Tiga juta jiwa lenyap dalam lima tahun. Bukan perang, bukan bencana, hanya kombinasi angka kelahiran yang terus merosot dan populasi lansia yang menua tanpa pengganti yang cukup.
Sensus sementara yang dirilis Pemerintah Jepang pada akhir Mei 2025 mencatat jumlah penduduk negeri sakura itu kini berada di sekitar 123 juta jiwa, turun dari 126,1 juta pada sensus 2020. Penurunan lebih dari 3 juta jiwa ini menjadi yang terbesar sejak Jepang mulai melakukan pencatatan sensus pada 1920. Dan laju penyusutannya justru semakin cepat.
Untuk memahami betapa dalamnya lubang ini, perlu sedikit kilas balik. Puncak populasi Jepang terjadi pada 2008 dengan 128 juta jiwa. Angka saat ini, 123 juta, kira-kira setara dengan kondisi Jepang pada 1989. Proyeksi ke depannya lebih suram: pada 2070, populasi diperkirakan tinggal 87 juta jiwa.
Dampaknya sudah terasa di daerah-daerah. Dari 47 prefektur, 45 melaporkan penurunan penduduk. Yang paling dihajar adalah Prefektur Akita dan Aomori di utara, masing-masing kehilangan sekitar 8 persen penduduknya hanya dalam lima tahun. Kedua wilayah ini memang dikenal sebagai kantong lansia, sementara generasi mudanya terus kabur ke kota besar, didorong oleh upah yang stagnan dan musim dingin yang tak bersahabat.
Wajah pedesaan Jepang berubah pelan-pelan. Sekolah yang kehabisan murid dialihfungsikan jadi panti jompo atau pusat komunitas. Jutaan rumah dibiarkan kosong. Rumah sakit, kantor pemerintah, hingga jalur kereta mulai memangkas operasional karena tak lagi cukup pengguna, dan tak cukup orang untuk menjalankannya.
Satu kelahiran berbanding dua kematian. Itulah realita demografis Jepang hari ini.
Selama beberapa dekade, Tokyo mencoba mendorong angka kelahiran. Hasilnya? Nyaris nol. James Raymo, profesor sosiologi Universitas Princeton yang mendalami isu kependudukan Jepang, menilai upaya-upaya itu tidak benar-benar menggerakkan jarum. "Jepang kini telah mencapai level di mana penurunan semacam ini tidak bisa dibalik dalam jangka pendek maupun menengah," ujarnya. "Hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya imigrasi massal," lanjut Raymo. Tapi itu jalan yang selama ini dihindari Tokyo. Politisi dan komentator berhaluan nasionalis dengan agenda "Japan First" kian mendapat pengaruh, membuat kebijakan imigrasi yang lebih terbuka makin sulit didorong.
Masih ada celah terang, agaknya. Okinawa, gugusan pulau di selatan, justru mencatat pertumbuhan penduduk dengan tingkat kesuburan 1,5 anak per perempuan, jauh di atas rata-rata nasional yang cuma 1,1. Kawasan metropolitan Tokyo juga masih tumbuh tipis menjadi 37 juta jiwa, sekitar 30 persen dari total populasi nasional, sebagian besar ditopang arus masuk pelajar dan pekerja muda. Kota Tokyo sendiri naik lebih dari 1 persen menjadi 14,2 juta jiwa, dengan kepadatan sekitar 20 kali lipat dibanding rata-rata wilayah lain di Jepang.
Tapi konsentrasi penduduk yang makin terpusat di ibu kota justru memperparah masalah di daerah lain. Semakin banyak yang tersedot ke Tokyo, semakin kosong wilayah-wilayah di luar pusat. Lingkaran yang bisa jadi tidak punya ujung.
Jepang, kata para pengamat, bukan sekadar kisah dalam negeri. Raymo mengingatkan bahwa semakin banyak negara di Asia dan belahan dunia lain yang akan menghadapi trajektori serupa. "Jepang hanya berada di garis terdepan dan telah menghadapinya jauh lebih lama," ujarnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah negara lain akan mengalami hal yang sama. Melainkan seberapa siap mereka ketika giliran itu tiba.