Selat Hormuz sedang diperebutkan, dan Iran tidak berniat berbagi kendali dengan siapapun.
Dalam dua hari berturut-turut, Teheran mengeluarkan dua penolakan keras: pertama kepada Oman yang mengumumkan rute navigasi alternatif di perairan selat, lalu kepada Prancis yang ingin ikut membantu pembersihan ranjau di jalur yang sama. Keduanya ditolak mentah-mentah dengan nada yang nyaris serupa, bahwa urusan Selat Hormuz adalah urusan Iran. Nada itu bukan sekadar retorika.
Kronologinya bermula ketika Muscat secara sepihak mengumumkan rute alternatif yang merapat ke garis pantai Oman, diklaim sudah berkoordinasi dengan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Puluhan kapal mulai beralih ke jalur baru itu, menjauhi koridor yang selama ini dipertahankan Iran di sisi perairan mereka. Teheran langsung bereaksi. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi memperingatkan bahwa setiap pengaturan baru yang dilakukan tanpa sepengetahuan Iran hanya akan memperpanjang penutupan selat dan memperkeruh ketegangan. IRGC ikut menegaskan: kapal-kapal yang kedapatan melanggar akan ditindak "jauh lebih keras" dari sebelumnya.
Dari Paris, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana kerja sama Prancis dan Oman untuk operasi pembersihan ranjau di Hormuz, demi memastikan pelayaran "bebas dan tanpa syarat" di jalur tersebut. Pengumuman itu disampaikan setelah pertemuan bilateral dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq dalam kunjungan perdananya ke ibu kota Prancis. Iran merespons keesokan harinya. Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi menegaskan bahwa berdasarkan MoU Islamabad yang ditandatangani Iran dan AS pada 18 Juni lalu, operasi pembersihan ranjau dilakukan "sepenuhnya oleh Iran", dan tidak ada ruang untuk keterlibatan asing. "Kami menyarankan Prancis untuk tidak memperumit situasi dengan provokasinya," tulis Gharibabadi di platform X.
Konteks di balik ini semua tidak bisa diabaikan. Konflik bersenjata antara AS, Israel, dan Iran meletus sejak 28 Februari 2026. Gencatan senjata resmi memang sudah berlaku sejak April, tapi situasi di lapangan masih jauh dari stabil. Kontak senjata antara pasukan AS dan Iran kembali terjadi pada Minggu (28/6) di kawasan Teluk. Rapuh betul perdamaian yang diperantarai Pakistan itu.
Di sinilah Selat Hormuz jadi kartu truf Teheran. Sebelum perang, Iran tidak punya kendali penuh atas jalur yang menanggung sekitar seperlima pasokan minyak mentah dan LNG dunia itu. Kini, lewat blokade yang diberlakukan selama konflik, mereka memegang daya tawar ekonomi yang luar biasa besarnya, dan agaknya enggan melepaskannya begitu saja meski perang secara formal sudah berhenti.
HA Hellyer dari Royal United Services Institute di London membaca situasi ini dengan jernih. Bagi Iran, katanya, negosiasi yang panjang disertai tekanan terukur di selat tersebut justru menguntungkan posisi tawar mereka. Logika geopolitik yang masuk akal, kalau bisa dipercaya.
Mohammad Mokhber, penasihat pemimpin tertinggi Iran, bahkan lebih terang-terangan. Di akun X-nya, ia menulis bahwa selama Iran mengelola selat, "mimpi hegemoni Washington di kawasan ini tidak akan terwujud."
Secara hukum internasional, Selat Hormuz mencakup perairan teritorial dua negara sekaligus: Oman dan Iran. Keduanya sejatinya tidak boleh memblokade pelayaran atau memungut semacam tol. Tapi itu teori. Praktiknya, Iran tengah menentukan siapa boleh lewat, dari mana, dan kapan. Pertanyaannya, berapa lama situasi ini bisa bertahan sebelum ada yang berani mengujinya?