Lima syarat. Angka yang dipasang Iran sebagai tiket masuk sebelum negosiasi putaran kedua dengan Amerika Serikat bisa dimulai. Kantor Berita Fars mengungkapkan daftar itu pada Selasa (12/5/2026), menyebutnya sebagai "jaminan minimum" yang wajib dipenuhi Washington sebelum Teheran mau kembali ke meja perundingan.
Kelima tuntutan itu berat. Pengakhiran perang di semua lini, khususnya di Lebanon; pencabutan sanksi; pencairan aset Iran yang dibekukan; kompensasi atas kerusakan akibat perang; dan pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Bukan daftar yang bisa dicoret begitu saja.
Tuntutan ini muncul sebagai balasan atas 14 poin usulan yang diajukan pihak AS. Teheran menilai proposal Washington itu condong ke satu sisi, bahkan dianggap sebagai manuver untuk mengamankan lewat meja perundingan apa yang gagal diraih di medan perang. Iran juga sudah menyampaikan kepada Pakistan, yang bertindak sebagai mediator, bahwa blokade laut AS di Laut Arab dan Teluk Oman yang berlanjut pasca gencatan senjata justru mempertebal ketidakpercayaan Teheran. Respons Iran terhadap proposal AS, yang disampaikan pada 10 Mei, langsung disambut Presiden Donald Trump dengan pernyataan bahwa tawaran balik itu benar-benar tak bisa diterima.
Sementara negosiasi bilateral tersendat di titik ini, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membawa perang diplomatik ke forum yang lebih besar. Dalam pertemuan menteri luar negeri BRICS di New Delhi, ia menyerukan seluruh anggota blok tersebut untuk secara tegas mengutuk pelanggaran hukum internasional oleh AS dan Israel. Iran, tegasnya, korban ekspansionisme ilegal, bukan pihak yang memulai.
"Iran menyerukan kepada negara-negara anggota BRICS dan semua anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab untuk secara tegas mengutuk pelanggaran hukum internasional oleh Amerika Serikat dan Israel," ujar Araghchi, dikutip Al Jazeera.
Araghchi juga melontarkan tudingan langsung ke salah satu sesama anggota BRICS: Uni Emirat Arab, yang disebutnya terlibat langsung dalam agresi AS-Israel terhadap Iran. Klaim itu pedas, mengingat UEA duduk di meja yang sama. Sebelumnya, sebagai respons atas serangan AS-Israel, Iran memang telah menyerang situs dan aset militer AS di kawasan Teluk, termasuk di wilayah UEA.
Perpecahan di internal BRICS agaknya sulit ditutup-tutupi. India, yang tahun ini memegang kursi ketua, berada di posisi paling tidak enak. Sebagai importir minyak terbesar ketiga di dunia, negara itu biasanya mengandalkan sekitar separuh pasokan minyak mentahnya dari jalur Selat Hormuz, sebelum Iran menutup efektif selat tersebut sejak perang meletus. Gangguan pasokan sudah terasa nyeri, dan India bahkan kehilangan sejumlah pelaut dalam serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di Teluk.
Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar memilih kata-kata yang terukur. Ia menegaskan kelancaran Selat Hormuz dan Laut Merah adalah soal stabilitas ekonomi global. Tanpa menyebut nama, Jaishankar menyoroti penggunaan sanksi dan tindakan koersif sepihak yang dinilainya tidak sejalan dengan hukum internasional maupun Piagam PBB. "Tekanan tidak dapat menggantikan diplomasi," katanya.
Pertanyaannya, apakah BRICS akan keluar dengan pernyataan bersama? Mengingat blok ini beroperasi berdasarkan konsensus, dan jurang perbedaan di antara anggotanya soal konflik Timur Tengah cukup dalam, jawabannya masih tanda tanya. Yang jelas, Iran sedang memainkan dua papan catur sekaligus: satu di meja bilateral dengan Washington, satu lagi di panggung multilateral BRICS. Untuk saat ini, belum ada langkah yang terlihat mendekati skak mat.