Hampir delapan bulan gencatan senjata berjalan, dan Israel baru saja menaikkan taruhan secara brutal. Kamis pekan ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara resmi memerintahkan militer Israel, Tzahal, untuk menduduki 70 persen Jalur Gaza, melampaui batas 53 persen yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata 10 Oktober 2025 yang dimediasi Amerika Serikat.
Bukan tiba-tiba. Pergerakan itu sudah merayap jauh sebelum pengumuman resmi. Maret lalu, Israel mengeluarkan peta baru yang meluaskan area terlarang bagi warga Palestina, ditandai garis oranye yang mencakup sekitar 11 persen wilayah Gaza di luar Garis Kuning yang semula disepakati. Di rapat kabinet yang terekam, Netanyahu sendiri mengakui Tzahal sudah lama melewati batas yang dijanjikan. "Di Gaza sekarang, kita sudah menguasai bukan 50 persen, tetapi 60 persen," ujarnya. Pekan lalu, angka itu ia naikkan resmi menjadi 70 persen.
Reaksi Hamas keras. Anggota biro politik Hamas Bassem Naim menyebutnya pelanggaran telanjang terhadap semua perjanjian. "Dalam pelanggaran terang-terangan terhadap semua perjanjian, seperti praktik mereka yang biasa, Netanyahu mengumumkan perluasan kendali atas 70 persen Jalur Gaza, sementara pembunuhan dan kelaparan terus berlanjut," tegasnya kepada AFP. Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza Ismail Al-Thawabta menambahkan bahwa segala upaya memaksakan realitas baru di Gaza tidak memiliki dasar hukum dan dinyatakan tidak sah.
Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengecam diam Dewan Perdamaian atas perluasan ini, termasuk menyasar langsung Perwakilan Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov. "Kegagalan untuk mengutuk kebijakan ekspansionis Israel dan rencana pengusiran paksa menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana komitmen pihak-pihak yang mensponsori untuk mewajibkan Israel mematuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata," kata Qassem dalam pernyataan terpisah.
Di lapangan, dampaknya sudah terasa jauh sebelum angka 70 persen resmi diumumkan. Tzahal secara rutin menembaki siapa saja yang mendekati Garis Kuning, anak-anak sekalipun. Warga Palestina yang tersisa kini berdesakan di sekitar 40 persen ruang yang tersedia, menurut juru bicara UNICEF Salim Oweis. Mereka berlindung di antara bangunan rusak, puing-puing, dan tumpukan sampah yang tak bisa dibersihkan karena tak ada lagi ruang tersisa. Oweis memperingatkan, perluasan kendali Israel akan memperdalam krisis kesehatan anak secara masif. "Dampak dari hal ini sekarang terlihat jelas. Anak-anak dengan infeksi pernapasan, diare akut, dan lebih dari setengah rumah tangga melaporkan penyakit kulit," ungkapnya. Sudah mengerikan.
"Ke mana kita akan pergi? Ke laut? Tidak ada ruang," kata Mohammed al-Shagra, 72 tahun, dari Khan Younis. Pengungsi lain, Mohammed al-Jundi, lebih blak-blakan: "Mereka terus maju melewati garis kuning. Sampai kapan dunia akan tetap diam?"
Kritik internasional mengeras, meski belum sampai ke tahap tekanan nyata. Kemenlu Inggris menyebut langkah Israel berisiko memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan. Jerman menyatakan keprihatinan dan menentang pembagian wilayah Palestina secara sepihak. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebutnya pelanggaran serius terhadap fondasi gencatan senjata. Kata-kata keras, tapi tanpa konsekuensi yang jelas.
Perluasan cengkeraman Israel tidak berhenti di Gaza. Netanyahu juga mengumumkan wilayah Lebanon selebar 30 kilometer dari perbatasan kini berada di bawah kendali Israel, dengan larangan bagi penduduk untuk kembali. Dari Paris, Kejaksaan Prancis diminta menyelidiki kekerasan aparat Israel terhadap sukarelawan Prancis di armada Global Sumud Flotilla yang dicegat 450 mil laut dari titik pasang terendah Israel, jauh melampaui perairan teritorial maupun zona ekonomi eksklusif versi UNCLOS. Menlu Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan telah menerima laporan dari diplomat Prancis di Turki yang mencakup serangan seksual, pemukulan, dan pelecehan verbal terhadap warganya. "Ini semua tindakan yang dapat merupakan tindak pidana," ujarnya. Sepekan sebelumnya, Paris sudah melarang Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir masuk wilayah Prancis.
Gencatan senjata Oktober 2025 seharusnya menjadi titik de-eskalasi. Yang terjadi justru sebaliknya: wilayah kendali Israel merayap dari 53 persen, ke 60 persen, kini dideklarasikan 70 persen. Pertanyaannya, di mana angka ini berhenti?