Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan kepada sejumlah pejabat, termasuk Ketua MPR RI, bahwa Teheran berdiri pada satu prinsip keras: tidak ada perdamaian permanen dengan Amerika Serikat, dan Israel tidak akan pernah mendapat pengakuan dari Teheran.
Bukan sekadar retorika. Pernyataan itu disampaikan justru saat proses negosiasi Iran-AS masih berjalan, dengan Qatar dan Pakistan sebagai mediator. Nota kesepahaman bahkan sudah ditandatangani. Tapi Ghalibaf memilih momen ini untuk menancapkan garis merah yang, menurutnya, tak bisa digeser oleh tekanan Washington seberapa pun besarnya.
Dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Syura Hamas Mohammad Darwish di Teheran, Ghalibaf merinci apa yang ia sebut prinsip tidak dapat dinegosiasikan: dukungan terhadap poros perlawanan, Lebanon, dan umat Muslim secara luas. Ia secara eksplisit menyebut penyediaan rudal bila memang dibutuhkan. Keras, tapi disampaikan saat meja perundingan masih terbuka.
Soal nota kesepahaman dengan Washington, Ghalibaf mengklaim AS telah "dipaksa mengakui" tuntutan utama Iran. Klaim sepihak, tentu. Belum ada konfirmasi dari Washington. Tapi sinyal ini cukup terang soal bagaimana Teheran membaca isi dan arah perundingan.
Ada logika di balik kekerasan sikap itu. Ghalibaf meyakini kesiapan militer yang optimal bukan lawan diplomasi, melainkan prasyaratnya. AS dan Israel, menurut dia, baru akan memilih jalur perang kalau menilai pertahanan Iran dan sekutunya sedang loyo. Posisi militer yang kuat, sebaliknya, yang membuat hasil-hasil diplomasi bisa bertahan. Bukan bualan kosong, setidaknya begitu cara Teheran membingkainya.
Iran juga menyatakan akan mencermati perkembangan tahap kedua gencatan senjata di Gaza. Sinyal bahwa Teheran masih menganggap konflik itu bagian dari kepentingan strategisnya di kawasan.
Bagi analis geopolitik, ini pernyataan yang sulit diabaikan. Negosiasi AS-Iran sedang berjalan, ya. Tapi selama garis merah soal Israel dan poros perlawanan belum bergeser, kesepakatan substantif agaknya masih jauh dari genggaman.