ini "sedikit banyak mempengaruhi rencana jangka panjang" untuk menetap.
Bagi Spandan dan Srijana Sunar, pilihan terasa semakin sempit. Mereka ingin mengajukan izin tinggal permanen, tapi biaya 300.000 yen kini menghadang. "Tidak ada pilihan selain tetap tinggal di Jepang," kata Spandan, pragmatis. Ia lalu menambahkan sesuatu yang agaknya luput dari perhitungan Tokyo: "Jika Jepang menciptakan lingkungan yang mendorong kami untuk tetap tinggal dan berkontribusi, Jepang sendiri yang akan memperoleh manfaatnya."
Negara yang butuh tenaga asing tapi mempersulit mereka untuk bertahan. Entah kebetulan atau tidak, itu bukan resep yang pernah berhasil di mana pun.