Perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran kembali memperlihatkan tanda-tanda macet. Teheran dengan tegas menyatakan tidak akan menandatangani kesepakatan apa pun yang tidak menjamin hak-hak Iran secara penuh.
Bukan sekadar retorika. Negosiator Iran menegaskan posisi itu sebagai garis merah yang tidak bisa ditawar dalam setiap putaran pembicaraan dengan pihak Amerika. Tekanan sanksi dan ancaman militer yang selama ini jadi instrumen andalan Washington agaknya belum cukup untuk menggeser Teheran dari pendiriannya.
Mesir justru tampil mengejutkan di tengah jalan buntu itu, eh, koreksi: saat kebuntuan itu mengeras, Kairo malah melangkah maju. Presiden Abdel-Fattah al-Sisi mengungkapkan bahwa negaranya sedang aktif memfasilitasi jalur komunikasi antara Washington dan Teheran. Informasi ini ia sampaikan langsung dalam percakapan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Minggu 31 Mei lalu.
Sisi menjelaskan bahwa Mesir menjalin komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait, berlandaskan prinsip hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, termasuk hak setiap bangsa atas sumber daya mereka sendiri. Framing itu bukan tanpa kalkulasi. Salah satu tuntutan utama Iran dalam perundingan adalah pengakuan atas hak pengayaan uranium di dalam negeri, dan pernyataan Sisi seolah memberi sinyal bahwa Kairo tidak datang dengan tangan kosong.
Dari Paris, Macron memperkuat urgensi dengan menyoroti dua hal konkret: risiko ketidakstabilan yang makin dalam di kawasan Timur Tengah bila negosiasi terus kandas, dan yang ini paling diperhatikan pelaku pasar komoditas energi global, pentingnya menjaga Selat Hormuz tetap terbuka serta pencabutan segala pembatasan navigasi di perairan strategis itu.
Selat Hormuz. Dua kata yang cukup bikin pasar gelisah. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melintas di jalur sempit itu, dan setiap eskalasi yang mengancamnya punya efek domino langsung ke harga minyak global, nilai tukar, hingga inflasi di negara-negara importir energi seperti Indonesia.
Peran Mesir sebagai fasilitator patut dicermati, kalau data diplomasi ini bisa dipercaya. Kairo punya hubungan kerja yang relatif fungsional dengan Barat, sekaligus memiliki saluran ke negara-negara kawasan yang tidak semua pemain miliki. Bisa jadi ini bukan inisiatif Kairo semata, melainkan ada koordinasi yang jauh lebih luas di baliknya.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang akan berkedip duluan? Iran tidak bergeser, AS belum menunjukkan konsesi berarti. Kesepakatan mungkin bukan soal apakah, tapi soal kapan salah satu pihak akhirnya lelah berdiri.