Konferensi ke-11 untuk meninjau implementasi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) belum lama dibuka di Markas PBB New York, sudah langsung memanas. Delegasi Amerika Serikat berdiri memprotes terpilihnya Iran sebagai salah satu dari 34 wakil presiden konferensi, posisi yang diraih Teheran lewat nominasi kelompok negara-negara non-blok.
Christopher Yaaw, asisten sekretaris untuk Biro Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi AS, tidak menyembunyikan kemarahannya. "Tidak dapat disangkal bahwa Iran telah lama menunjukkan penghinaannya terhadap komitmen non-proliferasi NPT," katanya, seperti dikutip Reuters. Yaaw menyebut pemilihan itu "sangat memalukan" dan mencoreng kredibilitas forum yang seharusnya menjadi benteng global melawan proliferasi nuklir. Iran, menurutnya, menolak bekerja sama dengan IAEA dalam menjawab pertanyaan seputar program nuklirnya.
Duta Besar Vietnam untuk PBB Do Hung Viet, yang terpilih sebagai ketua konferensi, menjelaskan bahwa Iran dipilih mengikuti prosedur nominasi yang berlaku. Bukan keputusan tunggal, bukan pula konspirasi. Bagi Washington, prosedur yang menghasilkan hasil semacam itu tetap saja tidak bisa diterima.
NPT sendiri bukan perjanjian kemarin sore. Ditandatangani pada 1 Juli 1968 dan mulai berlaku 5 Maret 1970, perjanjian ini lahir dari kecemasan kolektif dunia pasca-Perang Dingin akan ancaman perang nuklir. Sebanyak 191 negara kini menjadi anggotanya, termasuk lima negara pemilik senjata nuklir resmi: Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Pada 11 Mei 1995, perjanjian ini diperpanjang tanpa batas waktu.
Strukturnya sederhana di atas kertas. Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB boleh menggenggam senjata nuklir, tapi dilarang keras mentransfer teknologinya ke negara lain. Negara non-nuklir sepakat tidak mencari atau mengembangkan senjata semacam itu. Sebagai gantinya, semua pihak berhak mengakses teknologi nuklir damai di bawah pengawasan IAEA, yang memverifikasi kepatuhan lewat inspeksi rutin.
Masalahnya, Iran berdiri di ruang abu-abu yang tidak nyaman. Teheran adalah penandatangan NPT, tapi rekam jejak programnya bertahun-tahun menjadi sumber ketegangan. Sejak awal 1990-an, ketika Iran melanjutkan produksi energi nuklir yang sempat terhenti akibat perang, Amerika dan Israel bergerak memblokir. Rusia turun membantu Tehran, meski secara berkala aktivitas nuklir Iran yang tersembunyi terus terkuak. Siklus yang sudah terlalu familiar.
Negosiasi panjang melibatkan enam kekuatan besar, yaitu AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa, silih berganti terjadi dan gagal. Setiap dorongan diplomasi terinterupsi: kadang oleh provokasi Iran, kadang oleh operasi sabotase yang dituduhkan ke Israel dan AS. Perundingan era Obama sempat membuka celah. Momentumnya tidak pernah terkunci.
Kini polanya berulang. Setiap kali Washington meninggikan nada ancaman, Teheran merespons bukan dengan mundur, melainkan dengan menginjak gas pengayaan uranium dan menambah kapasitas sentrifugal. Iran menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan eksternal, termasuk soal pengerahan militer AS di Teluk. Klaim yang masih perlu dibuktikan konsistensinya, tentu, tapi cukup untuk membuat keseimbangan kawasan Timur Tengah terus bergetar.
Pertanyaannya, sampai kapan pola ini bertahan?
Bagi sebagian pengamat, ini bukan sekadar drama bilateral. Ini cermin retak dari kredibilitas NPT sendiri. Sebuah perjanjian yang mengandalkan reputasi dan sanksi, tapi tidak punya mekanisme memaksa yang benar-benar menggigit. India, Pakistan, dan Israel bahkan tidak pernah menandatanganinya. Korea Utara menarik diri dengan memanfaatkan klausul tiga bulan yang tersedia dalam salah satu pasal perjanjian.
Kursi Iran di konferensi NPT, secara teknis, sah. Tapi bagi Washington, keabsahan prosedural tidak menghapus ironi yang mencolok: negara yang paling sering disorot karena program nuklirnya kini duduk di meja yang seharusnya mengawasi program nuklir negara-negara lain. Entah kebetulan atau tidak, momen ini terasa seperti ujian telanjang bagi relevansi forum tersebut.