Pemakaman Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei semestinya menjadi momen duka kolektif yang menyatukan bangsa. Yang terjadi justru sebaliknya.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, sosok yang memimpin perundingan nuklir dengan Washington, terpaksa meninggalkan prosesi pemakaman setelah dihajar lemparan batu dari kerumunan. Ia menerima ancaman kematian, dicap "pengkhianat yang menjual negaranya" oleh massa yang marah. Insiden itu bukan sekadar ekspresi emosi sesaat. Ia mencerminkan betapa dalamnya luka perpecahan yang kini menganga di jantung Republik Islam.
Faksi-faksi paling radikal di Iran telah lama menyebarkan narasi ini: bahwa mereka yang duduk di meja perundingan dengan Amerika Serikat sedang menjalankan apa yang mereka sebut "kudeta lunak" terhadap sistem yang dibangun sejak revolusi 1979. Tuduhan bukan main-main. Anggota parlemen sayap kanan Mahmoud Nabavian secara eksplisit menulis di media sosial beberapa hari sebelum pemakaman, "Peringatan kepada rakyat Iran: Apakah kudeta akan segera terjadi?"
Argumen kelompok garis keras bertumpu pada satu premis: Mojtaba Khamenei, putra mendiang pemimpin tertinggi yang kini secara de facto mewarisi posisi ayahnya, tetap absen dari ruang publik. Tidak ada pidato. Tidak ada penampilan. Tidak ada sinyal kekuasaan yang jelas. Kosong. Para pejabat yang memerintah atas namanya pun dituduh memanfaatkan kekosongan itu, mulai dari menangguhkan Parlemen, mengabaikan arahan kepemimpinan dalam negosiasi, hingga membubarkan demonstrasi malam hari yang selama ini menjadi sumber energi bagi kubu ortodoks.
Dari lingkaran kepemimpinan formal, suaranya bernada berbeda. Pemimpin Tertinggi Iran menyerukan agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan menghindari tindakan yang bisa memecah kohesi sosial. Ia mengakui kritik tetap sah, tapi harus disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak merugikan pihak yang tidak bersalah. "Musuh tidak boleh melihat sedikit pun tanda kelemahan dari kita. Jika kita benar-benar menjaga persatuan dan menghindari keretakan, mereka pasti akan dipaksa mundur," tegasnya. Presiden Masoud Pezeshkian memperkuat nada itu, menyebut pesan-pesan dari pemimpin revolusi sebagai penopang terpenting kepentingan nasional Iran saat ini.
Retorika kohesi dari atas, agaknya, berbanding terbalik dengan kenyataan di jalanan.
Sanksi ekonomi masih menghimpit. Serangan udara Israel menggerus infrastruktur militer selapis demi selapis. Tekanan diplomatik Washington menuntut konsesi di meja nuklir. Kalau data ini bisa dipercaya sebagai gambaran beban kumulatif, bisa jadi ketegangan internal ini lahir bukan dari kalkulasi politik semata, melainkan dari frustrasi panjang yang akhirnya mencari salurannya sendiri. Bak ketel yang terlalu lama di atas api.
Pertanyaannya bukan lagi apakah perpecahan itu ada. Seberapa dalam akarnya, dan apakah kepemimpinan baru Iran punya cukup otoritas untuk menutupnya sebelum rival-rival eksternal sempat menerobos celah itu?