Ancaman Donald Trump yang ia beri label dramatis "Economy D-Day" disambut Teheran bukan dengan kekhawatiran, melainkan serangan verbal yang cukup telak.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, lewat media sosial X pada Kamis (20/8/2026), menyebut langkah terbaru Washington itu tak lebih dari pengalihan isu. Bukan kebijakan luar negeri yang serius. Araghchi menilai itu cara AS menutupi masalah keuangan di kandang sendiri: utang yang ia sebut "belum pernah terjadi sebelumnya" dan lonjakan suku bunga yang menekan rakyat Amerika. "Apa yang disebut sebagai 'Economy D-Day' hanyalah pengalihan isu dari krisis yang dihadapi Amerika sendiri: utang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan lonjakan suku bunga. Bersikeras melanjutkan kebijakan-kebijakan gagal hanya akan mendatangkan kekalahan lebih lanjut serta permusuhan dari rakyat Iran," kata Araghchi.
Lewat Truth Social, Trump mengumumkan apa yang ia klaim sebagai "OPERASI EKONOMI PALING MENGHANCURKAN YANG PERNAH DILAKUKAN TERHADAP NEGARA MANA PUN!". Ia juga mengancam bahwa negara mana pun yang membiarkan lembaga keuangan, bisnis, bandara, atau entitas pemerintahnya membantu Iran akan menanggung "Konsekuensi Ekonomi yang SANGAT BERAT". Retorika yang, kalau dilihat dari pola sebelumnya, agaknya sudah biasa didengar Teheran.
Iran punya rekam jejak panjang dalam menghadapi tekanan semacam ini. Sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025 dan memberlakukan ulang kebijakan "tekanan maksimum", Teheran konsisten dengan satu narasi: sanksi adalah cermin retak dari kegagalan diplomasi AS, bukan instrumen yang efektif. Araghchi bahkan memperluas tuduhan, menyebut "terorisme ekonomi AS" sebagai ancaman bagi perekonomian global dan kedaulatan negara-negara lain. Klaim yang terdengar bombastis, tapi tidak sepenuhnya tanpa pijakan, mengingat dampak sanksi Washington terhadap mitra dagang Teheran selama bertahun-tahun.
Konteks militer di balik semua ini tidak bisa diabaikan. Perang Iran-AS yang meletus sejak akhir Februari lalu belum mereda, meski sempat ada gencatan senjata mulai April. Kini keduanya kembali terlibat pertempuran, dan Selat Hormuz jadi titik panas tersendiri. Bukan sekadar manuver militer, ini soal jugular ekonomi global. Volume minyak dan gas yang melewati selat itu setiap harinya terlalu besar untuk diabaikan pasar.
AS ingin Hormuz dibuka. Iran bilang tidak, sampai Washington mencabut blokade laut, menghapus sanksi minyak, dan mencairkan aset-aset beku di luar negeri. Posisi masing-masing pihak masih terlalu jauh untuk menemukan titik temu. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan mengalah, tapi seberapa lama masing-masing sanggup menahan ongkos dari kebuntuan ini. Dan selama Selat Hormuz tetap tertutup, pasar energi global akan terus menanggung tekanan yang tidak kecil.